MAYANGAN, Radar Bromo– Pers harus mampu mengedukasi pemilih dalam agenda pemilu. Apalagi, menjelang pemilu rawan hoaks yang dilakukan dalam media non pers seperti media sosial (medsos).
Hal ini diungkapkan Ketua Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Jawa Timur Machmud Suhermono dalam Sosialisasi Pemilu 2024 tentang Peran Pers, Kamis (15/12). Sosialisasi yang digelar KPU Kota Probolinggo ini diikuti oleh puluhan awak pers di Kota Probolinggo.
Machmud menjelaskan, hoaks masih menjadi musuh terberat media pers. Dalam survei Litbang Mafindo, diketahui ada 1.888 hoaks selama 2021. Berita bohong ini menyebar di berbagai media sosial. Mulai dari facebook hingga YouTube.
Dari survei itu, diketahui, mayoritas hoaks sepanjang 2021 ditemukan di facebook sebanyak 49,4 persen. Di urutan kedua adalah WhatsApp, 15,9 persen dan urutan ketiga adalah Twitter, dengan 12,3 persen hoaks.
“Hoaks ini meliputi ujaran kebencian, konten palsu, hingga konten menyesatkan. Menjelang pemilu, potensi menyebarnya hoaks semakin tinggi,” jelasnya.
Masih tingginya hoaks di media sosial ini, kata Machmud, disebabkan berbagai faktor. Mulai dari literasi digital dan berpikir kritis yang belum merata di masyarakat, malas melakukan verifikasi, polarisasi masyarakat, hingga belum cakapnya dalam memilih media pers dan media abal-abal.
Karena itu, media pers perlu mengambil peran penting untuk menyajikan konten yang benar kepada masyarakat. Media pers harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan mengambil informasi yang beredar di media sosial. “Media pers harus bisa memberitakan konten yang berimbang. Apalagi saat mendekati tahun politik pada 2023, hoaks akan semakin banyak,” ujarnya. (riz/rud)
