alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Wabup Probolinggo Optimistis Angka Kemiskinan Bisa 18,14 Persen

ADANYA masyarakat miskin tidak bisa dihindari. Termasuk di Kabupaten Probolinggo. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih mencapai 18,71 persen. Namun, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo H.A. Timbul Prihanjoko optimistis angkanya akan menurun sesuai target tahun ini, 18,14 persen. Berikut hasil wawancana Jawa Pos Radar Bromo dengan Wabup.

—————-

Bagaimana Wabup memandang kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?

Kemiskinan tidak mungkin bisa dihilangkan karena itu nash. Kaya atau miskin memang hukum Allah. Bagi kami, nanti menyalahi hukum Allah kalau menghilangkan kemiskinan. Tetapi, mengurangi kemiskinan atau mengurangi beban masyarakat, itu iya, sehingga mereka merasa tidak miskin. Sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan kemiskinan. Tetapi, minimal bisa membuat masyarakat merasa sejahtera atau tidak merasa miskin.

 

Menurut BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih 18,71 persen. Bagaimana menurut Wabup?

Kalau bicara data, karena ini diakui secara nasional, kami masih memakai data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Itu yang harus kami gunakan. Meski adanya data ini sering kami bahas. Dengan BPS kami diskusi apa indikator surveinya dan lain sebagainya. Tetapi, Alhamdulillah, menurut BPS angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menurun. Adanya penurunan ini antara senang dan berat. Senang karena menurun, tapi untuk yang akan datang cara menurunkannya akan lebih susah. Karena tantangannya akan lebih keras. Ini untuk menghilangkan orang-orang miskin yang butuh treatment khusus. Karena memang kumpulan paling keras, rekarenah se beng-tambeng (wabup tersenyum).

 

Apa saja yang menjadi faktor masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?

Pertama, faktor kemiskinan kalau di Probolinggo adanya kesempatan kerja. Salah satunya banyak lahan yang beralih fungsi menjadi pekebunan. Contohnya, perkebunan sengon. Kalau menanam padi atau jagung, periodenya jelas, tiga sampai empat bulan panen dan bisa melibatkan banyak pekerja. Dengan seperti ini, pengangguran juga berkurang dan mampu memberikan penghasilan kepada masyarakat.

Kalau sengon tujuh tahun baru panen. Usai menanam mulai nol tahun sampai tujuh tahun, banyak yang menganggur. Dampak ini tidak pernah terpikirkan. Akhirnya, itu menjadi konsen pemerintah daerah untuk mencarikan solusinya. Memang pemilik tegal atau lahan bisa mendapatkan uang lebih banyak, tapi dampak terhadap perekonomian sekitarnya perlu dipikirkan. Seperti perekonomian buruh tani.

Kedua, kadang orang memandang yang dinamakan miskin atau kaya secara fisik. Misalnya, kalau tidak pegang uang Rp 1 juta mengaku miskin dan merasa tidak tercukupi. Menurut si A, uang Rp 100 ribu bisa jadi sedikit, tapi bagi masyarakat bawah Rp 100 ribu sudah Alhamdulilah, sangat besar. Karena cara pandangnya tidak sama.

Ketiga, dulu terkait data dan sinergitas program. Kadang menurut survei sudah bagus, tapi ketika sudah pendataan beda. Seakan-akan tidak sinkron dan akhirnya memang tidak sinkron. Ini seperti beberapa waktu lalu istri saya (Ketua Tim PKK) cerita stunting itu sekian, tetapi setelah dicek ternyata tidak ada. Tetapi, sekarang sudah ada solusinya. Salah satunya verifikasi dan validasi agar program yang dijadikan tepat sasaran.

Keempat, masih ada sikap warga dan pemerintah atau pendamping desa kalau tidak ditekan, tidak jalan. Seperti persoalan Indeks Desa Membangun (IDM). Tahun kemarin, masih ada 89 desa tertinggal, tetapi tahun ini tersisa 9 desa. Ini karena politik lokal. Masih ada kepala desa yang tidak mau desanya naik kelas karena katanya kalau tetap (tidak naik kelas), bantuannya akan bertambah.

Sejatinya, kalau ada perangkat atau kepala desa yang sadar, sebenarnya penanggulangan kemiskinan ini bisa lebih cepat. Selama ini tidak hanya masyarakatnya, pemerintah desanya juga perlu didorong untuk berubah.

