alexametrics
28C
Probolinggo
Wednesday, 27 January 2021

Kejari Lidik Dugaan Korupsi Proyek Aplikasi di Kota Pasuruan

GADINGREJO, Radar Bromo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menggeledah Kantor Dinas Kominfo setempat, Selasa (1/12). Penggeledahan dilakukan karena ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 tentang proyek aplikasi di lima OPD. Ada dugaan pengerjaan proyek itu dilakukan oleh rekanan fiktif.

Penggeledahan itu sendiri dilakukan sekitar pukul 10.00. Kasi Pidsus Kejari, Sumarno dan Kasi Intel Kejari, Wahyu Susanto ikut dalam penggeledahan tersebut. Tujuannya untuk mencari kelengkapan alat bukti di sana. Selama kurang lebih dua jam, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Dinas Kominfo. Mulai dari ruang pertemuan di lantai dua dan ruang sekretaris.

Kajari Kota Pasuruan, Maryadi Idham Khalid mengungkapkan, penggeledahan ini dilakukan untuk melengkapi dokumen sebagai alat bukti. Ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proyek aplikasi oleh Diskominfo pada tahun anggaran 2019.

Dugaan ini didasarkan pada temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK) pada 2019. Dari hasil audit BPK, ada lima aplikasi yang masuk dalam satu rekening anggaran. Namun, kegiatannya dipecah-pecah menjadi lima pengerjaan.

BERI PENJELASAN: Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan memberi keterangan pers usai menggeledah kantor Kominfo Kota Pasuruan. (Foto: Fahrizal Firmani/Jawa Pos Radar Bromo)

Yakni, sistem penghitungan suara untuk Bakesbangpol, sistem pengawasan daerah untuk Inspektorat, sistem informasi data statistik untuk Diskominfo, sistem informasi manajemen pertanian untuk Dinas Pertanian, dan sistem informasi manajemen perikanan untuk Dinas Perikanan. Seharusnya, kegiatan ini tidak dipecah-pecah.

Total anggaran pengadaan lima aplikasi ini senilai Rp 375 juta. Setiap aplikasi bernilai Rp 75 juta. Karena dipecah menjadi bagian kecil, maka pejabat pembuat komitmen (PPK) pada saat itu melakukan pengadaan langsung. Namun ternyata rekanan yang ditunjuk itu tidak mengerjakan sesuai surat perintah kerja (SPK).

Pengerjaan dilakukan oleh pegawai harian lepas (PHL). Usai pengerjaan rampung, uang tersebut ditransfer pada rekanan yang disebut. Begitu uang ditransfer, uang itu dikembalikan ke Diskominfo setelah dipotong fee pengerjaan.

“Penyidikan yang kami lakukan ini berdasarkan temuan BPK pada 2019. Hasil audit BPK ini menjadi dasar kami melakukan penyelidikan. Dan ternyata tiga OPD kooperatif. Inspektorat, Bakesbangpol dan Diskominfo memberikan dokumen yang kami minta,” ungkapnya.

Dari dokumen yang ada, BPK menemukan ada sisa lebih pembayaran pada belanja modal untuk pengadaan aplikasi senilai Rp 247 juta. Informasi dari BPK ini lantas dikembangkan.

Kejari pun melakukan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan awal ditemukan cukup bukti yang mengarah pada penyimpangan pengadaan aplikasi di tahun 2019. Sehingga, Kejari meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Dalam hal ini pihaknya menyangkakan pada pasal 12 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pasal 12 ini tidak harus ada kerugian yang diakibatkan. Untuk tersangka, kami belum menetapkan. Sementara masih saksi. Kami masih mengumpulkan barang bukti,” jelas Maryadi. (riz/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU