alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Pencopotan 2 Pejabat Mendadak, Dewan Klarifikasi Pemkot

MAYANGAN, Radar Bromo – Pembebasan tugas dua pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Probolinggo menjadi perhatian DPRD Kota Probolinggo. Kamis ini (27/8) melalui Komisi I, DPRD berencana mempertanyakan pada pemkot tentang pencopotan dua pejebat eselon II itu.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Muhammad Jalal saat dikonfirmasi kemarin. Jalal sendiri mengaku baru mendengar informasi soal pembebasan tugas Tutang Heru Aribowo dan Dwi Hermanto dari jabatannya.

”Saya baru dengar malahan informasi ini. Kaget juga ada pejabat eselon II yang dibebastugaskan,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Jalal menjelaskan, pihaknya akan berusaha untuk mencari informasi tentang keputusan Wali Kota membebastugaskan dua pejabat eselon II tersebut. Selanjutnya, bahan informasi itu akan diklarifikasi dan dipertanyakan pada pejabat OPD terkait Kamis ini.

“Kebetulan hari ini ada rencana rapat bersama dengan OPD tentang pembahasan APBD. Besok (hari ini, Red) akan kami tanyakan pada OPD terkait. Seperti apa detail persoalan dan alasan kebijakan itu,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I, Ellyas Aditiawan menambahkan, dirinya akan mempelajari dulu materinya seperti apa. Yang harus diingatkan pada pemerintah daerah terutama wali kota, menurutnya, bahwa kebijakan yang diambil untuk membebastugaskan pejabat itu tidak dilandasi atas dasar like and dislike.

”Semua komponen daerah termasuk wali kota harus menyadari betul bahwa ASN bukan alat politik kepentingan wali kota. Jadi, jangan sampai karena kepentingan wali kota yang tidak diakomodasi oleh ASN, kemudian ASN mendapatkan perlakukan-perlakuan seperti penonaktifan,” tegasnya.

Anggota Fraksi Nasdem ini menegaskan, ASN bekerja bukan untuk kepentingan politik praktis wali kota. Namun, bekerja secara profesional sebagai ASN. Karena itu, dia mengingatkan agar jangan sampai wali kota mengooptasi kinerja dan kerja birokrasi termasuk mengooptasi ASN untuk kepentingan politik praktis.

”Kalau sampai Wali Kota mencoba untuk memaksakan atau mengooptasi ASN, maka akan muncul kecenderungan pemerintahan ini adalah pemerintahan yang koruptif. Kenapa koruptif? Karena semua dicoba untuk dikontrol oleh kepentingan wali kota,” ungkapnya. (mas/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Pembebasan tugas dua pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Probolinggo menjadi perhatian DPRD Kota Probolinggo. Kamis ini (27/8) melalui Komisi I, DPRD berencana mempertanyakan pada pemkot tentang pencopotan dua pejebat eselon II itu.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Muhammad Jalal saat dikonfirmasi kemarin. Jalal sendiri mengaku baru mendengar informasi soal pembebasan tugas Tutang Heru Aribowo dan Dwi Hermanto dari jabatannya.

”Saya baru dengar malahan informasi ini. Kaget juga ada pejabat eselon II yang dibebastugaskan,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Jalal menjelaskan, pihaknya akan berusaha untuk mencari informasi tentang keputusan Wali Kota membebastugaskan dua pejabat eselon II tersebut. Selanjutnya, bahan informasi itu akan diklarifikasi dan dipertanyakan pada pejabat OPD terkait Kamis ini.

“Kebetulan hari ini ada rencana rapat bersama dengan OPD tentang pembahasan APBD. Besok (hari ini, Red) akan kami tanyakan pada OPD terkait. Seperti apa detail persoalan dan alasan kebijakan itu,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I, Ellyas Aditiawan menambahkan, dirinya akan mempelajari dulu materinya seperti apa. Yang harus diingatkan pada pemerintah daerah terutama wali kota, menurutnya, bahwa kebijakan yang diambil untuk membebastugaskan pejabat itu tidak dilandasi atas dasar like and dislike.

”Semua komponen daerah termasuk wali kota harus menyadari betul bahwa ASN bukan alat politik kepentingan wali kota. Jadi, jangan sampai karena kepentingan wali kota yang tidak diakomodasi oleh ASN, kemudian ASN mendapatkan perlakukan-perlakuan seperti penonaktifan,” tegasnya.

Anggota Fraksi Nasdem ini menegaskan, ASN bekerja bukan untuk kepentingan politik praktis wali kota. Namun, bekerja secara profesional sebagai ASN. Karena itu, dia mengingatkan agar jangan sampai wali kota mengooptasi kinerja dan kerja birokrasi termasuk mengooptasi ASN untuk kepentingan politik praktis.

”Kalau sampai Wali Kota mencoba untuk memaksakan atau mengooptasi ASN, maka akan muncul kecenderungan pemerintahan ini adalah pemerintahan yang koruptif. Kenapa koruptif? Karena semua dicoba untuk dikontrol oleh kepentingan wali kota,” ungkapnya. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/