alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Piutang Biaya Sewa Aset Pemkab Pasuruan Capai Rp 32 M

PASURUAN, Radar Bromo – Biaya sewa kios milik Pemkab Pasuruan yang terutang mencapai hampir Rp 32 miliar. Tunggakan itu terjadi karena banyak penyewa kios yang tidak membayar sewa. Bertahun-tahun lamanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan Diano Vella Fery mengatakan, biaya sewa terutang itu terjadi karena kesalahan pada saat awal kontrak. Pada masa itu, sekitar 9 tahun lalu, akad penyewa dengan pihak ketiga adalah kepemilikan kios. Akibatnya, mereka merasa tidak wajib membayar sewa.

”Oknum lah ya. Contohnya aset kami di Terminal Pandaan. Ternyata mereka (penyewa kios) pada waktu itu merasa sebagai kepemilikan. Ternyata itu asetnya pemda,” katanya. Begitu pula kios-kios lain milik Pemkab Pasuruan, seperti di Plaza Bangil.

Selain itu, permasalahan piutang terjadi karena ada perkara lain. Misalnya, akibat petugas di lapangan kurang optimal. Sanksinya juga kurang tegas.

Tugas Disperindag saat ini adalah mengurai permasalahan itu. Caranya, melakukan sosialisasi kepada para penyewa tentang regulasi yang baru. Jika itu tidak mempan, dinasnya bakal mengambil tindakan tegas.

”Yang pasti, terus kami upayakan ini. Sehingga nanti akan banyak yang membayar. Tinggal dikalikan setahunnya. Per penyewa berkewajiban membayar sekitar Rp 10 juta,” tuturnya.

Disperindag juga telah menyurati para penunggak. Sanksi tegas berupa penutupan kios juga disiapkan. Namun, beberapa di antaranya mengaku tidak menerima surat tersebut. ”Ya pelan-pelan lah. Yang pasti, permasalahan ini akan kami selesaikan,” terangnya. (sid/far)

PASURUAN, Radar Bromo – Biaya sewa kios milik Pemkab Pasuruan yang terutang mencapai hampir Rp 32 miliar. Tunggakan itu terjadi karena banyak penyewa kios yang tidak membayar sewa. Bertahun-tahun lamanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan Diano Vella Fery mengatakan, biaya sewa terutang itu terjadi karena kesalahan pada saat awal kontrak. Pada masa itu, sekitar 9 tahun lalu, akad penyewa dengan pihak ketiga adalah kepemilikan kios. Akibatnya, mereka merasa tidak wajib membayar sewa.

”Oknum lah ya. Contohnya aset kami di Terminal Pandaan. Ternyata mereka (penyewa kios) pada waktu itu merasa sebagai kepemilikan. Ternyata itu asetnya pemda,” katanya. Begitu pula kios-kios lain milik Pemkab Pasuruan, seperti di Plaza Bangil.

Selain itu, permasalahan piutang terjadi karena ada perkara lain. Misalnya, akibat petugas di lapangan kurang optimal. Sanksinya juga kurang tegas.

Tugas Disperindag saat ini adalah mengurai permasalahan itu. Caranya, melakukan sosialisasi kepada para penyewa tentang regulasi yang baru. Jika itu tidak mempan, dinasnya bakal mengambil tindakan tegas.

”Yang pasti, terus kami upayakan ini. Sehingga nanti akan banyak yang membayar. Tinggal dikalikan setahunnya. Per penyewa berkewajiban membayar sekitar Rp 10 juta,” tuturnya.

Disperindag juga telah menyurati para penunggak. Sanksi tegas berupa penutupan kios juga disiapkan. Namun, beberapa di antaranya mengaku tidak menerima surat tersebut. ”Ya pelan-pelan lah. Yang pasti, permasalahan ini akan kami selesaikan,” terangnya. (sid/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/