Radar Bromo - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa para legislator daerah harus memiliki kepekaan tinggi terhadap bencana yang menimpa masyarakat, khususnya banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatra.
Ia menekankan bahwa wakil rakyat tidak boleh hanya muncul saat masa kampanye.
Pernyataan itu ia sampaikan sebagai penekanan bahwa Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Golkar DPRD Tahap II Tahun 2025, yang digelar di Jakarta pada 10–12 Desember 2025, akan diarahkan untuk memperkuat kemampuan legislator daerah dalam kesiapsiagaan kebencanaan.
“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Zulfikar kepada wartawan, Selasa (9/12).
Dalam pembekalan tersebut, para peserta akan diberikan pengetahuan terkait penyusunan regulasi daerah mengenai mitigasi dan penanganan bencana.
Hal itu mencakup evaluasi perda kebencanaan, perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap risiko, serta penguatan kebijakan daerah untuk meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.
Zulfikar juga menyoroti urgensi penyediaan anggaran kontingensi dalam APBD. Menurutnya, dana cadangan kebencanaan memungkinkan pemerintah daerah bertindak cepat tanpa harus terhambat proses birokrasi yang biasanya panjang.
Selain itu, para legislator akan diperdalam kompetensinya dalam memahami pola koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan unsur masyarakat dalam penanganan bencana. Zulfikar menyebut isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang wajib menjadi prioritas.
“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” ujar Zulfikar.
Sebagai bentuk empati terhadap kondisi warga di wilayah terdampak, panitia Bimtek memutuskan untuk tidak mengikutsertakan anggota DPRD Golkar dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah menghadapi situasi bencana di daerah masing-masing.
Menurut Zulfikar, keputusan itu adalah instruksi agar mereka tetap berada di daerah untuk fokus pada penanganan darurat, termasuk evakuasi, distribusi bantuan, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” pungkasnya.
