Gara-gara Izin Pendirian Kantor LSM, Terjadi Ketegangan di Kantor Kecamatan Purwosari

PURWOSARI- Ketegangan mewarnai proses mediasi antara Pemerintah Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dengan Pengurus LSM Garda Pasid. Kamis (11/10), mediasi yang digelar di Pendapa Kecamatan Purwosari, itu berjalan alot dan berakhir deadlock.

Mediasi ini digelar menindaklanjuti surat pengajuan domisili pendirian kantor LSM Garda Pasid di Dusun Babatan, Desa Bakalan. Surat domisili yang diajukan pengurus LSM Garda Persid itu belum dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bakalan. Sehingga, mediasi ini digelar di kantor Kecamatan Purwosari dan difasilitasi Muspika Purwosari.

“LSM ini dalam proses persiapan pembentukan dan mengawalinya dengan pengajuan akta notaris. Ternyata, harus dilengkapi dengan surat domisili dan kami mengajukan ke kepala Desa Bakalan. Hingga tiga kali, sampai sekarang belum turun dan ditandatangani,” ujar Ketua LSM Garda Pasid Sugiyanto.

Selama ini Sugiyanto tinggal di Dusun Babatan, Desa Bakalan. Nah, pendirian kantor atau sekretariat LSM ini akan dialamatkan di rumahnya. “Kami mendirikan LSM ini dengan tujuan baik sesuai aturan dan diatur dalam AD/ART. Tidak ada maksud lain, apalagi niat jelek. Saat ini kami menempuh proses awal pendiriannya,” ujarnya.

Dari pantau Jawa Pos Radar Bromo, jalannya mediasi sempat memanas. Ditambah pekikan sejumlah warga yang menyaksikan mediasi ini menolak pendirian kantor LSM ini. Sehingga, suasana menjadi semakin tegang.

Proses mediasi ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari Polsek dan Koramil Purwosari. Meski terjadi ketegangan selama proses mediasi, syukur tak sampai terjadi kericuhan. “Saya sebagai kepala desa bukan dan tidak mengatakan menolak, tapi harus mempelajarinya dulu. Tidak gegabah mengeluarkan surat keterangan domisili,” ujar Kepala Desa Bakalan M. Arifin.

Menurutnya, di lapangan mayoritas warganya menolak rencana pendirian dan domisili kantor LSM Garda Pasid di Desa Bakalan. “Ini juga menjadi pertimbangan saya sebagai kepala desa. Kan saya juga bapaknya warga Desa Bakalan. Tentunya, harus dipikir dan dipertimbangkan dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Purwosari Eka Wara Breshaspati mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat terlalu jauh. Pihaknya hanya sebagai penengah. Jika kemudian hasilnya deadlock, menurutnya hal itu wajar dan lumrah. “Kami tidak bisa memaksa harus ada hasil atau lainnya. Kami fokus menjadi mediator bersama Muspika. Tidak lebih dari itu. Tergantung para pihak dan kami berharap tetap ada solusi terbaik,” ujarnya. (zal/fun)