APK Caleg Dilarang “Catut” Kepala Daerah dan Presiden

MAYANGAN – Alat Peraga Kampanye (APK) calon legislatif (caleg) dalam pemilihan legislatif (pileg) tahun depan tidak akan sebanyak dalam pelaksanaan pileg tahun-tahun sebelumnya. Sebab, kini ada batasan pemasangan, pengaturan desain, dan lokasi pemasangan APK. Salah satunya, dilarang menampilkan gambar wali kota dan presiden.

Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, yang berhak memasang APK partai politik (parpol) bukan calon legislatif (caleg). “KPU juga akan memfasilitas APK untuk parpol. Sebelum dilakukan fasilitasi serta penempatan titik-titik pemasangan APK, KPU memberi toleransi untuk pemasangan APK,” ujarnya.

Selain batasan pemasangan, KPU juga mengatur desain APK. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan caleg saat membuat desain APK. “Bacaleg boleh memasang tokoh-tokoh parpol. Boleh juga memasang gambar posisi urutan caleg dalam surat suara. Namun, tidak diperbolehkan memasang lambang negara dan simbol negara. Seperti kepala negara, itu tidak boleh,” ujarnya.

Mengenai APK bacaleg yang menampilkan wali kota dan wakil wali kota terpilih, menurut Hudri, juga tidak boleh. “Dalam APK tidak boleh menampilkan wali kota dan wakil wali kota. Kecuali, wali kota dan wakil wali kota itu ditampilkan sebagai tokoh parpol,” ujarnya. (put/rud/mie)