Radar Bromo

Polemik di SMPN 1 Tutur, Dewan Pendidikan Tegaskan Sumbangan

TUTUR, Radar Bromo – Proses klarifikasi polemik penarikan sumbangan atau pungutan di SMPN 1 Tutur oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan akhirnya tuntas. Hasilnya, Dewan Pendidikan memastikan itu merupakan sumbangan, bukan pungutan.

“Klarifikasinya sudah kami lakukan di SMPN 1 Tutur. Di lapangan, saat ini telah tuntas dan klir. Berdasarkan bukti dan temuan yang ada, yang di SMPN 1 Tutur itu adalah sumbangan, bukan pungutan,” kata Divisi Advokasi Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan Maulana Solehudin.

Lebih lanjut ia katakan, sumbangan itu juga merupakan inisiatif dari masing-masing wali murid. Selain itu, Maulana juga menyampaikan, tim dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang terjun ke lapangan juga tidak menemukan satu surat pun yang dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk pungutan itu.

“Hasil temuan kami ini sesuai dan berdasar pada bukti yang ada. Kesimpulannya, bukan pungutan. Melainkan sumbangan. Lantaran itu, diperbolehkan. Sebab, sifatnya sukarela. Bukan kewajiban dan tidak mengikat,” tukasnya.

Maulana menjelaskan, hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 44/ 2012 tentang Sumbangan dan Pungutan Pendidikan. Pada ayat 2 disebutkan, mengatur tentang pungutan, terdapat dua unsur penting. Yakni, ditetapkan nominal dan diwajibkan, juga ditentukan jangka waktu.

“Mengacu pada peraturan pemerintah, dua unsur menjelaskan pungutan tidak ada. Maka, masuk kategori sumbangan,” ucap Maul –sapaan akrabnya-.

Terkait adanya penggantian bendara sekolah, yang juga sempat dipermasalahkan sejumlah wali murid, Maul menegaskan, hal itu menjadi kewenangan penuh pihak kepala sekolah.

“Sudah tepat. Sebab, saatnya regenerasi. Ini wajar, keputusan kasek (kepala sekolah) adalah mutlak. Tentunya dengan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan tersebut ditempuh,” bebernya. (zal/mie)