alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Pengadaan Seragam DPRD Kota Probolinggo Disorot, Ini Pemicunya

MAYANGAN, Radar Bromo – Pengadaan seragam anggota DPRD Kota Probolinggo disorot. Proyek pengadaan barang dan jasa berupa Pakaian Sipil Lengkap (PPSL) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) itu sudah dikerjakan sebelum penandatanganan kontrak.

Berdasarkan jadwal di LPSE Kota Probolinggo, proyek senilai Rp 156.750.000 itu dimenangkan CV Anugrah Pratama. Penandatanganan kontrak seharusnya dilakukan Selasa (23/7). Namun, proyek yang teregister nomor 264410, itu mulai dikerjakan seminggu sebelumnya. Yakni, Selasa (17/7) pekan lalu.

Pekerjaannya berupa pengukuran seragam baru. Tepatnya saat sosialisasi antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung DPRD. Saat itu, para anggota DPRD Kota Probolinggo terpilih juga diundang sosialisasi KPK. Saat sosialisasi itulah, pengukuran seragam dikerjakan.

Dugaan menyalahi prosedur dalam pengadaan barang dan jasa ini, diungkap salah satu calon anggota DPRD Kota Probolinggo, Selasa (23/7) siang. Disebutkan, proyek itu seharusnya dikerjakan setelah kontrak ditandatangani, apapun alasannya.

Lha, ini dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani. Ini kan sudah melanggar aturan. Kalau begitu caranya kan terkesan ada permainan atau pengondisian sebelumnya,” tandas lelaki yang enggan namanya disebut itu.

Dia meyakini, saat pekerjaan sudah dilakukan pekan lalu, pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut belum mengantongi legalitas. Yaitu, surat perintah kerja (SPK), sebab kontrak belum ditandatangani.

“Ayo dipikir. Proyek itu dikerjakan minggu lalu. Sedang penandatanganan kontraknya baru dilakukan hari ini (Selasa). Lantas, pihak ketiga yang mengukur baju itu bekerja atas perintah siapa,” tegasnya.

Anggota DPRD terpilih yang akan dilantik 24 Agustus ini berharap, cara-cara seperti itu tidak dilakukan lagi. Apapun nama proyeknya, lanjutnya, harus dikerjakan setelah penandatanganan kontrak atau setelah pihak ketiga mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK).

“Memang proyek ini Penunjukan Langsung (PL). Tapi, tetap harus mengikuti tahapan yang ada,” tambahnya.

Jika diperkirakan waktu menjahit seragam tidak cukup, seharusnya penandatanganan kontrak dimajukan. Proyek tersebut seharusnya diumumkan di awal-awal tahun anggaran.

“Apapun alasannya, itu sudah tidak benar. Kalau beralasan waktunya mepet karena seragam tidak bisa dikerjakan dalam satu bulan, ya tendernya dimajukan dong,” pungkasnya.

Terpisah, Plt Sekwan DPRD Kota Probolinggo Warsito saat dikonfirmasi sejumlah wartawan membenarkan bahwa penandatanganan kontrak baru dilakukan Selasa (23/7). Namun, karena khawatir pekerjaan seragam untuk 30 anggota dewan tidak selesai saat pelantikan, maka pengukuran seragam dimulai seminggu sebelum tanda tangan kontrak dilakukan.

Menurut Warsito, pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut melakukan pengukuran saat sosialisasi antikorupsi oleh KPK. Sebab, sudah ditunjuk langsung oleh Sekwan. Penunjukan langsung dilakukan setelah Sekwan menerima surat ketetapan anggota DPRD Kota Probolinggo terpilih dari KPU setempat.

“Setelah menerima surat ketetapan dari KPU, kami langsung kirim surat ke pejabat pengadaan. Terus kami menunjuk pihak ke tiganya,” ujarnya.

Pengukuran seragam, menurut Warsito, dilakukan sebelum penandatanganan kontrak. Sebab, dikhawatirkan pengerjaannya tidak selesai sampai pelantikan.

“Biasanya pekerjaan seragam memakan waktu minimal 30 sampai 40 hari. Yang mengerjakan saya lupa namanya,” tuturnya.

Warsito menyebut, sebenarnya proyek pengadaan barang dan jasa ini direncanakan mulai dilakukan pada 2 Juli. Sebab, pada 1 Juli sudah diketahui bahwa tidak ada laporan tentang pileg untuk DPRD Kota Probolinggo di MK. Sehingga, seharusnya surat ketetapan anggota DPRD terpilih bisa dilakukan KPU Kota Probolinggo.

