Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BGN Ubah Jam Kerja Kepala Dapur SPPG, Ada Sidak Zoom Pukul 02.00 Dini Hari

M
Kepala BGN Sudaryono usai mengunjungi siswa yang diduga keracunan makanan MBG di RS Haji Medan, Sumut, Minggu (16/8). (Istimewa)
Kepala BGN Sudaryono usai mengunjungi siswa yang diduga keracunan makanan MBG di RS Haji Medan, Sumut, Minggu (16/8). (Istimewa)

Advertisement

Radar Bromo - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap kepala dapur di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Salah satu langkah yang diterapkan adalah perubahan jam kerja serta pengecekan kehadiran secara langsung melalui konferensi video.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan jam kerja kepala dapur kini dibagi menjadi dua sif utama. Pengaturan tersebut dibuat untuk memastikan personel berada di lokasi pada waktu-waktu penting dalam proses pengolahan makanan.

"Jadi jam kerjanya adalah sore hari jam 5 sore sampai jam 7 malam, 2 jam. Kemudian jam 2 pagi dini hari sampai dengan jam 8 pagi," ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPPG di Jakarta, dikutip dari rekaman video Instagram @sudaru_sudaryono, Selasa (25/8).

Advertisement

Selain mengatur jam kerja, BGN juga menerapkan mekanisme pengecekan kehadiran menggunakan aplikasi Zoom. Pemeriksaan dilakukan pada pukul 02.00 dan disesuaikan dengan zona waktu masing-masing wilayah.

"Kita Zoom, kita cek orangnya ada nggak, pengawas gizinya ada nggak, kepala dapurnya ada nggak di jam-jam krusial itu," tegasnya.

Menurut Sudaryono, pengawasan tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program. Sebelumnya, BGN menemukan sejumlah dapur yang mengalami kendala akibat petugas tidak berada di tempat saat dibutuhkan.

Advertisement

"Soalnya ada beberapa dapur, nggak banyak gitu, itu orangnya kagak ada gitu lho. Karena kagak ada, kemudian masaknya asal-asalan," ungkapnya.

Karena itu, BGN tidak hanya memeriksa kehadiran kepala dapur dan pengawas gizi. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta kualitas bahan baku juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam pengawasan.

Dalam inspeksi tersebut, Sudaryono memastikan setiap unit SPPG harus memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk oleh pemasok bahan baku atau supplier.

Sudaryono mengingatkan seluruh petugas agar tidak mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan SOP menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program.

Advertisement

Artikel Terkait

Dukung Pengetatan Dapur Keamanan MBG Meski Belum Punya Data Kepatuhan SPPG

Dukung Pengetatan Dapur Keamanan MBG Meski Belum Punya Data Kepatuhan SPPG

Mulai SPPG yang sudah memenuhi persyaratan, yang masing melengkapi persyaratan, dan yang belum memenuhi syarat. Sehingga berpotensi terkena

Pegawai BGN Pembuat Konten Sindiran Korban Keracunan MBG Resmi Dipecat

Pegawai BGN Pembuat Konten Sindiran Korban Keracunan MBG Resmi Dipecat

Pegawai SPPG Dlingo, Bantul dipecat usai menyindir korban keracunan MBG di Karo. Korwil BGN DIY Wirandita Gagat Widyatmoko sebut pemecatan d

Sudah Siap Beroperasi, Tiga SPPG di Kota Probolinggo Masih Terkendala Dana Operasional

Sudah Siap Beroperasi, Tiga SPPG di Kota Probolinggo Masih Terkendala Dana Operasional

Tiga dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berdiri di Kota Probolinggo belum bisa beroperasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer