alexametrics
25C
Probolinggo
Wednesday, 27 January 2021

Begini Penjelasan Kominfo soal Penggeledahan Kejaksaan di Kantornya

GADINGREJO, Radar Bromo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menggeledah kantor Kominfo. Penggeledahan dilakukan untuk penyelidikan adanya tindak pidana korupsi atas proyek program aplikasi senilai ratusan juta rupiah. Lalu bagaimana tanggapan Kominfo atas langkah Kejari tersebut?

Kepala Diskominfo Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menyebut, kedatangan penyidik kejari bertujuan untuk meminta dokumen asli dan fotokopi dokumen yang sudah dilegalisasi pada tahun 2019. Dokumen itu dibutuhkan untuk melengkapi dokumen yang sudah diserahkan beberapa waktu lalu. Ini menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK pada 2019.

Pengadaan aplikasi ini menurutnya, terdiri dari lima aplikasi berbeda sesuai kebutuhan masing masing OPD. Anggarannya berada dalam satu rekening dan tiap aplikasi bernilai Rp 75 juta.

GELEDAH: Personel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan keluar dari kantor Kominfo Kota Pasuruan usai menggeledah. (Foto: Fahrizal Firmani/Jawa Pos Radar Bromo)

“Memang satu rekening untuk anggarannya. Yakni Rp 375 juta dalam APBD 2019. Namun, ada lima aplikasi berbeda untuk lima OPD. Ini sesuai permintaan dari OPD tersebut,”sebut Kokoh.

Kokoh sendiri menjadi penjabat definitif untuk Kepala Diskominfo per Juni 2020. Sebelumnya pada akhir 2018 hingga 2019, Kepala Diskominfo dijabat oleh pelaksana tugas sebanyak dua kali. Pada 2018 hingga 2019 oleh Fendi Kristiono dan pada 2019 hingga 2020 oleh Sugeng Winarto.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Kota Pasuruan menggeledah Kantor Dinas Kominfo setempat, Selasa (1/12). Penggeledahan dilakukan karena ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 tentang proyek aplikasi di lima OPD. Ada dugaan pengerjaan proyek itu dilakukan oleh rekanan fiktif. (riz/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU