Pembahasan UMSK Pasuruan Di-Deadline hingga 30 November

TUNTUTAN: Puluhan buruh mendesak agar usulan UMSK ke Bupati Pasuruan dan Gubernur dipercepat, agar juga segera diusulkan akhir November ini. (Erri Kartika/Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Sempat molor, Dewan Pengupahan akhirnya menggelar rapat di aula Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, Selasa (27/11). Rapat itu untuk membahas pengusulan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK).

Selain mendapatkan desakan puluhan buruh di luar rapat agar pengusulan UMSK dipercepat, perwakilan dari Apindo juga tidak ada yang hadir.

Rapat yang sejatinya dijadwalkan pukul 08.30 harus molor lantaran menunggu kelengkapan peserta Dewan Pengupahan. Namun, sampai pukul 09.30 tak ada satu pun perwakilan dari unsur Apindo yang hadir.

Dari situ, rapat Dewan Pengupahan pembahasan UMSK kedua tetap digelar. Selain membahas sektor-sektor yang masuk dalam UMSK, juga untuk mengubah jadwal pengusulan atas desakan dari buruh.

Anang Saiful Wijaya, asisten 1 Kabupaten Pasuruan yang juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan membacakan surat dari perwakilan SPSI dan serikat buruh sektoral lainnya.

Dalam surat itu menuliskan, jika sampai akhir November belum ada usulan UMSK yang diserahkan ke Bupati dan Gubernur, maka buruh akan melakukan unjuk rasa di pendapa Kabupaten Pasuruan pada 4 Desember.

Padahal, sesuai jadwal, seharusnya pembahasan direncanakan sampai 5 Desember 2018. Paling lambat pengusulan diberikan ke Bupati pada 12 Desember dan ke Gubernur pada 14 Desember.

“Namun, karena ada desakan lantaran Sidoarjo dan Surabaya sudah mengusulkan UMSK, sehingga Kabupaten Pasuruan juga meminta dipercepat,” ujarnya.

Rapat Dewan Pengupahan sendiri sampai beberapa kali diskors agar perwakilan serikat pekerja bisa bertemu dengan puluhan buruh yang banyak di luar tempat rapat.

Sampai akhirnya diputuskan bahwa pembahasan terakhir UMSK pada tanggal 30 November mendatang. Sore harinya, langsung diusulkan ke Bupati Pasuruan.

Rapat itu juga membahas sektor-sektor yang dimasukkan dalam UMSK. Dari unsur serikat pekerja cukup banyak memasukkan sektoral, terutama di bidang konstruksi.

Untuk tambahan di sektor 1 dari tahun lalu ada 35 sektor menjadi 49 sektor. Di sektor kedua dari 14 menjadi 23 sektor dan di sektor 3 dari 19 menjadi 29 sektor.

Untuk besaran kenaikan sendiri memang baru dibahas pada rapat selanjutnya 30 November mendatang. Namun, dari serikat buruh berencana akan ada kenaikan 12 persen untuk sektor 1, 10 persen sektor 2, dan 8 persen untuk sektor 3.

Anang Saiful Wijaya menjelaskan, untuk rapat tanggal 30 November akan difasilitasi untuk pembahasan sektor unggulan. Baik dari Apindo maupuan serikat pekerja. Termasuk usulan akan diberikan ke Bupati Pasuruan pada sore harinya.

Terkait ketidakhadiran Apindo, menurut Hendro Tri Hartanto, ketua Apindo Kabupaten Pasuruan, Apindo mengikuti aturan, bahwa UMSK dibahas oleh asosiasi pengusaha sektoral.

“Jadi, karena sesuai aturan asosiasi sektoral yang membahas, sehingga Apindo tidak berhak terlibat dalam pembahasan UMSK,” tegasnya. (eka/rf)