alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Warga Lurug Kantor Desa Bulusari, Tuntut Ini ke Kades

GEMPOL, Radar Bromo – Puluhan warga dari Dusun Jurang Pelen Satu, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Senin (9/11) pagi melurug ke kantor desa setempat. Aksi yang dilakukan muda-mudi hingga ibu-ibu tersebut merupakan bentuk protes ke pemerintahan desa.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, begitu tiba warga langsung menggelar orasi di depan kantor desa setempat. Juga membentangkan sejumlah banner dan spanduk. Orasi hanya berlangsung sekitar 30 menit saja. Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari Koramil dan Polsek Gempol yang dibantu Sabhara Polres Pasuruan.

Setelah itu, tujuh orang perwakilan warga dipersilakan masuk ke kantor desa. Warga lalu bertemu dengan Kades Bulusari, Siti Nurhayati. Jajaran Pemdes ikut didampingi Forkompimka Gempol.

“Warga datang ke kantor desa untuk menyampaikan aspirasi, serta sejumlah tuntutan ditujukan langsung ke Kades Bulusari. Yakni atas persoalan yang terjadi dan dikeluhkan warga Dusun Jurang Pelen Satu,” beber Nofi Harianto, pendamping warga dari LBH PKN.

CARI SOLUSI: Pertemuan perwakilan warga Dusun Jurang Pelen Satu dengan kades dan forkompimka Gempol di ruang Kades Bulusari. (Foto: Rizal F. Syatori/Jawa Pos Radar Bromo)

Adapun untuk tuntutan, ia sebutkan antara lain kades harus menarik laporan terkait dugaan korupsi pemanfatan tanah TKD yang dibuat jalan. Sebagaimana perkara yang sekarang dalam penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Kemudian pemerintah desa harus memanggil dan mengusut para perangkat desa yang mendapat uang bulanan. Terkait proyek penambangan sirtu di Dusun Jurang Pelen Satu. Jika ada tindak pidana korupsi, pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai tanah kas desa, maka pemdes harus melaporkan semua perusahaan yang beroperasional. Tidak hanya satu perusahaan saja. Warga juga sempat menyinggung keluhan mengeluhkan terkait proses Akta Jual Beli (AJB) tanah untuk biayanya dinilai mahal.

“Tema besar tuntutannya ada empat poin itu. Tentu saja untuk diklarifikasi dan dijawab langsung oleh Kades Bulusari. Selain itu, warga juga menolak sekaligus agar kades tidak memperpanjang terkait izin HGU PT. Wira Bumi yang habis pada tahun 2023 mendatang,” bebernya.

Pasca beberapa poin tuntutan disampaikan oleh pendamping warga, juga perwakilan warga, mendapat tanggapan langsung dari Kades Bulusari, Siti Nurhayati. Dia bahkan menjawab satu per satu pertanyaan perwakilan warga.

“Terkait dugaan korupsi pemanfaatan tanah TKD, saya tidak pernah melaporkan. Karena sebelum saya mencalonkan kades dan terpilih sebagai kades, kasus tersebut sudah bergulir. Pernah dipanggil Kejaksanaan Negeri Kabupaten Pasuruan, untuk dimintai keterangan saja,” katanya.

Kemudian adanya bantuan ke perangkat desa, ia tidak mengetahui secara persis. “Kalau ada dan keberatan, silahkan pemberinya melaporkan untuk diproses,” imbuhnya.

Adapun tanah TKD seluas sekitar empat hektare, pemdes hanya mempunyai bukti berupa SPPT saja. Sedangkan di buku C atau petok D tidak tercatat cetusnya. Sedangkan tanah lokasi yang ditempati oleh PT. Wira Bumi, hanya mempunyai sertifikat HGU.

“Perpanjangan HGU dari PT Wira Bumi, kades tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Sampai dengan sekarang pengajuan perpanjangan sendiri belum ada. Masalah penolakan tetap diakomodir, nanti dibahas dalam musyawarah desa,” ungkapnya.

Kades Siti Nurhayati juga menjawab tudingan ditujukan ke dirinya akan keluhan warga dalam pengurusan AJB dianggap terlalu mahal biayanya. Perihal itu, tidak dibenarkan olehnya. “Untuk AJB selama ini menyerahkan semuanya ke notaris,” terangnya.

