alexametrics
28.9 C
Probolinggo
Friday, 27 May 2022

Angkutan Umum di Kota Probolinggo Wajib Berbadan Hukum

MAYANGAN, Radar Bromo – Kewajiban berbadan hukum untuk angkutan umum mulai disosialisasikan di Kota Probolinggo, Kamis (28/11). Kebijakan ini pun dikeluhkan para sopir angkutan kota (angkot).

Kasie Angkutan Umum pada Dishub Kota Probolinggo Dahroji menjelaskan, kewajiban berbadan hukum untuk angkutan umum diatur dalam UU LLAJ Nomor 22/2009. Di situ dijelaskan, seluruh angkutan umum wajib berbadan hukum.

Jika tidak, maka izin trayek angkutan umum tidak dapat diperpanjang. Dampak lainnya, angkutan umum tidak bisa memperpanjang pajak dan perpanjangan izin lain.

Menurutnya, aturan tersebut sudah berlaku mulai tahun 2014. Hanya saja, pemkot masih memberikan toleransi. Mengingat, banyak angkot di kota yang merupakan milik perorangan.

“Kami sudah berikan toleransi mulai tahun 2014 hingga kini (2019). Selama itu juga, kami gencar sosialisasi. Saya rasa sudah cukup. Batas akhir sampai bulan Desember mendatang, angkutan umum harus berbadan hukum. Jika tidak, maka petugas akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada,” bebernya.

Badan hukum yang dimaksud, menurutnya, bisa berbentuk koperasi, CV ataupun PT. “Paling tidak, jika itu milik perorangan, membuat kelompok minimal lima angkutan dan didaftarkan agar berbadan hukum,” bebernya.

SOSIALISASI: Suasana sosialisasi angkutan umum wajib berbadan hukum di Kota Probolinggo, Kamis (28/11). (Foto: Rizky Putra Dinasti/Jawa Pos Radar Bromo)

 

Hal senada diungkapkan Baur BPKB Bripka Anton Damei Pribadi. Sesuai regulasi, menurutnya, angkutan umum yang tidak berbadan hukum, tidak bisa mengurus izin trayek. Jika izin trayek tidak ada, serta STNK mati, maka kendaraan bisa ditilang saat ada operasi.

“Saya pastikan, tidak ada tebang pilih. Baik angkutan kota travel ataupun lainnya. Semua angkutan umum dan berpelat kuning, harus berbadan hukum,” tambahnya.

Seorang sopir angkot yang enggan namanya disebutkan mengaku, kebijakan pemerintah memberatkannya. Dia mengaku, sudah puluhan tahun memegang trayek. Bahkan, kini angkot sudah menjadi milik perorangan.

Selain itu, ia mengaku tidak ada uang untuk mengurus trayek berbadan hukum. Sementara pemerintah sendiri tidak memberikan fasilitas pembiayaan.

Selain pendapatanya yang tidak menentu, di sisi lain ada saingan dari angkutan online. “Apa yang mau kita bayarkan untuk mengurus badan hukum. Pendapatan kita saja tidak menentu. Belum lagi ada saingan seperti angkutan online,” bebernya.

Berbeda dengan Ketua ASAP De’er. Ia mendukung program pemerintah. Bahkan, ASAP beberapa tahun lalu sempat membuat koperasi bernama Mitra Angkot Sejahtera Emas. Tujuannya, untuk memberikan badan hukum kepada pemilik trayek. Hanya saja, lantaran ada sejumlah permasalahan, koperasi tersebut tidak berjalan.

“Dengan begini paling tidak kami akan hidupkan kembali koperasi yang pernah ada. Serta, mengurus badan hukumnya. Sehingga bisa mengurus izin trayek,” bebernya. (rpd/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Kewajiban berbadan hukum untuk angkutan umum mulai disosialisasikan di Kota Probolinggo, Kamis (28/11). Kebijakan ini pun dikeluhkan para sopir angkutan kota (angkot).

Kasie Angkutan Umum pada Dishub Kota Probolinggo Dahroji menjelaskan, kewajiban berbadan hukum untuk angkutan umum diatur dalam UU LLAJ Nomor 22/2009. Di situ dijelaskan, seluruh angkutan umum wajib berbadan hukum.

Jika tidak, maka izin trayek angkutan umum tidak dapat diperpanjang. Dampak lainnya, angkutan umum tidak bisa memperpanjang pajak dan perpanjangan izin lain.

Menurutnya, aturan tersebut sudah berlaku mulai tahun 2014. Hanya saja, pemkot masih memberikan toleransi. Mengingat, banyak angkot di kota yang merupakan milik perorangan.

“Kami sudah berikan toleransi mulai tahun 2014 hingga kini (2019). Selama itu juga, kami gencar sosialisasi. Saya rasa sudah cukup. Batas akhir sampai bulan Desember mendatang, angkutan umum harus berbadan hukum. Jika tidak, maka petugas akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada,” bebernya.

Badan hukum yang dimaksud, menurutnya, bisa berbentuk koperasi, CV ataupun PT. “Paling tidak, jika itu milik perorangan, membuat kelompok minimal lima angkutan dan didaftarkan agar berbadan hukum,” bebernya.

SOSIALISASI: Suasana sosialisasi angkutan umum wajib berbadan hukum di Kota Probolinggo, Kamis (28/11). (Foto: Rizky Putra Dinasti/Jawa Pos Radar Bromo)

 

Hal senada diungkapkan Baur BPKB Bripka Anton Damei Pribadi. Sesuai regulasi, menurutnya, angkutan umum yang tidak berbadan hukum, tidak bisa mengurus izin trayek. Jika izin trayek tidak ada, serta STNK mati, maka kendaraan bisa ditilang saat ada operasi.

“Saya pastikan, tidak ada tebang pilih. Baik angkutan kota travel ataupun lainnya. Semua angkutan umum dan berpelat kuning, harus berbadan hukum,” tambahnya.

Seorang sopir angkot yang enggan namanya disebutkan mengaku, kebijakan pemerintah memberatkannya. Dia mengaku, sudah puluhan tahun memegang trayek. Bahkan, kini angkot sudah menjadi milik perorangan.

Selain itu, ia mengaku tidak ada uang untuk mengurus trayek berbadan hukum. Sementara pemerintah sendiri tidak memberikan fasilitas pembiayaan.

Selain pendapatanya yang tidak menentu, di sisi lain ada saingan dari angkutan online. “Apa yang mau kita bayarkan untuk mengurus badan hukum. Pendapatan kita saja tidak menentu. Belum lagi ada saingan seperti angkutan online,” bebernya.

Berbeda dengan Ketua ASAP De’er. Ia mendukung program pemerintah. Bahkan, ASAP beberapa tahun lalu sempat membuat koperasi bernama Mitra Angkot Sejahtera Emas. Tujuannya, untuk memberikan badan hukum kepada pemilik trayek. Hanya saja, lantaran ada sejumlah permasalahan, koperasi tersebut tidak berjalan.

“Dengan begini paling tidak kami akan hidupkan kembali koperasi yang pernah ada. Serta, mengurus badan hukumnya. Sehingga bisa mengurus izin trayek,” bebernya. (rpd/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/