alexametrics
28.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Lahan SDN Sumberpoh 5 yang Plafonnya Ambruk Berstatus Tanah Hibah

MARON, Radar Bromo – Di antara 539 lahan SD dan SMP negeri yang belum bersertifikat di Kabupaten Probolinggo, salah satunya adalah lahan SDN Sumberpoh 5, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Lahan sekolah yang salah satu plafon ruangannya ambruk pada 13 November itu, sampai saat ini masih berstatus tanah hibah.

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina pun membenarkan hal itu. Menurutnya, tanah yang ditempati sejak tahun 1986 itu merupakan tanah hibah.

Sejak satu bulan lalu, Pemkab Probolinggo sedang mengurus sertifikat lahan tersebut. Sehingga, nantinya status lahannya menjadi tanah pemkab.

“Sertifikat lahan SDN Sumberpoh 5 itu sudah diurus. Kami satu bulan lalu dengan bagian aset telah mendatangi lokasi untuk mengukur patok,” katanya.

Selain mengukur patok, pihaknya minta tanah itu tidak dalam sengketa. Kemudian, dilanjutkan dengan pengajuan kepada pihak BPN.

“Jadi, sedang melakukan upaya untuk sertifikasi lahan atau balik nama dari yang sebelumnya hibah menjadi tanah milik pemkab,” terangnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Dewi, di Kabupaten Probolinggo banyak tanah SD negeri yang belum disertifikasi. Karena itu, setiap tahun ada puluhan tanah SD negeri yang diajukan untuk disertifikasi. Namun, setiap pengajuan tidak langsung semuanya disetujui.

“Setiap tahun kami mengajukan belasan, bahkan puluhan lahan SD negeri untuk disertifikasi,” tegasnya. (sid/hn)

MARON, Radar Bromo – Di antara 539 lahan SD dan SMP negeri yang belum bersertifikat di Kabupaten Probolinggo, salah satunya adalah lahan SDN Sumberpoh 5, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Lahan sekolah yang salah satu plafon ruangannya ambruk pada 13 November itu, sampai saat ini masih berstatus tanah hibah.

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina pun membenarkan hal itu. Menurutnya, tanah yang ditempati sejak tahun 1986 itu merupakan tanah hibah.

Sejak satu bulan lalu, Pemkab Probolinggo sedang mengurus sertifikat lahan tersebut. Sehingga, nantinya status lahannya menjadi tanah pemkab.

“Sertifikat lahan SDN Sumberpoh 5 itu sudah diurus. Kami satu bulan lalu dengan bagian aset telah mendatangi lokasi untuk mengukur patok,” katanya.

Selain mengukur patok, pihaknya minta tanah itu tidak dalam sengketa. Kemudian, dilanjutkan dengan pengajuan kepada pihak BPN.

“Jadi, sedang melakukan upaya untuk sertifikasi lahan atau balik nama dari yang sebelumnya hibah menjadi tanah milik pemkab,” terangnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Dewi, di Kabupaten Probolinggo banyak tanah SD negeri yang belum disertifikasi. Karena itu, setiap tahun ada puluhan tanah SD negeri yang diajukan untuk disertifikasi. Namun, setiap pengajuan tidak langsung semuanya disetujui.

“Setiap tahun kami mengajukan belasan, bahkan puluhan lahan SD negeri untuk disertifikasi,” tegasnya. (sid/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/