“Tapi, itu kan mundur pelaksanaannya. Sehingga, tidak bisa dilakukan tanggal 2 Juli,” terangnya. (rpd/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Pengadaan seragam anggota DPRD Kota Probolinggo disorot. Proyek pengadaan barang dan jasa berupa Pakaian Sipil Lengkap (PPSL) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) itu sudah dikerjakan sebelum penandatanganan kontrak.

Berdasarkan jadwal di LPSE Kota Probolinggo, proyek senilai Rp 156.750.000 itu dimenangkan CV Anugrah Pratama. Penandatanganan kontrak seharusnya dilakukan Selasa (23/7). Namun, proyek yang teregister nomor 264410, itu mulai dikerjakan seminggu sebelumnya. Yakni, Selasa (17/7) pekan lalu.

Pekerjaannya berupa pengukuran seragam baru. Tepatnya saat sosialisasi antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung DPRD. Saat itu, para anggota DPRD Kota Probolinggo terpilih juga diundang sosialisasi KPK. Saat sosialisasi itulah, pengukuran seragam dikerjakan.

Dugaan menyalahi prosedur dalam pengadaan barang dan jasa ini, diungkap salah satu calon anggota DPRD Kota Probolinggo, Selasa (23/7) siang. Disebutkan, proyek itu seharusnya dikerjakan setelah kontrak ditandatangani, apapun alasannya.

Lha, ini dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani. Ini kan sudah melanggar aturan. Kalau begitu caranya kan terkesan ada permainan atau pengondisian sebelumnya,” tandas lelaki yang enggan namanya disebut itu.

Dia meyakini, saat pekerjaan sudah dilakukan pekan lalu, pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut belum mengantongi legalitas. Yaitu, surat perintah kerja (SPK), sebab kontrak belum ditandatangani.

“Ayo dipikir. Proyek itu dikerjakan minggu lalu. Sedang penandatanganan kontraknya baru dilakukan hari ini (Selasa). Lantas, pihak ketiga yang mengukur baju itu bekerja atas perintah siapa,” tegasnya.

Anggota DPRD terpilih yang akan dilantik 24 Agustus ini berharap, cara-cara seperti itu tidak dilakukan lagi. Apapun nama proyeknya, lanjutnya, harus dikerjakan setelah penandatanganan kontrak atau setelah pihak ketiga mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK).

“Memang proyek ini Penunjukan Langsung (PL). Tapi, tetap harus mengikuti tahapan yang ada,” tambahnya.

Jika diperkirakan waktu menjahit seragam tidak cukup, seharusnya penandatanganan kontrak dimajukan. Proyek tersebut seharusnya diumumkan di awal-awal tahun anggaran.

“Apapun alasannya, itu sudah tidak benar. Kalau beralasan waktunya mepet karena seragam tidak bisa dikerjakan dalam satu bulan, ya tendernya dimajukan dong,” pungkasnya.

Terpisah, Plt Sekwan DPRD Kota Probolinggo Warsito saat dikonfirmasi sejumlah wartawan membenarkan bahwa penandatanganan kontrak baru dilakukan Selasa (23/7). Namun, karena khawatir pekerjaan seragam untuk 30 anggota dewan tidak selesai saat pelantikan, maka pengukuran seragam dimulai seminggu sebelum tanda tangan kontrak dilakukan.

Menurut Warsito, pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut melakukan pengukuran saat sosialisasi antikorupsi oleh KPK. Sebab, sudah ditunjuk langsung oleh Sekwan. Penunjukan langsung dilakukan setelah Sekwan menerima surat ketetapan anggota DPRD Kota Probolinggo terpilih dari KPU setempat.

“Setelah menerima surat ketetapan dari KPU, kami langsung kirim surat ke pejabat pengadaan. Terus kami menunjuk pihak ke tiganya,” ujarnya.

Pengukuran seragam, menurut Warsito, dilakukan sebelum penandatanganan kontrak. Sebab, dikhawatirkan pengerjaannya tidak selesai sampai pelantikan.

“Biasanya pekerjaan seragam memakan waktu minimal 30 sampai 40 hari. Yang mengerjakan saya lupa namanya,” tuturnya.

Warsito menyebut, sebenarnya proyek pengadaan barang dan jasa ini direncanakan mulai dilakukan pada 2 Juli. Sebab, pada 1 Juli sudah diketahui bahwa tidak ada laporan tentang pileg untuk DPRD Kota Probolinggo di MK. Sehingga, seharusnya surat ketetapan anggota DPRD terpilih bisa dilakukan KPU Kota Probolinggo.

“Tapi, itu kan mundur pelaksanaannya. Sehingga, tidak bisa dilakukan tanggal 2 Juli,” terangnya. (rpd/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/