Belasan Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK di Kab Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – Penetapan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) 2020 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 4.190.123,19, direspons sejumlah perusahaan. Saat ini sudah ada belasan perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK.

Tercatat hingga pertengahan Desember, sudah ada puluhan perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Pengajuan penangguhan UMK sendiri dibuka mulai 1 hingga 21 Desember mendatang.

Penangguhan UMK itu diajukan langsung ke Pemprov Jatim, melalui Disnaker. “Sampai Kamis (12/12) sore, sudah ada 76 perusahaan mendaftar pengajuan penangguhan UMK 2020 di Disnaker Pemprov Jatim. Dari Kabupaten Pasuruan, masih belasan perusahaan saja,” ujar Manajer HRD & GA PT Soedali Sejahtera Indah Tri Wahyuni.

PT Soedali sendiri termasuk salah satu perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK ke Pemprov Jatim. Menurut Indah, perusahaan yang mengajukan penangguhan itu, didominasi perusahaan padat karya. Mulai dari tekstil, alas kaki, kayu, dan kategori lainnya.

“Kalau dilihat datanya saat mendaftar ke Surabaya, dari Kabupaten Pasuruan, perusahaan yang daftar pengajuan penangguhan UMK-nya, rata-rata sudah pernah mendaftar (penangguhan UMK) secara rutin, dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, kesepakatan dengan karyawan asli bermaterai. Kemudian data, jumlah, dan jabatan karyawan yang ditangguhkan. Lalu laporan laba rugi keuangan dua tahun terakhir.

Selain itu, juga ada laporan prediksi omzet dan pertumbuhan produksi dua tahun ke depan. Serta, dokumen akta pendirian perusahaan.

“Syarat tersebut wajib dipenuhi dalam penangguhan UMK. Setelah batas deadline-nya habis, awal Januari 2020 infonya dilakukan survei lapangan oleh tim dari Dewan Pengupahan Pemprov Jatim. Setelah itu, diputuskan dalam rapat pleno, terkait keputusan disetujui atau tidaknya,” ujar Indah sapaan akrabnya.

Secara terpisah, Ketua Apindo Kabupaten Pasuruan Hendri Prihatanto membenarkan adanya belasan perusahaan dari kabupaten yang mulai mendaftar pengajuan penangguhan UMK 2020. Namun, perusahaan mana saja sekaligus juga domisilinya, pihaknya tidak tahu secara persis serta detailnya.

“Masing-masing perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK untuk tahun depan, langsung mendaftar ke Disnaker Pemprov Jatim sendiri-sendiri. Jadi, data persisnya kami tidak tahu secara terperinci,” terangnya.

Data yang dihimpun dari Disnaker Kabupaten Pasuruan tiap tahunnya ada sekitar 20-an yang mengajukan penangguhan UMK di Kabupaten Pasuruan. (zal/mie)