alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Dewan Target Pembahasan APBD 2021 Selesai 30 November

KANIGARAN, Radar Bromo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menargetkan pembahasan APBD 2021 bisa selesai pada tanggal 30 November 2020. Saat ini DPRD masih menunggu dokumen pembahasan Raperda APBD 2021.

“Memang pembahasan KUA PPAS APBD 2021 dan Raperda APBD 2021 ini cukup mepet. Tapi kami menargetkan bisa selesai pembahasan pada 30 November 2020,” ujar Abdul Mujib, Ketua DPRD Kota Probolinggo.

Mujib menjelaskan pihaknya masih menunggu dokumen Raperda APBD dari eksekutif. Politisi PKB mengungkapkan bahwa pembahasan APBD saat ini memang tidak seperti biasanya. Namun kondisi ini bisa dimaklumi karena keterlambatan tidak hanya di Kota Probolinggo saja.

“Salah satunya adalah Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Sehingga kebutuhan anggaran harus dilakukan penghitungan ulang karena mengikuti Perpres ini,” terangnya.

Mujib menjelaskan bahwa dengan menetapkan target pembahasan sampai 30 November 2020, maka masih ada waktu untuk dilakukan evaluasi Gubernur. Jika ada perbaikan juga bisa segera dilakukan. “Evaluasi Gubernur paling tidak selama 15 hari. Jadi masih bisa segera dilakukan perbaikan jika ada evaluasi,” terangnya. (put/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menargetkan pembahasan APBD 2021 bisa selesai pada tanggal 30 November 2020. Saat ini DPRD masih menunggu dokumen pembahasan Raperda APBD 2021.

“Memang pembahasan KUA PPAS APBD 2021 dan Raperda APBD 2021 ini cukup mepet. Tapi kami menargetkan bisa selesai pembahasan pada 30 November 2020,” ujar Abdul Mujib, Ketua DPRD Kota Probolinggo.

Mujib menjelaskan pihaknya masih menunggu dokumen Raperda APBD dari eksekutif. Politisi PKB mengungkapkan bahwa pembahasan APBD saat ini memang tidak seperti biasanya. Namun kondisi ini bisa dimaklumi karena keterlambatan tidak hanya di Kota Probolinggo saja.

“Salah satunya adalah Perpres 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Sehingga kebutuhan anggaran harus dilakukan penghitungan ulang karena mengikuti Perpres ini,” terangnya.

Mujib menjelaskan bahwa dengan menetapkan target pembahasan sampai 30 November 2020, maka masih ada waktu untuk dilakukan evaluasi Gubernur. Jika ada perbaikan juga bisa segera dilakukan. “Evaluasi Gubernur paling tidak selama 15 hari. Jadi masih bisa segera dilakukan perbaikan jika ada evaluasi,” terangnya. (put/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/