Hasil Survei CELIOS Sebut Mayoritas Ahli dan Publik Minta Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan
Radar Bromo - Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menembak sorotan tajam ke arah dugaan praktik percaloan dalam tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sorotan kritis itu dipublikasikan via unggahan di akun Instagram pribadinya, @mediaaskar, yang membeberkan bagan alur anggaran program hingga indikasi keterlibatan broker dalam penunjukan katering mitra.
Melalui infografik yang diunggahnya, alokasi anggaran MBG digambarkan mengalir dari Badan Gizi Nasional (BGN) menuju rekening virtual atas nama yayasan yang dikelola beriringan bersama kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Infografik tersebut merinci patokan anggaran Rp 15 ribu per porsi, yang dipecah menjadi Rp 10 ribu untuk belanja bahan baku, Rp 3 ribu untuk operasional, serta Rp 2 ribu sebagai insentif mitra penyedia fasilitas. Meski demikian, materi unggahan itu menguliti indikasi praktik janggal di luar prosedur resmi, khususnya pada tahap penunjukan mitra serta penguasaan dapur produksi.
Pada klaster pembahasan broker, lembaran infografik yang dibagikan membeberkan kehadiran pihak ketiga yang diklaim mengantongi afiliasi dengan parpol dan lingkaran penguasa. Pihak perantara ini ditenggarai mengurus izin, menjamin keamanan operasional, hingga mengutip imbalan Rp 300–1.000 per porsi berdasarkan kesepakatan.
Materi infografik tersebut juga membongkar dugaan pola penunjukan mitra tanpa melewati mekanisme tender transparan. Disebutkan, mayoritas penetapan mitra disinyalir telah dikondisikan oleh pemain di balik layar.
Di samping itu, unggahan tersebut menguraikan skema kesepakatan bagi hasil bersama pengurus yayasan. Praktik semacam itu dinilai mengancam porsi pengelolaan anggaran yang seharusnya utuh dialokasikan bagi belanja komoditas pangan dan operasional dapur.
Pihaknya turut mengaitkan dugaan percaloan dan perburuan margin keuntungan tersebut dengan risiko tergerusnya anggaran belanja bahan baku serta biaya operasional dapur secara masif.
Baca Juga: Mulai 1 November 2026, BGN Wajibkan 80 Persen Susu Program MBG Berasal dari Peternak Lokal
Merujuk paparan dalam unggahan itu, sebagian pengelola SPPG disinyalir nekat memangkas kualitas bahan baku demi mendulang imbalan bersih. Langkah spekulatif ini dinilai berkelindan erat dengan tingginya risiko insiden keracunan makanan pada siswa penerima manfaat.
Kendati demikian, relasi kausalitas tersebut masih membutuhkan pembuktian hukum berbasis data laboratorium, hasil investigasi resmi, serta temuan faktual mengenai penyebab keracunan pada eksekusi MBG.
Dalam bagian caption, Media melemparkan pertanyaan tajam mengenai keabsahan hukum atas penghasilan yang diraup para broker dalam skema yang digambarkan. Ia membuka ruang wacana kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh lintas agama, hingga ormas keagamaan untuk membedah persoalan tersebut lewat kacamata fiqih Islam.
