Jadi Klaster Baru, Pabrik Pengolahan Ikan Tuna Tetap Beroperasi    

GEMPOL, Radar BromoTingginya kasus positif Covid-19 di Kuwung, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, terus menjadi perhatian. Pasalnya, meski banyak buruh yang positif dari hasil swab, perusahaan setempat masih beroperasi.

Padahal, ledakan kasus korona bisa kembali muncul dari perusahaan pengolahan ikan tuna di wilayah setempat. Mengingat, banyaknya buruh yang sudah dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid. Setidaknya, ada 261 buruh perusahaan setempat yang dinyatakan reaktif.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya menyampaikan, jumlah buruh yang reaktif dari perusahaan setempat, memang tinggi. Namun, yang perlu dicatat, jumlah buruh yang nonreaktif, jauh lebih banyak.

Karena, ada lebih dari 1.600 buruh yang nonreaktif. “Nasib mereka juga harus dipikirkan. Artinya, kalau sampai perusahaan harus melakukan penutupan, bagaimana nasib buruh yang nonreaktif ini?” beber Anang.

Menurut Anang, penanganan korona memang harus berjalan. Namun, masalah ekonomi masyarakat juga tak boleh diabaikan. Sebab, ia khawatir kalau penutupan perusahaan dilakukan serta merta, dikhawatirkan malah akan memicu masalah baru.

“Kalau ditutup, maka bagaimana nasib mereka yang nonreaktif. Mereka akan menganggur. Persoalan lainnya, bisa memicu tindak kriminal. Ini yang juga harus dipikirkan,” tukas Anang.

Karena itu, ia meyakinkan kalau penanganan pasien dengan korona di perusahaan setempat tengah dilakukan. Termasuk mereka yang reaktif rapid test. Sejauh ini, isolasi mulai dilakukan. “Kami juga sedang mengupayakan tempat isolasi lain, seperti di hotel yang ada di wilayah Prigen,” papar dia.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan M. Zaini menguraikan, Pemkab benar-benar harus serius memberikan perhatian terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Bukan hanya untuk perusahaan pengolahan ikan tuna di Gempol, tetapi juga perusahaan lain.

Pemantauan penerapan protokoler kesehatan di setiap perusahaan harus dilakukan. Hal ini untuk menjamin agar penerapan protokoler kesehatan di masing-masing perusahaan itu tidak asal-asalan.

“Jangan sampai penerapan protokoler yang asal-asalan itu, bisa memicu klaster-klaster baru. Makanya, pemkab ataupun gugus tugas bisa melakukan sidak ke perusahaan. Ini untuk mengecek dan memastikan, pelaksanaan protokoler kesehatan itu dijalankan dengan baik,” desaknya.

Di sisi lain, Jawa Pos Radar Bromo sampai Kamis (18/6) belum bisa mengkonfirmasi pabrik pengolahan ikan tuna setempat.  (one/mie)