alexametrics
25C
Probolinggo
Saturday, 16 January 2021

ASN Pemkot Probolinggo Wajib Laporkan Harta Kekayaan

MAYANGAN–Sejak Rabu (19/12), ASN di lingkungan Pemkot Probolinggo wajib melaporkan harta kekayaan mereka. Bahkan, yang melanggar atau tidak melapor, akan dikenai sanksi administrasi.

Sanksi administrasi yang dimaksud berupa peninjauan kembali. Serta, penundaan atau pembatalan dalam jabatan dengan tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Herlin Sukmawati saat sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (Si Harka) ASN. Menurutnya, laporan itu seharusnya resmi berlaku mulai Rabu (19/12) saat launching.

Namun, lantaran belum ada perwali, maka setidaknya batas akhir pengisian tiga bulan setelah perwali dibuat. “Saat ini Si Harka masih diberlakukan untuk eselon 3 sampai 5. Setelah itu selesai, baru ke fungsional umum, khusus, tertentu, dan lainnya,” bebernya.

Laporan itu sendiri, menurut Herlin, mengacu pada SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Nomor 1 Tahun 2015, tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah. Karena itu, Menpan mengeluarkan sistem aplikasi Si Harka untuk memudahkan dan menjamin keamanan pelaporan harta kekayaan pejabat ASN.

Setelah laporan pengisian LHKASN, ASN akan langsung menerima password id. Sehingga, yang bisa membuka hanya ASN tersebut. “Kecuali diwakilkan atau stafnya yang diminta untuk mengisi, maka itu bukan tanggung jawab dari Kemenpan. Selain itu, ASN tidak perlu lagi melaporkan harta kekayaanya pada Inspektorat,” terangnya.

Selanjutnya, Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) menurutnya, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengisian LHKASN. Dalam implementasi kebijakan ini, bagi ASN yang tidak melakukan kegiatan pelaporan LHKASN akan dikenai sanksi.

“Jadi yang tidak melapor, akan mempersulit dirinya sendiri. Semisal untuk promosi, mutasi, ataupun pensiunan tidak bisa diurus. Sebab, salah satu syaratnya yakni mengisi LHKASN,” bebernya.

PLT Sekretaris Inspektorat Abdul Rasyid menambahkan, laporan kekayaan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepemilikan atas kekayaan dan aset ASN. Khususnya para pejabat struktural lingkup Pemkot Probolinggo.

“Dengan sistem informasi pelaporan harta kekayaan ASN, paling tidak ada upaya pencegahan KKN. Setidaknya, ada sekitar 589 ASN eselon 3 sampai 5 yang mandiri. Namun, itu masih akan ada penambahan lagi,” imbuhnya.

Kegiatan itu, menurutnya, juga merupakan langkah preventif sebagai pencegahan korupsi di lingkungan ASN. “Dengan kegiatan ini, diharapkan pula dapat meningkatkan transportasi akuntabilitas aset milik ASN,” bebernya. (rpd/hn)

 

MOST READ

BERITA TERBARU