alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Dorong Seragam Gratis untuk Hindari Anggapan Sekolah Berbisnis

BANGIL, Radar Bromo – Pembelian seragam sekolah pada tahun pelajaran baru kerap menuai masalah. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah agar menggratiskan biaya seragam untuk siswa. Terutama, anak-anak yang kurang mampu.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiarto menyatakan, pengadaan seragam sekolah kerap memicu persoalan. Biasanya ada kewajiban bagi siswa baru ataupun yang naik kelas untuk membelinya di sekolah.

”Kami sangat risi dengan persoalan-persoalan seragam ini,” kata Sugiarto dalam hearing dengan Dispendik Kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu.

Seharusnya, lanjut dia, Pemkab Pasuruan bisa mengalokasikan anggaran untuk ini. Tujuannya, menyediakan seragam sekolah gratis bagi siswa. Selain membantu mengurangi beban orang tua siswa, seragam gratis bisa meminimalkan risiko terjadinya anggapan ”bisnis” seragam yang kerap dialamatkan ke sekolah.

”Tentu tidak hanya seragam, tetapi juga LKS. Supaya membantu mengurangi beban orang tua,” bebernya.

Pendapat senada diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan M. Zaini. Menurut dia, kebijakan pemberian seragam gratis kepada siswa perlu direalisasikan. Meski tidak harus untuk semua siswa. Diprioritaskan saja siswa-siswa miskin dan tidak mampu. Sehingga upaya membantu orang tua siswa bisa tepat sasaran.

”Kalau semua siswa seragamnya digratiskan, akan sulit direalisasikan. APBD juga terbatas,” ungkap dia.

Zaini menambahkan, memang rencana itu sulit direalisasikan pada tahun ini. Namun, setidaknya, bisa diprogram bertahap. Paling tidak, pada 2022 bisa dianggarkan. ”Kami sepakat bila hal tersebut bisa direalisasikan. Setidaknya pada 2022 harapan kami bisa terwujud,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Ninuk Ida Suryani menegaskan, tidak ada pemaksaan bagi siswa untuk membeli seragam di sekolah. Memang, sekolah menyediakan seragam melalui koperasi. Tujuannya, memudahkan siswa dan menyamakan seragam tersebut dengan yang lain.

Tapi, siswa boleh membeli seragam di mana saja. Di toko mana saja. Tidak ada larangan. Jadi, tidak harus membeli di sekolah. ”Cuma, sekolah memang menyediakan untuk mempermudah siswa,” jelasnya.

Mungkinkah digratiskan? Ninuk mengaku belum bisa memastikan karena melihat kemampuan anggaran. (one/far)

BANGIL, Radar Bromo – Pembelian seragam sekolah pada tahun pelajaran baru kerap menuai masalah. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah agar menggratiskan biaya seragam untuk siswa. Terutama, anak-anak yang kurang mampu.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiarto menyatakan, pengadaan seragam sekolah kerap memicu persoalan. Biasanya ada kewajiban bagi siswa baru ataupun yang naik kelas untuk membelinya di sekolah.

”Kami sangat risi dengan persoalan-persoalan seragam ini,” kata Sugiarto dalam hearing dengan Dispendik Kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu.

Seharusnya, lanjut dia, Pemkab Pasuruan bisa mengalokasikan anggaran untuk ini. Tujuannya, menyediakan seragam sekolah gratis bagi siswa. Selain membantu mengurangi beban orang tua siswa, seragam gratis bisa meminimalkan risiko terjadinya anggapan ”bisnis” seragam yang kerap dialamatkan ke sekolah.

”Tentu tidak hanya seragam, tetapi juga LKS. Supaya membantu mengurangi beban orang tua,” bebernya.

Pendapat senada diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan M. Zaini. Menurut dia, kebijakan pemberian seragam gratis kepada siswa perlu direalisasikan. Meski tidak harus untuk semua siswa. Diprioritaskan saja siswa-siswa miskin dan tidak mampu. Sehingga upaya membantu orang tua siswa bisa tepat sasaran.

”Kalau semua siswa seragamnya digratiskan, akan sulit direalisasikan. APBD juga terbatas,” ungkap dia.

Zaini menambahkan, memang rencana itu sulit direalisasikan pada tahun ini. Namun, setidaknya, bisa diprogram bertahap. Paling tidak, pada 2022 bisa dianggarkan. ”Kami sepakat bila hal tersebut bisa direalisasikan. Setidaknya pada 2022 harapan kami bisa terwujud,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Ninuk Ida Suryani menegaskan, tidak ada pemaksaan bagi siswa untuk membeli seragam di sekolah. Memang, sekolah menyediakan seragam melalui koperasi. Tujuannya, memudahkan siswa dan menyamakan seragam tersebut dengan yang lain.

Tapi, siswa boleh membeli seragam di mana saja. Di toko mana saja. Tidak ada larangan. Jadi, tidak harus membeli di sekolah. ”Cuma, sekolah memang menyediakan untuk mempermudah siswa,” jelasnya.

Mungkinkah digratiskan? Ninuk mengaku belum bisa memastikan karena melihat kemampuan anggaran. (one/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/