 

Bagaimana caranya membuat orang-orang miskin yang butuh treatment khusus agar merasa sejahtera?

Tidak dengan teori. Melainkan dengan pendekatan. Tidak mungkin hanya dengan memenuhi kebutuhan seperti dibantu beras dan lain-lain. Kalau pendekatan seperti itu (menggelontor bantuan), sebenarnya menjadikan masyarakat punya sifat ketergantungan. Maka ada beberapa solusi lain, seperti melalui pemberdayaan. Namanya pemberdayaan memang abstrak. Hasilnya tidak kangsung tampak.

Kadang-kadang orang bertanya apa sih hasilnya pemberdayaan? Padahal, itu menyangkut bagaimana memberdayakan masyarakat. Namanya pemberdayaan, sebetulnya masyarakat sendiri yang harus keluar dari masalahnya. Istilahnya, kami hanya mendorong dan kemampuan untuk berubah harus keluar atau tumbuh dari mereka sendiri. Harus ada keinginan untuk berubah dan tentu kami harus memfasilitasi. Misalnya, dengan menyediakan sarana prasarananya.

Bukan hanya bagaimana cara mengubah cara berpikirnya, tapi bagaimana cara dia berperilaku. Dengan demikian, sesuai dengan visi-misi kami, bagaimana mereka merasa tercukupi kebutuhannya. Kalau tidak merasa tercukupi, berapa pun punya mobil tetap tidak akan merasa sejahtera. Jadi, memang harus diimbangi antara kebutuhan rohani dan jasmaninya. Sejahtera itu memang abstrak, tapi itu yang dibutuhkan. Karena itu, yang kami sasar cara pandang mereka terhadap kemiskinan. Bagaimana masyarakat akan merasa tercukupi kebutuhan dasarnya. Mengangkat harkat dan memanusiakan manusia itu yang harus kami lakukan.

 

Program apa saja yang sudah dijalankan selama setahun ini untuk menanggulangi kemiskinan?

Ada program-program yang telah kami jalankan. Ada kluster satu sampai kluster empat. Di kluster satu masyarakat harus dapat bantuan. Tidak bisa untuk pemberdayaan. Setelah itu ada pemberdayaan. Kalau sudah berdaya dan bisa membuka usaha dan sebagainya, di kluster tiga perlakuannya bukan pemberdayaan lagi. Mereka akan didorong untuk berusaha dengan bantuan permodalan sehingga bisa mandiri. Seperti itu cara kami mengelompokkan masyarakat miskin.

Orang lapar atau sakit tidak mungkin langsung disuruh untuk bekerja. Tetapi, diobati dulu, baru setelah sehat dilatih sesuai kemampuan dan keinginannya. Misalnya, butuh pelatihan batik, nanti bila membatiknya sudah pintar, kami kasih modal dan bantu dalam pemasaran, seperti melalui pameran dan lain-lain.

Untuk mengubah satu orang tidak bisa dilakukan dalam satu tahun. Tapi, bertahap di tahun pertama kami kasih bantuan langsung dulu, seperti BPNT, KIP, dan KIS. Kadang kendalanya dia itu ingin di kluster pertama terus. Karena enak, tanpa kerja bisa dapat bantuan. Tapi, jangan kemudian ada bahasa,”itukan ingin menyalakan masyarakat.” Tidak selesaiselesai kalau seperti itu.

Cara pandang masyarakat tidak sama. Masak masyarakat disalahkan oleh pimpinan daerahnya. Bukan seperti itu cara pandangnya. Karena memang seperti itulah yang kami hadapi. Karena sudah nyaman di kluster satu, tetap di kluster satu. Itulah yang bisa dikatakan “batu.” Namun, tidak boleh begitu melayani masyarakat meski realitanya seperti itu. Memang melayani masyarakat itu butuh kesabaran.

Jadi, ada beberapa program yang kami siapkan. Di antaranya, program berbasis masyarakat. Berupa bantuan yang langsung diberikan kepada individu, seperti BPNT, KIS, dan KIP. Program berbasis pemberdayaan yang kaitannya dengan pelatihan-pelatihan. Ini tersebar di OPD-OPD, seperti di Dinkop dan Disnaker.