Pasca klarifikasi terjawab, perwakilan warga dan Kades Bulusari keluar ruangan temui massa yang bertahan di luar depan kantor desa. Perwakilan menjelaskan hasil dari klarifikasi pertemuan tersebut. Setelah itu, membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. (zal/fun)

GEMPOL, Radar Bromo – Puluhan warga dari Dusun Jurang Pelen Satu, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Senin (9/11) pagi melurug ke kantor desa setempat. Aksi yang dilakukan muda-mudi hingga ibu-ibu tersebut merupakan bentuk protes ke pemerintahan desa.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, begitu tiba warga langsung menggelar orasi di depan kantor desa setempat. Juga membentangkan sejumlah banner dan spanduk. Orasi hanya berlangsung sekitar 30 menit saja. Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari Koramil dan Polsek Gempol yang dibantu Sabhara Polres Pasuruan.

Setelah itu, tujuh orang perwakilan warga dipersilakan masuk ke kantor desa. Warga lalu bertemu dengan Kades Bulusari, Siti Nurhayati. Jajaran Pemdes ikut didampingi Forkompimka Gempol.

“Warga datang ke kantor desa untuk menyampaikan aspirasi, serta sejumlah tuntutan ditujukan langsung ke Kades Bulusari. Yakni atas persoalan yang terjadi dan dikeluhkan warga Dusun Jurang Pelen Satu,” beber Nofi Harianto, pendamping warga dari LBH PKN.

CARI SOLUSI: Pertemuan perwakilan warga Dusun Jurang Pelen Satu dengan kades dan forkompimka Gempol di ruang Kades Bulusari. (Foto: Rizal F. Syatori/Jawa Pos Radar Bromo)

Adapun untuk tuntutan, ia sebutkan antara lain kades harus menarik laporan terkait dugaan korupsi pemanfatan tanah TKD yang dibuat jalan. Sebagaimana perkara yang sekarang dalam penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Kemudian pemerintah desa harus memanggil dan mengusut para perangkat desa yang mendapat uang bulanan. Terkait proyek penambangan sirtu di Dusun Jurang Pelen Satu. Jika ada tindak pidana korupsi, pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai tanah kas desa, maka pemdes harus melaporkan semua perusahaan yang beroperasional. Tidak hanya satu perusahaan saja. Warga juga sempat menyinggung keluhan mengeluhkan terkait proses Akta Jual Beli (AJB) tanah untuk biayanya dinilai mahal.

“Tema besar tuntutannya ada empat poin itu. Tentu saja untuk diklarifikasi dan dijawab langsung oleh Kades Bulusari. Selain itu, warga juga menolak sekaligus agar kades tidak memperpanjang terkait izin HGU PT. Wira Bumi yang habis pada tahun 2023 mendatang,” bebernya.

Pasca beberapa poin tuntutan disampaikan oleh pendamping warga, juga perwakilan warga, mendapat tanggapan langsung dari Kades Bulusari, Siti Nurhayati. Dia bahkan menjawab satu per satu pertanyaan perwakilan warga.

“Terkait dugaan korupsi pemanfaatan tanah TKD, saya tidak pernah melaporkan. Karena sebelum saya mencalonkan kades dan terpilih sebagai kades, kasus tersebut sudah bergulir. Pernah dipanggil Kejaksanaan Negeri Kabupaten Pasuruan, untuk dimintai keterangan saja,” katanya.

Kemudian adanya bantuan ke perangkat desa, ia tidak mengetahui secara persis. “Kalau ada dan keberatan, silahkan pemberinya melaporkan untuk diproses,” imbuhnya.

Adapun tanah TKD seluas sekitar empat hektare, pemdes hanya mempunyai bukti berupa SPPT saja. Sedangkan di buku C atau petok D tidak tercatat cetusnya. Sedangkan tanah lokasi yang ditempati oleh PT. Wira Bumi, hanya mempunyai sertifikat HGU.

“Perpanjangan HGU dari PT Wira Bumi, kades tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Sampai dengan sekarang pengajuan perpanjangan sendiri belum ada. Masalah penolakan tetap diakomodir, nanti dibahas dalam musyawarah desa,” ungkapnya.

Kades Siti Nurhayati juga menjawab tudingan ditujukan ke dirinya akan keluhan warga dalam pengurusan AJB dianggap terlalu mahal biayanya. Perihal itu, tidak dibenarkan olehnya. “Untuk AJB selama ini menyerahkan semuanya ke notaris,” terangnya.

Pasca klarifikasi terjawab, perwakilan warga dan Kades Bulusari keluar ruangan temui massa yang bertahan di luar depan kantor desa. Perwakilan menjelaskan hasil dari klarifikasi pertemuan tersebut. Setelah itu, membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. (zal/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/