Kunker ke Swedia, Ini Uang Saku yang Didapat Pejabat Pemkot Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Seperti halnya perjalanan dinas di dalam negeri, setiap pejabat yang kunjungan kerja keluar negeri berhak mendapat biaya perjalanan dinas yang dianggarkan dari APBD. Untuk kunjungan ke Swedia ini, telah disepakati biaya perjalanan dinas atau uang saku yang digunakan sebesar 80 persen dari ketentuan.

“Kami sepakat hanya menggunakan 80 persen dari ketentuan untuk perjalanan dinas ke Swedia ini. Pertimbangannya, karena anggaran perjalanan dinas di tiap OPD itu berbeda,” terang Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Rey Suwigtyo.

Dari Penelusuran harian Jawa Pos Radar Bromo, ketentuan tentang biaya perjalanan dinas diatur dalam Perwali Nomor 163/2018 tentang Standar Biaya Umum sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2019. Besarnya biaya perjalanan dinas keluar negeri diatur dalam lampiran pada Perwali ini.

Dalam lampiran disebutkan, untuk wali kota dan wakil wali kota, biaya perjalanan dinas sebesar US$ 571 atau Rp 8.053.955. Untuk setingkat kepala dinas eselon IIA sebesar US$ 515 atau sebesar Rp 7.264.075. Sedangkan untuk kepala bidang eselon IIIB sebesar US$ 356 atau Rp 5.021.380.

Standar biaya perjalanan dinas keluar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di luar biaya perjalanan pulang pergi. Artinya, biaya perjalanan pulang dan pergi, tidak termasuk dalam biaya ini.

Jika disepakati hanya digunakan 80 persen dari ketentuan, maka biaya perjalanan dinas ke Swedia lebih kecil dari aturan yang ada. Rinciannya, wali kota mendapat Rp 6.443.164. Sedangkan untuk setingkat kepala dinas mendapat Rp 5.811.260. Dan setingkat kepala bidang mendapat Rp 4.017.104.

Dalam lampiran tersebut juga disebutkan mengenai dokumen administrasi perjalanan luar negeri. Terdiri atas surat izin sesuai perundang-undangan yang berlaku, surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri, paspor dinas dan exit permit.

“Untuk biaya akomodasi dan keperluan lain, termasuk tiket pesawat itu sudah ditanggung oleh pihak donatur. Kecuali ada perubahan tiket misalnya. Tiket mereka kan kelas ekonomi. Sedangkan wali kota itu standarnya bisnis. Maka, kami yang menambahkan standar tiket untuk wali kota itu,” ujar Tyo, sapaan Rey Suwigtyo.

Di sisi lain, menurutnya, izin perjalanan keluar negeri ini sudah diberikan oleh Kemendagri. Bahkan, sudah diurus kurang lebih dua bulan lalu.

Jenjang proses pengurusan izin yang dilalui ada beberapa. Antara lain izin ke Gubernur Jawa timur, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir Kementerian Luar Negeri. (put/hn)