alexametrics
27.8 C
Probolinggo
Tuesday, 16 August 2022

Wadul Penghentian Pupuk Subsidi di Tosari-Tutur hingga Pasar Agro

BANGIL, Radar Bromo– Sejumlah pelaku usaha kecil menengah (UKM), pelaku usaha hotel, serta kelompok tani mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (10/10). Mereka mengadukan nasib pasar agro Purwodadi serta pencabutan pupuk bersubsidi di wilayah Tosari dan Tutur.

Mereka berharap dewan bisa memberikan solusi. Sehingga, rencana pendirian pasar agro Purwodadi bisa terealisasi. Serta, persoalan pupuk bersubsidi bisa teratasi.

Ketua KTNA Kabupaten Pasuruan Akhmad Prayugo menguraikan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada dewan agar persoalan tersebut teratasi. Salah satunya, rencana pendirian rest area di lahan milik Pemkab seluas 1,8 hektare.

Ia berharap, pendirian rest area itu tak jadi direalisasikan. Melainkan, kembali pada konsep awal dengan pendirian pasar agro Purwodadi.

“Karena pasar agro itulah yang sebenarnya kami butuhkan. Jadi, kami berharap Pemkab tidak menjadikan lahan yang direncanakan sebagai pasar agro itu untuk rest area. Tetapi, dikembalikan kepada semula yakni mendirikan pasar agro,” sampainya.

Selain masalah pasar agro, pihaknya juga berharap persoalan pencabutan kebijakan penghentian distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Tutur dan Tosari oleh pemerintah pusat bisa dibatalkan. Supaya, para petani di wilayah setempat masih bisa menikmati pupuk dengan harga yang rendah.

Diketahui, sejak Mei lalu, pemerintah pusat telah menghentikan distribusi pupuk subsidi di Tosari dan Tutur. Sebab, saat dilakukan pemetaan dari satelit, tak didapati lahan sawah di kawasan setempat.

Karena pupuk bersubsidi itu masih dibutuhkan. Meski di wilayah setempat, tidak ada persawahan. Namun, pupuk subsidi itu banyak digunakan untuk tanaman rumput.

“Kami juga berharap agar keberadaan pupuk subsidi di Tutur dan Tosari yang sempat dicabut, dikembalikan seperti semula. Supaya, petani di Tosari dan Tutur bisa mendapatkan pupuk berharga rendah,” tambahnya.

Selama ini, mereka terpaksa memanfaatkan pupuk nonsubsidi yang harganya relatif tinggi. Bayangkan saja, satu sak berukuran 50 kg bisa dihargai Rp 360 ribu. Padahal, untuk subsidi hanya Rp 95 ribu per 50 kg. “Ini jelas memberatkan petani,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono menguraikan, bakal menindaklanjuti keluhan-keluhan yang masuk tersebut. Seperti masalah pupuk misalnya. Pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke kementerian agar masalah pupuk subsidi untuk Tosari dan Tutur dikembalikan seperti semula.

“Kami akan tindak lanjuti. Kami akan adukan ke kementerian, supaya pupuk bersubsidi untuk Tutur dan Tosari dikembalikan seperti semula. Karena kebijakan tersebut, diberikan oleh pemerintah pusat yang menganggap tidak ada pertanian persawahan di wilayah setempat. Padahal, petani sangat butuh,” jelasnya. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo– Sejumlah pelaku usaha kecil menengah (UKM), pelaku usaha hotel, serta kelompok tani mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (10/10). Mereka mengadukan nasib pasar agro Purwodadi serta pencabutan pupuk bersubsidi di wilayah Tosari dan Tutur.

Mereka berharap dewan bisa memberikan solusi. Sehingga, rencana pendirian pasar agro Purwodadi bisa terealisasi. Serta, persoalan pupuk bersubsidi bisa teratasi.

Ketua KTNA Kabupaten Pasuruan Akhmad Prayugo menguraikan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada dewan agar persoalan tersebut teratasi. Salah satunya, rencana pendirian rest area di lahan milik Pemkab seluas 1,8 hektare.

Ia berharap, pendirian rest area itu tak jadi direalisasikan. Melainkan, kembali pada konsep awal dengan pendirian pasar agro Purwodadi.

“Karena pasar agro itulah yang sebenarnya kami butuhkan. Jadi, kami berharap Pemkab tidak menjadikan lahan yang direncanakan sebagai pasar agro itu untuk rest area. Tetapi, dikembalikan kepada semula yakni mendirikan pasar agro,” sampainya.

Selain masalah pasar agro, pihaknya juga berharap persoalan pencabutan kebijakan penghentian distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Tutur dan Tosari oleh pemerintah pusat bisa dibatalkan. Supaya, para petani di wilayah setempat masih bisa menikmati pupuk dengan harga yang rendah.

Diketahui, sejak Mei lalu, pemerintah pusat telah menghentikan distribusi pupuk subsidi di Tosari dan Tutur. Sebab, saat dilakukan pemetaan dari satelit, tak didapati lahan sawah di kawasan setempat.

Karena pupuk bersubsidi itu masih dibutuhkan. Meski di wilayah setempat, tidak ada persawahan. Namun, pupuk subsidi itu banyak digunakan untuk tanaman rumput.

“Kami juga berharap agar keberadaan pupuk subsidi di Tutur dan Tosari yang sempat dicabut, dikembalikan seperti semula. Supaya, petani di Tosari dan Tutur bisa mendapatkan pupuk berharga rendah,” tambahnya.

Selama ini, mereka terpaksa memanfaatkan pupuk nonsubsidi yang harganya relatif tinggi. Bayangkan saja, satu sak berukuran 50 kg bisa dihargai Rp 360 ribu. Padahal, untuk subsidi hanya Rp 95 ribu per 50 kg. “Ini jelas memberatkan petani,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono menguraikan, bakal menindaklanjuti keluhan-keluhan yang masuk tersebut. Seperti masalah pupuk misalnya. Pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke kementerian agar masalah pupuk subsidi untuk Tosari dan Tutur dikembalikan seperti semula.

“Kami akan tindak lanjuti. Kami akan adukan ke kementerian, supaya pupuk bersubsidi untuk Tutur dan Tosari dikembalikan seperti semula. Karena kebijakan tersebut, diberikan oleh pemerintah pusat yang menganggap tidak ada pertanian persawahan di wilayah setempat. Padahal, petani sangat butuh,” jelasnya. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/