alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Tak Ada Regulasi, Pemkab Probolinggo Tunda Penjualan Aset di Kota

DRINGU, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo menunda rencana penghapusan aset yang ada di Kota Probolinggo. Sebab, hingga saat ini belum ditemukan regulasi yang bisa jadi acuan untuk menghapus aset daerah itu.

Rencana menunda penghapusan aset itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo H. Santiyono. Saat dikonfirmasi, Santiyono mengatakan, pihaknya selama ini telah berupaya untuk menghapus atau melepaskan aset Kabupaten Probolinggo yang ada di Kota Probolinggo.

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menghapus atau melepas aset itu. Di antaranya, menjual aset. Atau saling memberikan hibah dengan pemerintah daerah lain. Dalam hal ini dengan pemkot.

”Sempat kami lebih condong menghapus aset dengan cara menjual aset. Sayangnya, kami belum menemukan regulasi yang mengatur tentang penjualan aset daerah,” katanya.

Karena itu, akhirnya pemkab memutuskan untuk menunda pelepasan empat aset yang ada di Kota Probolinggo. Penundaan dilakukan sampai ada kejelasan regulasi yang mengatur tentang pelepasan aset dengan cara dijual. Harapannya, keputusan Pemkab untuk melepaskan aset dengan cara dijual, tidak berbenturan dengan hukum.

”Kami harus berhati-hati dalam pelepasan aset. Semua harus ada landasan regulasinya. Jika tidak, bisa bermasalah di belakang hari,” katanya.

Pelepasan aset, dilanjutkan Santiyono, bisa juga dilakukan dengan cara saling memberikan hibah dengan pemerintah daerah lain. Dalam hal ini dengan Pemkot Probolinggo.

Cara ini menurutnya, bisa ditempuh. Sayangnya, Pemkot Probolinggo tidak memiliki aset di Kraksaan yang bisa dihibahkan ke Pemkab Probolinggo.

Santiyono menjelaskan, pihaknya ingin mengembangkan dan memusatkan pemerintahan di ibu kota Kraksaan. Tentunya, saat saling hibah dilakukan dengan Pemkot Probolinggo, maka harus dengan aset pemkot yang ada di Kraksaan. Sayangnya, pemkot tak memiliki aset di Kraksaan.

”Jika saling hibah, harus dengan aset milik pemkot yang ada di Kraksaan. Tujuannya, aset hasil saling hibah itu bisa dikembangkan untuk pusat pemerintahan di Kraksaan,” terangnya.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, setidaknya ada empat aset milik Pemkab Probolinggo yang akan dihapus. Yaitu, gedung Labkesda di belakang RSUD dr. Mohamad Saleh; kantor Dishub Kabupaten Probolinggo di depan rumah dinas Wali Kota Probolinggo.

Lalu, kantor eks Dinas Sosial Jawa Timur yang satu kompleks dengan Museum Kota Probolinggo. Dan, eks kantor Dinas Perikanan di sebelah selatan RS Ibu dan Anak (RSIA) Amanah Kota Probolinggo. (mas/hn)

DRINGU, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo menunda rencana penghapusan aset yang ada di Kota Probolinggo. Sebab, hingga saat ini belum ditemukan regulasi yang bisa jadi acuan untuk menghapus aset daerah itu.

Rencana menunda penghapusan aset itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo H. Santiyono. Saat dikonfirmasi, Santiyono mengatakan, pihaknya selama ini telah berupaya untuk menghapus atau melepaskan aset Kabupaten Probolinggo yang ada di Kota Probolinggo.

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menghapus atau melepas aset itu. Di antaranya, menjual aset. Atau saling memberikan hibah dengan pemerintah daerah lain. Dalam hal ini dengan pemkot.

”Sempat kami lebih condong menghapus aset dengan cara menjual aset. Sayangnya, kami belum menemukan regulasi yang mengatur tentang penjualan aset daerah,” katanya.

Karena itu, akhirnya pemkab memutuskan untuk menunda pelepasan empat aset yang ada di Kota Probolinggo. Penundaan dilakukan sampai ada kejelasan regulasi yang mengatur tentang pelepasan aset dengan cara dijual. Harapannya, keputusan Pemkab untuk melepaskan aset dengan cara dijual, tidak berbenturan dengan hukum.

”Kami harus berhati-hati dalam pelepasan aset. Semua harus ada landasan regulasinya. Jika tidak, bisa bermasalah di belakang hari,” katanya.

Pelepasan aset, dilanjutkan Santiyono, bisa juga dilakukan dengan cara saling memberikan hibah dengan pemerintah daerah lain. Dalam hal ini dengan Pemkot Probolinggo.

Cara ini menurutnya, bisa ditempuh. Sayangnya, Pemkot Probolinggo tidak memiliki aset di Kraksaan yang bisa dihibahkan ke Pemkab Probolinggo.

Santiyono menjelaskan, pihaknya ingin mengembangkan dan memusatkan pemerintahan di ibu kota Kraksaan. Tentunya, saat saling hibah dilakukan dengan Pemkot Probolinggo, maka harus dengan aset pemkot yang ada di Kraksaan. Sayangnya, pemkot tak memiliki aset di Kraksaan.

”Jika saling hibah, harus dengan aset milik pemkot yang ada di Kraksaan. Tujuannya, aset hasil saling hibah itu bisa dikembangkan untuk pusat pemerintahan di Kraksaan,” terangnya.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, setidaknya ada empat aset milik Pemkab Probolinggo yang akan dihapus. Yaitu, gedung Labkesda di belakang RSUD dr. Mohamad Saleh; kantor Dishub Kabupaten Probolinggo di depan rumah dinas Wali Kota Probolinggo.

Lalu, kantor eks Dinas Sosial Jawa Timur yang satu kompleks dengan Museum Kota Probolinggo. Dan, eks kantor Dinas Perikanan di sebelah selatan RS Ibu dan Anak (RSIA) Amanah Kota Probolinggo. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/