alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

RSUD dr Moh Saleh Belum Jadi UPT Dinkes

KANIGARAN, Radar Bromo – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya mandiri harus menjadi unit pelayanan teknis (UPT) Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun, hal ini belum dilakukan di Kota Probolinggo.

Dinkes Kota Probolinggo memastikan RSUD dr. Mohamad Saleh belum menjadi UPT Dinkes. Alasannya, masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) mengenai struktur RSUD baru setelah di bawah UPT. “Memang sudah ada PP, tapi Perpresnya belum ada,” ujar Kepala Dinkes Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati.

Hal senada diungkapkan Kepala Bagian Organisasi Pemkot Probolinggo Heri Astuti. Menurutnya, RSUD dr. Mohamad Saleh belum menjadi UPT Dinkes dan statusnya masih setara dengan OPD. “Hal ini karena belum ada Perpres yang mengatur tentang struktur organisasi RSUD setelah menjadi UPT Dinkes,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Bappeda Litbang Pemkot Probolinggo ini menjelaskan, ada perbedaan antara RSUD mandiri dengan setelah menjadi UPT Dinkes. Salah satu yang berbeda posisi direktur RSUD.

“Saat ini posisi direktur dijabat PNS eselon II struktural. Jika nanti RSUD di bawah naungan Dinkes, posisi direktur dijabat pejabat fungsional, baik itu dokter atau dokter gigi. Baru untuk staf di bawah direktur akan dijabat pejabat struktural,” jelasnya.

Heri mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur terkait status RSUD. Karena belum ada perpres, Dinkes Provinsi juga belum bisa mengambil keputusan. “Apalagi, RSUD dr. Mohamad Saleh terjadi turun kelas dari tipe B ke tipe C. Strukturnya bagaimana jika ada perubahan seperti itu? Ini yang perlu diperjelas,” ujarnya.

Ia memastikan, perubahan RSUD dr. Mohamad Saleh menjadi UPT Dinkes, tidak akan berdampak ke pelayanan masyarakat. “Tidak berpengaruh pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Kelembagaan dan Kinerja Bagian Organisasi Pemkot Probolinggo Pulung Amari Cahyo mengatakan, struktur kelembagaan rumah sakit tipe A, tipe B, dan tipe C ada dalam PP Nomor 41/2007. Namun, PP ini sudah dicabut dan tidak berlaku dengan adanya PP Nomor 18/2016. “Dalam PP 18/2016 belum tercantum soal kelembagaan rumah sakit, baru diatur dalam Perpres. Tapi, perpresnya belum ada,” ujarnya. (put/rud)

KANIGARAN, Radar Bromo – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya mandiri harus menjadi unit pelayanan teknis (UPT) Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun, hal ini belum dilakukan di Kota Probolinggo.

Dinkes Kota Probolinggo memastikan RSUD dr. Mohamad Saleh belum menjadi UPT Dinkes. Alasannya, masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) mengenai struktur RSUD baru setelah di bawah UPT. “Memang sudah ada PP, tapi Perpresnya belum ada,” ujar Kepala Dinkes Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati.

Hal senada diungkapkan Kepala Bagian Organisasi Pemkot Probolinggo Heri Astuti. Menurutnya, RSUD dr. Mohamad Saleh belum menjadi UPT Dinkes dan statusnya masih setara dengan OPD. “Hal ini karena belum ada Perpres yang mengatur tentang struktur organisasi RSUD setelah menjadi UPT Dinkes,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Bappeda Litbang Pemkot Probolinggo ini menjelaskan, ada perbedaan antara RSUD mandiri dengan setelah menjadi UPT Dinkes. Salah satu yang berbeda posisi direktur RSUD.

“Saat ini posisi direktur dijabat PNS eselon II struktural. Jika nanti RSUD di bawah naungan Dinkes, posisi direktur dijabat pejabat fungsional, baik itu dokter atau dokter gigi. Baru untuk staf di bawah direktur akan dijabat pejabat struktural,” jelasnya.

Heri mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur terkait status RSUD. Karena belum ada perpres, Dinkes Provinsi juga belum bisa mengambil keputusan. “Apalagi, RSUD dr. Mohamad Saleh terjadi turun kelas dari tipe B ke tipe C. Strukturnya bagaimana jika ada perubahan seperti itu? Ini yang perlu diperjelas,” ujarnya.

Ia memastikan, perubahan RSUD dr. Mohamad Saleh menjadi UPT Dinkes, tidak akan berdampak ke pelayanan masyarakat. “Tidak berpengaruh pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Kelembagaan dan Kinerja Bagian Organisasi Pemkot Probolinggo Pulung Amari Cahyo mengatakan, struktur kelembagaan rumah sakit tipe A, tipe B, dan tipe C ada dalam PP Nomor 41/2007. Namun, PP ini sudah dicabut dan tidak berlaku dengan adanya PP Nomor 18/2016. “Dalam PP 18/2016 belum tercantum soal kelembagaan rumah sakit, baru diatur dalam Perpres. Tapi, perpresnya belum ada,” ujarnya. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/