Usai Posko THR Ditutup, Belum Terima Tambahan Laporan di Kab Pasuruan

PANDAAN, Radar Bromo – Sejak posko keagamaan THR di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan ditutup akhir Mei lalu, sejauh ini belum ada tambahan laporan lagi. Tercatat, hanya ada 1 perusahaan masih proses diupayakan pembuatan Perjanjian Bersama (PB) untuk penundaan pembayaran THR.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan Samsul Arifin mengatakan, sampai ditutup 31 Mei, tercatat sudah ada 89 perusahaan yang sudah membayarkan THR sesuai ketentuan.

“Sesuai aturan pembayaran THR dilakukan H-7 sebelum Lebaran. Namun, posko THR Keagamaan tetap kami buka sampai H+7 Lebaran atau akhir Mei lalu,” ujarnya.

Selain 89 perusahaan yang sudah membayarkan THR, ada 2 catatan perusahaan yang masih menunda pembayaran THR. Satu perusahaan dari dari Pasrepan yang sudah membuat Perjanjian Bersama (PB) dengan musyawarah mufakat bahwa perusahaan menunda pembayaran THR.

“Jadi, satu perusahaan ini sudah klir, ada PB yang dilakukan secara musyawarah antara perusahaan dan karyawan. Dan tetap harus dibayar pada 2020 ini,” terangnya.

Sedangkan, 1 perusahaan lainnya yaitu di Wonorejo dikatakan masih dalam proses musyawarah. Ini, lantaran kondisi perusahaan memang sudah tidak beroperasi sejak wabah korona per Maret lalu.

Sehingga, selain gaji dan THR sementara belum terbayar dan masih diupayakan untuk musyawarah dan dituangkan dalam PB.

“Untuk satu perusahaan ini masih sedang kami proses untuk dibuatkan PB, sehingga ada kejelasan kapan akan dibayarkan terkait THR yang masih ditunda,” ujarnya.

Kendati posko THR Keagamaan sudah ditutup, namun Samsul menjelaskan, Disnaker tetap terbuka jika ada pelaporan dari karyawan yang merasa haknya belum terpenuhi. Dan sesuai aturan, jika ada THR yang tertunda dibayar dengan PB. Perusahaan diwajibkan membayar maksimal akhir 2020 ini. (eka/mie)