Ada juga program peningkatan kesejahteraan atau kesempatan usaha. Di dalamnya ada program yang kaitannya dengan peluang usaha, investasi, bantuan modal, dan pemasaran. Beriktunya, ada program lanjutan atau penunjang. Contohnya, kami membangun jalan, sanitasi, air bersih, itu merupakan program penujang. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat. Misalnya, untuk menuju puskesmas atau RSUD, sekolah serta memudahkan masyarakat menjual hasil produksinya. Program-program ini tersebar di OPD-OPD.

 

Banyaknya pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Selain pemberdayaan, bagaimana upaya pemkab untuk menanggulanginya?

Selain pemberdayaan, menyediakan lapangan pekerjaan juga terus kami lakukan. Salah satunya melalui job market fair yang selama ini sering dilaksanakan melalui Disnaker.

Adanya dana desa, alokasi dana desa, dan sejumlah anggaran untuk desa, juga kami tekankan untuk dikerjakan secara padat karya. Program pembangunan saya dorong agar tidak diborongkan serta mengutamakan potensi lokal. Dikerjakan melibatkan pekerja dan masyarakat sekitar.

Begitu juga ketika hendak mendapatkan barangbarang kebutuhan pembangunan. Seperti, semen. Kami sarankan untuk membeli di toko bangunan terdekat. Kalau di desa itu ada toko bangunan, kami sarankan membeli di desa itu sendiri. Karena itu akan mengangkat perekonomian desa tersebut. Perputaran uangnya tetap di sana. Sejak awal-awal sudah kami sampai begitu, bila itu dikerjakan akan lebih cepat dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam mengelola modal, memang harus dipikirkan bagaimana sekiranya mempunyai mata rantai lebih panjang. Selain itu, OPD-OPD juga sudah punya program penanggulang kemiskinan dan pengangguran.

 

Sampai September 2019, ada 19.332 calon KPM PKH. Sebanyak 11.040 calon KPM sudah diverifikasi dan dinyatakan layak untuk menerima mulai tahun depan. Bagaimana menurut Wabup?

Adanya tambahan KPM tidak apa-apa asalkan riil. Mungkin mereka yang dulunya kaya, sekarang jadi miskin. Memang verifikasi dan validasi itu dinamis. Program PKH itu juga lebih pada pemberdayaan. Kalau tetap menerima PKH, berarti belum berdaya dan pemberdayaannya belum berhasil. Tidak apa-apa ada tambahan KPM asalkan riil.

 

Bagaimana jika para penerima bantuan keluarga rumahnya dipasangi stiker keluarga miskin?

Saya setuju. Bahkan, Dinas Sosial sudah lama saya dorong untuk menerapkannya. Mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga belum dilaksanakan. Dengan diterapkannya stiker miskin ini, insyaallah nanti akan banyak warga yang mengundurkan diri jadi penerima bantuan. Karena malu dikatakan miskin. Selama ini banyak yang sebenarnya malu dikatakan miskin, tapi tidak malu menerima bantuan.

Sebetulnya, petugas PKH-nya juga harus menilai karena mereka yang lebih tahu. Penerima ini masuk kategori mampu apa tidak? Anggaran untuk masalah ini luar biasa dari pemerintah, tapi kok tidak ada hasilnya. Bukan sia-sia, tapi melambat. Pendamping desa mestinya merasa malu karena desa dampingannya tidak naik kelas.

 

Selain program-program tersebut, adakah solusi lain untuk menanggulangi kemiskinan?

Sebenarnya ada, tetapi ini solusi nakal. Survei itu ada periodenya. Ketika mau disurvei masyarakat bisa kita gelontor bantuan. Kita kan sudah tahu materi surveinya, berapa hari makan daging, berapa hari makan apa, dan lain-lain. Pada saat itu kita gelontor bantuan untuk masyarakat. Maka ketika disurvei mereka sejahtera, tapi itu akal-akalan.

Setelah survei selesai dan data terkirim ke pusat, keluarlah data bahwa Kabupaten Probolinggo sejahtera. Bantuan memang mungkin tidak dapat, tapi kami dapat nama, dapat penghargaan, namun yang dikorbankan masyarakat.

