DRINGU – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna anggaran cukup besar. Namun, hingga setengah tahun anggaran tahun ini berjalan, tidak semua kegiatan terlaksana.
Sebagian besar masih tahap pengajuan lelang ke Pelayanan Pengadaan dan Jasa (PPJ) Kabupaten Probolinggo. Dari data yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, ada tiga proyek yang belum dilelang. Nilainya mencapai sekitar Rp 11,8 miliar.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo Prijono mengatakan, total anggaran belanja langsung tahun ini tidak terlalu besar. Ada sejumlah anggaran kegiatan yang harus melalui tahapan lelang dan sebagian penunjukan langsung.
“Tahun ini kegiatan fokus pada program pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Sehingga, anggaran untuk fisik (infrastruktur) tidak terlalu sebesar,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bromo, Jumat (28/6).
Prijono mengungkapkan, ada beberapa paket kegiatan Dinas Perkim yang sudah melalui tahap lelang. Di antaranya, ada 5 paket kegiatan sanitasi dan air bersih. Total anggarannya sekitar Rp 4,2 miliar. Serta, perbaikan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kecamatan Dringu. Dengan anggaran sekitar Rp 2,9 miliar.
“Kegiatan fisik yang sudah dilelang ada sanitasi dan gedung MPP. Pada Mei sudah diajukan dan sekarang sudah mulai pengerjaan. Alhamdulillah, tidak ada kegiatan yang gagal lelang,” ujarnya.
Soal kegiatan fisik yang belum dilaksanakan, Prijono menjelaskan, ada beberapa paket kegiatan. Di antaranya, tiga paket kegiatan berbeda. Mulai kegiatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kraksaan dengan anggaran sekitar Rp 4,8 miliar.
Kemudian, kegiatan rehab Alun-alun Kota Kraksaan, yang dialokasikan sekitar Rp 3,5 miliar. Terakhir, pembangunan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) dengan alokasi anggaran sekitar Rp 3,5 miliar. “Rencananya akan kami ajukan tiga paket itu untuk dilelang. Semua akan diajukan lelang di PPJ yang merupakan gabungan LPSE dan ULP,” ujarnya. (mas/rud)