alexametrics
31.9 C
Probolinggo
Thursday, 29 July 2021

Pasuruan-Probolinggo Masuk PPKM Level 3

PASURUAN, Radar Bromo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasuruan-Probolinggo dinilai berhasil. Salah satu indikasinya, per 21 Juli Kabupaten/ Kota Pasuruan dan Kabupaten/ Kota Probolinggo masuk dalam PPKM Level 3.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan, pemerintah memperpanjang PPKM hingga 25 Juli. Namun, istilahnya bukan lagi PPKM Darurat. Melainkan, PPKM Level 3 dan PPKM Level 4.

Aturan dalam PPKM Level 4, relatif sama dengan PPKM Darurat. Sementara aturan dalam PPKM Level 3, lebih longgar.

Irsyad mengatakan, PPKM Darurat di Kabupaten Pasuruan setiap hari dievaluasi. Evaluasi dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya, untuk mengetahui efektivitas PPKM yang dijalankan. Berdasarkan evaluasi itu, Kabupaten Pasuruan dinilai mampu menjalankan PPKM Darurat dengan baik.

“Kami ini kan dievaluasi oleh pusat ya. Setiap hari Pak Kapolres yang melaporkan night light, maupun pembatasan. Hasil evaluasinya, secara umum PPKM dinilai berhasil,” katanya.

Karena keberhasilan itu, Kabupaten Pasuruan masuk PPKM Level 3. “Katanya itu sesuai dengan arahan dari presiden. Makanya saat ini masuk level tiga,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo tidak menyanggah hasil evaluasi yang disampaikan Bupati. Namun, ia memberikan catatan tetentang penerapan PPKM Darurat di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya, pelayanan di IGD rumah sakit rujukan Covid-19.

“Kami nengapresiasi langkah bupati. Tetapi, ada catatan. Yaitu antrean di IGD RSUD Bangil dan RSUD Grati. Bagaimana solusinya,” katanya.

Berdasarkan laporan dari masyarakat menurutnya, pasien yang tengah isolasi mandiri tidak bisa mengakses pelayanan IGD RSUD. Baik RSUD Bangil dan RSUD Grati, lantaran ventilator oksigen yang minim. Karenanya, pihaknya meminta Dinkes mencarikan solusi.

Meski demikian, DPRD berkomitmen mendukung pemerintah menekan penyebaran Covid-19. Intinya, DPRD siap mem-backup pemerintah daerah agar PPKM berhasil dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Ia juga mengimbau masyarakat menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

Bagikan Bantuan Uang Rp 1 Miliar

Di sisi lain, Pemkab Pasuruan mulai mencairkan bantuan tunai untuk warga terdampak PPKM Darurat. Di tahap pertama, ada 5.175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan. Nilai total bantuan sebesar Rp 1 miliar.

Kemarin (21/7), secara simbolis bantuan diberikan kepada lima KPM yang berhak. Tiap KPM mendapat bantuan masing-masing yang uang tunai Rp 200.000.

Ada lima sektor yang mendapatkan bantuan tersebut. Rinciannya, 3.166 KPM dari sektor pariwisata, 1.513 KPM dari sektor ketenagakerjaan, 734 KPM dari sektor usaha mikro dan usaha kecil, 90 KPM dari sektor perdagangan, dan 304 KPM dari sektor yang terkait dengan perhubungan. Seperti juru parkir, sopir, dan lainnya.

“Bantuan ini kami anggarkan dari BTT atau bantuan tidak terduga APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2021. Ini diberikan kepada warga kami yang sangat terdampak PPKM Darurat,” kata Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Irsyad pun minta bantuan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan seperti sembako. “Kebutuhan yang paling pokok ya makan dan minum. Meski sedikit, tapi setidaknya bisa membantu warga yang kesulitan dengan kebijakan PPKM Darurat ini,” harapnya.

Irsyad juga meminta para KPM dan seluruh warga Kabupaten Pasuruan tetap patuh terhadap aturan pemerintah. Yakni, menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

“Memakai masker sudah jadi hal yang wajib dilakukan. Sudah bukan waktunya lagi untuk bersantai, karena lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi. Mari jaga kesehatan agar terhindar dari virus korona yang sudah menyebar ke mana-mana,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Suwito Adi menambahkan, pemberian bantuan ini merupakan tahap pertama. Masih ada beberapa OPD yang belum menyetorkan data lengkap. Karenanya, nanti bakal ada tahap kedua.

“Awalnya kami asumsikan 10 ribu KPM dengan total anggaran Rp 2 miliar lebih. Tapi, karena ada OPD yang belum lengkap datanya, maka kami berikan ini yang pertama. Sembari menunggu data tahap kedua,” jelasnya.

