Revisi Batas Usia Perkawinan, Ini Dampak Positifnya

MAYANGAN – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang revisi batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan Nomor 1/1974 mendapat dukungan pemerintah daerah. Sebab, hal ini akan lebih menjamin hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan.

“Tentu kami mendukung adanya putusan MK untuk merevisi usia batas minimal menikah,” ujar Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kota Probolinggo Lucia Aries Setya.

Menurutnya, saat ini batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun. Sedangkan, untuk laki-laki 19 tahun. “Ada perbedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, hak-hak perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan jadi terbatas,” ujar Lucia.

Ketika laki-laki bisa menempuh pendidikan sampai usia 19 tahun, sementara perempuan pada usia 16 tahun sudah bisa menikah dan menjadi ibu. “Otomatis perempuan ini sudah tidak bisa sekolah. Kalau perempuan sudah tidak bisa sekolah, dampaknya bisa merambat ke persoalan lain,” jelasnya.

Seperti, akses kesehatan juga terbatas mengingat pengetahuan juga terbatas. Misalnya, ketika melahirkan seharusnya dibawa ke bidan atau rumah sakit, suami memilih ke dukun bayi. “Akibatnya bisa saja ibu atau bayi meninggal saat dilahirkan. Bertambah juga angka kematian ibu dan bayi,” ujar Lucia.

Menurutnya, batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan juga berbenturan dengan undang-undang lain. Seperti, UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan yang disebut anak mereka yang masuk kategori di bawah 18 tahun.

Sedangkan, UU Perkawinan menyebutkan perempuan 16 tahun sudah bisa menikah. Selain UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan juga berbenturan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas diatur bahwa wajib belajar itu 12 tahun. Jika batas usia menikah bagi perempuan telah berubah, diharapkan mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Lucia mengungkapkan, pernikahan dini di Kota Probolinggo masih bisa ditemukan. “Kalau data lebih lengkap itu di Kemenag (Kementerian Agama). Tapi, adanya pernikahan dini mayoritas karena perempuannya terlanjur hamil duluan,” ujarnya.

Namun, ada juga pernikahan dini yang terjadi karena budaya masyarakat di dalam keluarga sudah seperti itu. “Ada orang tua yang merasa bangga anaknya dilamar. Meski sebenarnya dari segi usia belum cukup umur,” ujarnya. (put/rud)