alexametrics
26.1 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Waktu Mepet, P-APBD Kab Pasuruan Terancam Tak Dibahas

BANGIL, Radar Bromo – Tak kunjung terbentuknya alat kelengkapan DPRD (AKD), membuat sejumlah agenda tak bisa berjalan. Salah satunya pembahasan perubahan APBD (P-APBD) 2019 yang hingga kini juga masih belum dilanjutkan.

Padahal, legislatif dan eksekutif saat ini hanya memiliki waktu sebulan untuk segera menyelesaikan P-APBD. Sebab, batas pembahasan P-APBD 2019 harus diselesaikan dan disahkan tiga bulan sebelum berakhirnya tahun.

Itu artinya, 30 September 2019 P-APBD itu harus disepakati untuk disahkan. Namun, kenyataannya hingga Jumat (6/9) lanjutan pembahasan P-APBD tak kunjung direalisasikan.

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menyampaikan, pembahasan APBD Perubahan baru bisa direalisasikan ketika alat kelengkapan sudah dibentuk.

Namun, sampai saat ini alat kelengkapan itu belum juga terbentuk. Belum adanya penetapan pimpinan definitif menjadi penyebabnya.

“Alat kelengkapan bisa dibentuk, ketika pimpinan definitif sudah ada. Sekarang ini, kan statusnya masih pimpinan sementara. Jadi, belum bisa membentuk alat kelengkapan,” imbuhnya.

Tak kunjung terbentuknya pimpinan definitif itu lantaran belum semua partai menyodorkan nama yang diusung untuk dijadikan pimpinan. Karena selain PKB dan Partai Gerindra, dua partai lain yakni Golkar dan PDI Perjuangan belum menyerahkan nama pimpinan yang diusung sebagai wakil ketua dewan.

Hal inilah yang menghambat pembentukan alat kelengkapan dewan. “Karena masing-masing partai tersebut (PDI Perjuangan dan Partai Golkar, Red) masih menunggu SK dari DPP. SK itu wajib untuk dilampirkan sebagai syarat. Karena Gubernur tidak mau kalau tidak ada SK dari DPP,” urainya.

Kondisi inilah yang akhirnya berdampak terhadap program-program yang ada. Termasuk rencana pembahasan P-APBD 2019. Padahal, pembahasan P-APBD 2019 harus sudah diselesaikan dan disepakati akhir September.

Hal ini, kata Dion -sapaan Sudiono Fauzan-, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019. Dalam Permendagri tersebut, diatur batasan dalam penyelesaian P-APBD 2019.

Yakni, paling lambat tiga bulan sebelum tahun penganggaran berakhir. “Itu artinya, 30 September 2019 sudah harus diselesaikan. Bila tidak, terancam tidak ada P-APBD 2019,” sambungnya.

Kondisi tersebut, dinilai mantan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019 itu sebagai kerugian. Baik untuk masyarakat ataupun legislatif dan juga eksekutif. Sebab, rencana perubahan program tidak bisa direalisasikan.

“Ini jelas sebuah kerugian bagi semuanya. Terutama bagi masyarakat yang tak bisa menikmati program pemerintah dengan maksimal,” ulasnya.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf pernah menyampaikan, pemerintahan tetap berjalan, meski tidak ada P-APBD. Karena penganggaran yang dilakukan akan memanfaatkan APBD induk.

Meski tak dipungkirinya, hal itu akan berdampak terhadap program yang disiapkan pemkab kepada masyarakat. “Tentunya akan berpengaruh. Karena dengan tidak adanya P-APBD, tidak ada penyesuaian dalam penggunaan anggaran. Sehingga, APBD induk yang digunakan,” terangnya dalam suatu kesempatan. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo – Tak kunjung terbentuknya alat kelengkapan DPRD (AKD), membuat sejumlah agenda tak bisa berjalan. Salah satunya pembahasan perubahan APBD (P-APBD) 2019 yang hingga kini juga masih belum dilanjutkan.

Padahal, legislatif dan eksekutif saat ini hanya memiliki waktu sebulan untuk segera menyelesaikan P-APBD. Sebab, batas pembahasan P-APBD 2019 harus diselesaikan dan disahkan tiga bulan sebelum berakhirnya tahun.

Itu artinya, 30 September 2019 P-APBD itu harus disepakati untuk disahkan. Namun, kenyataannya hingga Jumat (6/9) lanjutan pembahasan P-APBD tak kunjung direalisasikan.

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menyampaikan, pembahasan APBD Perubahan baru bisa direalisasikan ketika alat kelengkapan sudah dibentuk.

Namun, sampai saat ini alat kelengkapan itu belum juga terbentuk. Belum adanya penetapan pimpinan definitif menjadi penyebabnya.

“Alat kelengkapan bisa dibentuk, ketika pimpinan definitif sudah ada. Sekarang ini, kan statusnya masih pimpinan sementara. Jadi, belum bisa membentuk alat kelengkapan,” imbuhnya.

Tak kunjung terbentuknya pimpinan definitif itu lantaran belum semua partai menyodorkan nama yang diusung untuk dijadikan pimpinan. Karena selain PKB dan Partai Gerindra, dua partai lain yakni Golkar dan PDI Perjuangan belum menyerahkan nama pimpinan yang diusung sebagai wakil ketua dewan.

Hal inilah yang menghambat pembentukan alat kelengkapan dewan. “Karena masing-masing partai tersebut (PDI Perjuangan dan Partai Golkar, Red) masih menunggu SK dari DPP. SK itu wajib untuk dilampirkan sebagai syarat. Karena Gubernur tidak mau kalau tidak ada SK dari DPP,” urainya.

Kondisi inilah yang akhirnya berdampak terhadap program-program yang ada. Termasuk rencana pembahasan P-APBD 2019. Padahal, pembahasan P-APBD 2019 harus sudah diselesaikan dan disepakati akhir September.

Hal ini, kata Dion -sapaan Sudiono Fauzan-, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019. Dalam Permendagri tersebut, diatur batasan dalam penyelesaian P-APBD 2019.

Yakni, paling lambat tiga bulan sebelum tahun penganggaran berakhir. “Itu artinya, 30 September 2019 sudah harus diselesaikan. Bila tidak, terancam tidak ada P-APBD 2019,” sambungnya.

Kondisi tersebut, dinilai mantan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019 itu sebagai kerugian. Baik untuk masyarakat ataupun legislatif dan juga eksekutif. Sebab, rencana perubahan program tidak bisa direalisasikan.

“Ini jelas sebuah kerugian bagi semuanya. Terutama bagi masyarakat yang tak bisa menikmati program pemerintah dengan maksimal,” ulasnya.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf pernah menyampaikan, pemerintahan tetap berjalan, meski tidak ada P-APBD. Karena penganggaran yang dilakukan akan memanfaatkan APBD induk.

Meski tak dipungkirinya, hal itu akan berdampak terhadap program yang disiapkan pemkab kepada masyarakat. “Tentunya akan berpengaruh. Karena dengan tidak adanya P-APBD, tidak ada penyesuaian dalam penggunaan anggaran. Sehingga, APBD induk yang digunakan,” terangnya dalam suatu kesempatan. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/