Motoris Dishub Kota Probolinggo Protes Uang Bensin

KANIGARAN, Radar Bromo – Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo terkait dengan petugas motoris di Bidang Lalu Lintas, membuat sebagian petugas gundah. Sebab, jatah uang bensin bulanan yang diberikan tidak sama motoris lainnya.

Salah satunya disampaikan oleh salah seorang motoris, Suhartono. Menurutnya, surat perintah tugas (SPT) yang diberikan sama, yakni motoris. Namun, jatah uang bensin yang diberikan berbeda. Selain itu, pihaknya juga masih menggunakan sepeda motor milik pribadi.

Warga Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, ini mengaku awalnya dirinya bertugas di bagian kargo. Sejak September 2019, dipindah menjadi motoris. “Jadi, ada 12 sepeda motor pelat merah. Yang digunakan 11 motor, sehingga sisa satu motor dinas,” ujarnya.

Sejak September, ada tiga motoris baru. Karena sepeda motor dinasnya tersisa satu unit, yang dua orang menggunakan motor pribadi. Ternyata, tiga orang itu uang bensinnya dijatah Rp 200 ribu per orang. Padahal, menurutnya jatah uang bensin untuk satu unit motor Rp 600 ribu per bulan.

“Alasannya, setelah saya menghadap yang dapat Rp 600 ribu hanya motor dinas. Yang baru kan ada tiga orang dan satu orang menggunakan motor dinas. Jadi, jatah bensin Rp 600 ribu utuk satu orang itu dibagi tiga, katanya biar adil,” ujar Suhartono.

Suhartono mengatakan, SPT yang diterimanya sama dengan motoris lainnya. Selain itu, tugas yang diberikan juga sama. “Disuruh ke kanan, saya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Apa itu juga tidak pakai bensin. SPT-nya sama, kenapa uang bensin yang diberikan tidak sama. Yang lama dapat Rp 600 ribu sesuai laporan. Sementara, yang baru Rp 600 ribu dibagi tiga,” ujarnya.

Menyikapi itu, Kadishub Kota Probolinggo Sumadi mengatakan, pihaknya masih mengajukan tambahan 6 unit motor. Setelah pengajuan turun, akan diberikan kepada motoris. “Kami perlu banyak tambahan motoris. Kami telah mengajukan 6 unit. Bahkan, pada tahun berikutnya kami akan mengajukan lagi,” ujarnya.

Berkaitan dengan uang bensin yang tak sama, Sumadi mengatakan, kebijakan itu diambil agar adil. “Kami berikan kebijakan itu, jika memang dia (Suhartono) merasa keberatan, ajukan surat keberatan saja, nanti saya pindah di staf,” ujarnya. (rpd/rud)