alexametrics
25 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Penyerapan Anggaran P-APBD Harus Tuntas Sebelum Tiga Bulan

MAYANGAN – DPRD Kota Probolinggo bersama Pemkot setempat akhirnya mengesahkan Perubahan APBD 2018 (P-APBD), Jumat (28/9). Dalam P-APBD 2018, itu tercatat defisit sebesar Rp 234 miliar.

Besarnya nilai defisit ini mendapat sorotan dari F-PKB saat penyampaian pandangan akhir (PA) fraksi oleh Syaifudin. “Mengikuti pembahasan P-APBD, menyajikan data pendapatan daerah ditarget Rp 960 miliar. Sedangkan, belanja daerah Rp 1,194 triliun. Artinya, pola kebijakan politik anggaran yang dilakukan Pemkot adalah melalui kebijakan defisit anggaran sebesar Rp 234,9 miliar,” tuturnya.

Itu artinya, postur P-APBD menunjukkan jumlah pembiayaan lebih besar daripada penerimaan. Sehingga, untuk menutup anggaran, digunakan Silpa tahun lalu sebesar Rp 234,9 miliar.

F-PKB pun meminta Pemkot Probolinggo dalam melakukan penatausahaan anggaran benar-benar terukur. Sehingga, anggaran yang tersedia dapat termanfaatkan seoptimal mungkin.

Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti penetapan P-APBD 2018 yang waktunya terbatas untuk menyerap anggaran. “P-APBD 2018 hanya memiliki waktu pendek dalam pelaksanaan programnya. Dengan beban penambahan anggaran total Rp 47 miliar, pembangunan perlu percepatan untuk menuntaskan seluruh kegiatan dengan tetap menjaga kualitas, target, serta manfaat,” ujar Abdus Syukur, anggota F-Golkar.

Sementara itu, Agus Rudianto Ghaffur, ketua DPRD Kota Probolinggo menjelaskan, idealnya P-APBD sudah selesai dibahas pada Agustus 2018. “Namun, proses P-APBD ini juga ada tahapannya. Mulai pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK, penyusunan KUA PPAS P-APBD. Namun, penetapan P-APBD 2018 ini masih sesuai jadwal. Kami tetapkan 28 September,” ujarnya.

Setelah pengesahan P-APBD 2018, dokumen P-APBD dikirim ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi. “Saat dievaluasi itu juga masih bisa berubah,” ujarnya.

Sementara itu, Imanto, kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo menjelaskan, penetapan P-APBD batas waktunya sampai akhir September 2018. “Di sini penetapan P-APBD dilakukan tanggal 28 September. Jadi, masih memenuhi batas waktu,” jelasnya.

Kecuali jika sampai akhir September tidak ada penetapan P-APBD 2018, maka untuk tahun 2018 tidak akan ada P-APBD.

“Ini untuk proses penetapan saja. Kalau untuk evaluasi Gubernur tidak dibatasi akhir September. Segera setelah evaluasi Gubernur turun, OPD langsung menggunakan anggaran tersebut,” ujarnya.

Imanto mengakui, waktu untuk menyerap anggaran relatif singkat. “Kami arahkan pada OPD untuk tidak sekadar memberi anggaran. Namun, paham dengan anggaran yang diusulkan serta pelaksanaan kegiatannya,” jelasnya. (put/hn)

MAYANGAN – DPRD Kota Probolinggo bersama Pemkot setempat akhirnya mengesahkan Perubahan APBD 2018 (P-APBD), Jumat (28/9). Dalam P-APBD 2018, itu tercatat defisit sebesar Rp 234 miliar.

Besarnya nilai defisit ini mendapat sorotan dari F-PKB saat penyampaian pandangan akhir (PA) fraksi oleh Syaifudin. “Mengikuti pembahasan P-APBD, menyajikan data pendapatan daerah ditarget Rp 960 miliar. Sedangkan, belanja daerah Rp 1,194 triliun. Artinya, pola kebijakan politik anggaran yang dilakukan Pemkot adalah melalui kebijakan defisit anggaran sebesar Rp 234,9 miliar,” tuturnya.

Itu artinya, postur P-APBD menunjukkan jumlah pembiayaan lebih besar daripada penerimaan. Sehingga, untuk menutup anggaran, digunakan Silpa tahun lalu sebesar Rp 234,9 miliar.

F-PKB pun meminta Pemkot Probolinggo dalam melakukan penatausahaan anggaran benar-benar terukur. Sehingga, anggaran yang tersedia dapat termanfaatkan seoptimal mungkin.

Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti penetapan P-APBD 2018 yang waktunya terbatas untuk menyerap anggaran. “P-APBD 2018 hanya memiliki waktu pendek dalam pelaksanaan programnya. Dengan beban penambahan anggaran total Rp 47 miliar, pembangunan perlu percepatan untuk menuntaskan seluruh kegiatan dengan tetap menjaga kualitas, target, serta manfaat,” ujar Abdus Syukur, anggota F-Golkar.

Sementara itu, Agus Rudianto Ghaffur, ketua DPRD Kota Probolinggo menjelaskan, idealnya P-APBD sudah selesai dibahas pada Agustus 2018. “Namun, proses P-APBD ini juga ada tahapannya. Mulai pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK, penyusunan KUA PPAS P-APBD. Namun, penetapan P-APBD 2018 ini masih sesuai jadwal. Kami tetapkan 28 September,” ujarnya.

Setelah pengesahan P-APBD 2018, dokumen P-APBD dikirim ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi. “Saat dievaluasi itu juga masih bisa berubah,” ujarnya.

Sementara itu, Imanto, kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo menjelaskan, penetapan P-APBD batas waktunya sampai akhir September 2018. “Di sini penetapan P-APBD dilakukan tanggal 28 September. Jadi, masih memenuhi batas waktu,” jelasnya.

Kecuali jika sampai akhir September tidak ada penetapan P-APBD 2018, maka untuk tahun 2018 tidak akan ada P-APBD.

“Ini untuk proses penetapan saja. Kalau untuk evaluasi Gubernur tidak dibatasi akhir September. Segera setelah evaluasi Gubernur turun, OPD langsung menggunakan anggaran tersebut,” ujarnya.

Imanto mengakui, waktu untuk menyerap anggaran relatif singkat. “Kami arahkan pada OPD untuk tidak sekadar memberi anggaran. Namun, paham dengan anggaran yang diusulkan serta pelaksanaan kegiatannya,” jelasnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/