alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Pemkot Matangkan Materi Perubahan Trase JLU Kota Pasuruan

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan terus mematangkan proyek jalan lingkar utara (JLU). Kini, Pemkot tengah menyiapkan materi yang akan dikonsultasikan ke Pemprov Jawa Timur. Sebab, diperkirakan ada perubahan trase di seksi dua setelah melalui pembahasan bersama Komisi 3 DPRD setempat.

Trase JLU seksi dua itu meliputi tiga kelurahan. Yaitu Gadingrejo, Tambaan dan Ngemplakrejo. Perubahan trase diperlukan agar tak banyak melintasi rumah warga. Di samping itu, Pemkot juga meminimalisasi potensi konflik sosial pada saat pembebasan lahan nanti.

Karena itu, trase JLU pada seksi dua tersebut diproyeksikan melewati kawasan hutan mangrove Tambaan. Sedangkan dalam Perda Jawa Timur Nomor 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau RZWP-3, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan lindung. Nah, kawasan mangrove Tambaan termasuk kategori kawasan hutan lindung.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Gustap Purwoko mengaku tengah menindaklanjuti kesepakatan bersama Komisi 3 terkait perubahan trase. Namun, usulan perubahan trase itu belum dikonsultasikan ke Pemprov.

Pihaknya kini tengah membahas hal itu dengan tim teknis Dinas PUPR. “Persiapannya masih dalam pembahasan sekarang,” kata Gustap.

Dia memastikan, setelah pembahasan rampung, pihaknya akan mengajukan konsultasi ke Pemprov. Terutama berkaitan dengan rencana perubahan trase JLU seksi dua yang melintasi hutan mangrove Tambaan.

“Setelah pembahasan di tingkat kota selesai nanti akan dibawa ke provinsi,” jelasnya.

Apabila Pemprov memberikan lampu hijau atas trase JLU yang melintas hutan mangrove, Pemkot akan mengajukan penetapan lokasi (penlok). Mengingat masa berlaku penlok yang ada sudah habis pada 2019 lalu. Setelah mendapatkan penlok, baru bisa dilanjutkan pembebasan lahan.

“Kalau Pemprov setuju, tentu akan segera kami ajukan penlok supaya pembebasan lahan bisa berlanjut,” pungkasnya. (tom/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Pemkot Pasuruan terus mematangkan proyek jalan lingkar utara (JLU). Kini, Pemkot tengah menyiapkan materi yang akan dikonsultasikan ke Pemprov Jawa Timur. Sebab, diperkirakan ada perubahan trase di seksi dua setelah melalui pembahasan bersama Komisi 3 DPRD setempat.

Trase JLU seksi dua itu meliputi tiga kelurahan. Yaitu Gadingrejo, Tambaan dan Ngemplakrejo. Perubahan trase diperlukan agar tak banyak melintasi rumah warga. Di samping itu, Pemkot juga meminimalisasi potensi konflik sosial pada saat pembebasan lahan nanti.

Karena itu, trase JLU pada seksi dua tersebut diproyeksikan melewati kawasan hutan mangrove Tambaan. Sedangkan dalam Perda Jawa Timur Nomor 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau RZWP-3, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan lindung. Nah, kawasan mangrove Tambaan termasuk kategori kawasan hutan lindung.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Gustap Purwoko mengaku tengah menindaklanjuti kesepakatan bersama Komisi 3 terkait perubahan trase. Namun, usulan perubahan trase itu belum dikonsultasikan ke Pemprov.

Pihaknya kini tengah membahas hal itu dengan tim teknis Dinas PUPR. “Persiapannya masih dalam pembahasan sekarang,” kata Gustap.

Dia memastikan, setelah pembahasan rampung, pihaknya akan mengajukan konsultasi ke Pemprov. Terutama berkaitan dengan rencana perubahan trase JLU seksi dua yang melintasi hutan mangrove Tambaan.

“Setelah pembahasan di tingkat kota selesai nanti akan dibawa ke provinsi,” jelasnya.

Apabila Pemprov memberikan lampu hijau atas trase JLU yang melintas hutan mangrove, Pemkot akan mengajukan penetapan lokasi (penlok). Mengingat masa berlaku penlok yang ada sudah habis pada 2019 lalu. Setelah mendapatkan penlok, baru bisa dilanjutkan pembebasan lahan.

“Kalau Pemprov setuju, tentu akan segera kami ajukan penlok supaya pembebasan lahan bisa berlanjut,” pungkasnya. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/