Suwito memprediksi, penyaluran bantuan tahap pertama akan selesai dalam waktu tiga hari. Karena itu, dia minta semua KPM datang tepat waktu sesuai jadwal saat pencairan. (sid/hn)

PASURUAN, Radar Bromo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasuruan-Probolinggo dinilai berhasil. Salah satu indikasinya, per 21 Juli Kabupaten/ Kota Pasuruan dan Kabupaten/ Kota Probolinggo masuk dalam PPKM Level 3.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan, pemerintah memperpanjang PPKM hingga 25 Juli. Namun, istilahnya bukan lagi PPKM Darurat. Melainkan, PPKM Level 3 dan PPKM Level 4.

Aturan dalam PPKM Level 4, relatif sama dengan PPKM Darurat. Sementara aturan dalam PPKM Level 3, lebih longgar.

Irsyad mengatakan, PPKM Darurat di Kabupaten Pasuruan setiap hari dievaluasi. Evaluasi dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya, untuk mengetahui efektivitas PPKM yang dijalankan. Berdasarkan evaluasi itu, Kabupaten Pasuruan dinilai mampu menjalankan PPKM Darurat dengan baik.

“Kami ini kan dievaluasi oleh pusat ya. Setiap hari Pak Kapolres yang melaporkan night light, maupun pembatasan. Hasil evaluasinya, secara umum PPKM dinilai berhasil,” katanya.

Karena keberhasilan itu, Kabupaten Pasuruan masuk PPKM Level 3. “Katanya itu sesuai dengan arahan dari presiden. Makanya saat ini masuk level tiga,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo tidak menyanggah hasil evaluasi yang disampaikan Bupati. Namun, ia memberikan catatan tetentang penerapan PPKM Darurat di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya, pelayanan di IGD rumah sakit rujukan Covid-19.

“Kami nengapresiasi langkah bupati. Tetapi, ada catatan. Yaitu antrean di IGD RSUD Bangil dan RSUD Grati. Bagaimana solusinya,” katanya.

Berdasarkan laporan dari masyarakat menurutnya, pasien yang tengah isolasi mandiri tidak bisa mengakses pelayanan IGD RSUD. Baik RSUD Bangil dan RSUD Grati, lantaran ventilator oksigen yang minim. Karenanya, pihaknya meminta Dinkes mencarikan solusi.

Meski demikian, DPRD berkomitmen mendukung pemerintah menekan penyebaran Covid-19. Intinya, DPRD siap mem-backup pemerintah daerah agar PPKM berhasil dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Ia juga mengimbau masyarakat menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

Bagikan Bantuan Uang Rp 1 Miliar

Di sisi lain, Pemkab Pasuruan mulai mencairkan bantuan tunai untuk warga terdampak PPKM Darurat. Di tahap pertama, ada 5.175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan. Nilai total bantuan sebesar Rp 1 miliar.

Kemarin (21/7), secara simbolis bantuan diberikan kepada lima KPM yang berhak. Tiap KPM mendapat bantuan masing-masing yang uang tunai Rp 200.000.

Ada lima sektor yang mendapatkan bantuan tersebut. Rinciannya, 3.166 KPM dari sektor pariwisata, 1.513 KPM dari sektor ketenagakerjaan, 734 KPM dari sektor usaha mikro dan usaha kecil, 90 KPM dari sektor perdagangan, dan 304 KPM dari sektor yang terkait dengan perhubungan. Seperti juru parkir, sopir, dan lainnya.

“Bantuan ini kami anggarkan dari BTT atau bantuan tidak terduga APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2021. Ini diberikan kepada warga kami yang sangat terdampak PPKM Darurat,” kata Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Irsyad pun minta bantuan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan seperti sembako. “Kebutuhan yang paling pokok ya makan dan minum. Meski sedikit, tapi setidaknya bisa membantu warga yang kesulitan dengan kebijakan PPKM Darurat ini,” harapnya.

Irsyad juga meminta para KPM dan seluruh warga Kabupaten Pasuruan tetap patuh terhadap aturan pemerintah. Yakni, menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

“Memakai masker sudah jadi hal yang wajib dilakukan. Sudah bukan waktunya lagi untuk bersantai, karena lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi. Mari jaga kesehatan agar terhindar dari virus korona yang sudah menyebar ke mana-mana,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Suwito Adi menambahkan, pemberian bantuan ini merupakan tahap pertama. Masih ada beberapa OPD yang belum menyetorkan data lengkap. Karenanya, nanti bakal ada tahap kedua.

“Awalnya kami asumsikan 10 ribu KPM dengan total anggaran Rp 2 miliar lebih. Tapi, karena ada OPD yang belum lengkap datanya, maka kami berikan ini yang pertama. Sembari menunggu data tahap kedua,” jelasnya.

Suwito memprediksi, penyaluran bantuan tahap pertama akan selesai dalam waktu tiga hari. Karena itu, dia minta semua KPM datang tepat waktu sesuai jadwal saat pencairan. (sid/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU