alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Pencairan Rp 1 M untuk 5 Kelurahan di Kraksaan Tunggu Pemerintah Pusat

KRAKSAAN – Kabupaten Probolinggo memiliki lima kelurahan yang terletak di Kraksaan yang jadi ibu kot akabupaten. Tahun ini, melalui APBD 2019, dialokasikan anggaran fisik sekitar Rp 1 miliar untuk kelima kelurahan.

Namun, hingga saat ini Pemkab Probolinggo masih menunggu petunjuk pencairan dan penggunaan anggaran tersebut dari pusat.

Kabag Administrasi Pemkab Probolinggo Sjaiful Efendi menjelaskan, dalam rapat koordinasi (rakor) beberapa hari lalu, sempat dibahas dana anggaran kegiatan lima kelurahan. Sebab, hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah pusat tentang cara pencairan dana kegiatan kelurahan tersebut.

”Soal dana kegiatan untuk kelurahan itu, masih menunggu regulasi. Karena sampai sekarang belum ada Permendagri dan Permenkeu soal dana kegiatan kelurahan,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo (11/1).

Sjaiful menjelaskan, Pemkab Probolinggo telah mengalokasikan anggaran kegiatan untuk kelima kelurahan, sesuai PP Nomor 17/2018 tentang Kecamatan. Disebutkan, kelurahan mendapatkan anggaran kegiatan tersendiri. Oleh karena itu, Pemkab mengalokasikan sebagai antisipasi penerapan PP itu.

”Tapi, masalahnya sampai sekarang regulasi soal petunjuk pelaksanaannya belum jelas,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk kegiatan kelima kelurahan di Kota Kraksaan. Namun, apakah nilai anggaran sekitar Rp 1 miliar itu sudah cukup atau memenuhi, masih menunggu regulasi berupa Pemendagri dan Permenkeu.

”Jika memang aturan nilai anggarannya kurang, nanti bisa dirapat koordinasikan kembali. Terpenting, kami sudah mengalokasikan sebagai upaya penerapan PP. Tapi, pelaksanaannya masih menunggu regulasi,” terangnya. (mas/hn)

KRAKSAAN – Kabupaten Probolinggo memiliki lima kelurahan yang terletak di Kraksaan yang jadi ibu kot akabupaten. Tahun ini, melalui APBD 2019, dialokasikan anggaran fisik sekitar Rp 1 miliar untuk kelima kelurahan.

Namun, hingga saat ini Pemkab Probolinggo masih menunggu petunjuk pencairan dan penggunaan anggaran tersebut dari pusat.

Kabag Administrasi Pemkab Probolinggo Sjaiful Efendi menjelaskan, dalam rapat koordinasi (rakor) beberapa hari lalu, sempat dibahas dana anggaran kegiatan lima kelurahan. Sebab, hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah pusat tentang cara pencairan dana kegiatan kelurahan tersebut.

”Soal dana kegiatan untuk kelurahan itu, masih menunggu regulasi. Karena sampai sekarang belum ada Permendagri dan Permenkeu soal dana kegiatan kelurahan,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo (11/1).

Sjaiful menjelaskan, Pemkab Probolinggo telah mengalokasikan anggaran kegiatan untuk kelima kelurahan, sesuai PP Nomor 17/2018 tentang Kecamatan. Disebutkan, kelurahan mendapatkan anggaran kegiatan tersendiri. Oleh karena itu, Pemkab mengalokasikan sebagai antisipasi penerapan PP itu.

”Tapi, masalahnya sampai sekarang regulasi soal petunjuk pelaksanaannya belum jelas,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk kegiatan kelima kelurahan di Kota Kraksaan. Namun, apakah nilai anggaran sekitar Rp 1 miliar itu sudah cukup atau memenuhi, masih menunggu regulasi berupa Pemendagri dan Permenkeu.

”Jika memang aturan nilai anggarannya kurang, nanti bisa dirapat koordinasikan kembali. Terpenting, kami sudah mengalokasikan sebagai upaya penerapan PP. Tapi, pelaksanaannya masih menunggu regulasi,” terangnya. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/