KPK Ingatkan Pejabat Dilantik Segera Setor LHKPN

Mereka diminta untuk segera menuntaskan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanpa menunda-nunda waktu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyerahan LHKPN bukan sekadar formalitas administratif belaka, melainkan instrumen esensial dalam pencegahan praktik korupsi.

Melalui pelaporan ini, pejabat menunjukkan keterbukaan finansial yang sekaligus membuka ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi melakukan pengawasan.

“LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, namun merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (5/10).

Lebih lanjut, Budi merinci bahwa kewajiban lapor harta kekayaan ini tidak hanya dilakukan secara periodik, tetapi juga di momen-momen tertentu seperti saat pertama kali dilantik, diangkat kembali setelah masa jabatan usai, maupun saat memasuki purnabakti.

Berdasarkan regulasi terkini, tenggat waktu penyampaian LHKPN untuk kondisi-kondisi tersebut adalah maksimal dua bulan sejak tanggal pengangkatan atau berakhirnya masa tugas.

KPK memandang kepatuhan pelaporan kekayaan sebagai cerminan integritas seorang abdi negara. 

Data yang valid dan lengkap nantinya berfungsi untuk memantau kewajaran fluktuasi aset pejabat selama mengemban amanah, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pelaporan harta kekayaan bukan sekadar memenuhi kewajiban kepada KPK, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan transparansi kepada masyarakat yang memberikan amanah,” pungkasnya.