Nah, kita bekerja untuk mengabdi apa hanya ingin penghargaan, tenar, atau untuk mengabdi? Itu pilihan bila hanya untuk mengejar reward atau pencitraan. Dan itu yang saya tidak mau. Tapi, saya tidak menuduh yang sudah baik itu melakukan ini lho yaa…

 

Melihat angka kemiskinan masih 18,71 persen, apa target tahun ini turun sampai 18,14 persen bisa tercapai?

Insyaallah, kami optimistis. Karenanya, kami sampai mengubah program dan anggaran dalam rangka mengentaskan kemiskinan (Refocusing sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam APBD 2019. Hasilnya, ada 43 program di 13 PD telah disesuaikan lokasi dan sasarannya berdasarkan aplikasi Sepakat senilai Rp 278.066.357.494). Seperti yang kami bilang, tinggal yang keras-keras dan perjalannya akan melambat. Tidak mungkin langsung maju. (rud)

ADANYA masyarakat miskin tidak bisa dihindari. Termasuk di Kabupaten Probolinggo. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih mencapai 18,71 persen. Namun, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo H.A. Timbul Prihanjoko optimistis angkanya akan menurun sesuai target tahun ini, 18,14 persen. Berikut hasil wawancana Jawa Pos Radar Bromo dengan Wabup.

—————-

Bagaimana Wabup memandang kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?

Kemiskinan tidak mungkin bisa dihilangkan karena itu nash. Kaya atau miskin memang hukum Allah. Bagi kami, nanti menyalahi hukum Allah kalau menghilangkan kemiskinan. Tetapi, mengurangi kemiskinan atau mengurangi beban masyarakat, itu iya, sehingga mereka merasa tidak miskin. Sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan kemiskinan. Tetapi, minimal bisa membuat masyarakat merasa sejahtera atau tidak merasa miskin.

 

Menurut BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih 18,71 persen. Bagaimana menurut Wabup?

Kalau bicara data, karena ini diakui secara nasional, kami masih memakai data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Itu yang harus kami gunakan. Meski adanya data ini sering kami bahas. Dengan BPS kami diskusi apa indikator surveinya dan lain sebagainya. Tetapi, Alhamdulillah, menurut BPS angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menurun. Adanya penurunan ini antara senang dan berat. Senang karena menurun, tapi untuk yang akan datang cara menurunkannya akan lebih susah. Karena tantangannya akan lebih keras. Ini untuk menghilangkan orang-orang miskin yang butuh treatment khusus. Karena memang kumpulan paling keras, rekarenah se beng-tambeng (wabup tersenyum).

 

Apa saja yang menjadi faktor masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?

Pertama, faktor kemiskinan kalau di Probolinggo adanya kesempatan kerja. Salah satunya banyak lahan yang beralih fungsi menjadi pekebunan. Contohnya, perkebunan sengon. Kalau menanam padi atau jagung, periodenya jelas, tiga sampai empat bulan panen dan bisa melibatkan banyak pekerja. Dengan seperti ini, pengangguran juga berkurang dan mampu memberikan penghasilan kepada masyarakat.

Kalau sengon tujuh tahun baru panen. Usai menanam mulai nol tahun sampai tujuh tahun, banyak yang menganggur. Dampak ini tidak pernah terpikirkan. Akhirnya, itu menjadi konsen pemerintah daerah untuk mencarikan solusinya. Memang pemilik tegal atau lahan bisa mendapatkan uang lebih banyak, tapi dampak terhadap perekonomian sekitarnya perlu dipikirkan. Seperti perekonomian buruh tani.

Kedua, kadang orang memandang yang dinamakan miskin atau kaya secara fisik. Misalnya, kalau tidak pegang uang Rp 1 juta mengaku miskin dan merasa tidak tercukupi. Menurut si A, uang Rp 100 ribu bisa jadi sedikit, tapi bagi masyarakat bawah Rp 100 ribu sudah Alhamdulilah, sangat besar. Karena cara pandangnya tidak sama.

Ketiga, dulu terkait data dan sinergitas program. Kadang menurut survei sudah bagus, tapi ketika sudah pendataan beda. Seakan-akan tidak sinkron dan akhirnya memang tidak sinkron. Ini seperti beberapa waktu lalu istri saya (Ketua Tim PKK) cerita stunting itu sekian, tetapi setelah dicek ternyata tidak ada. Tetapi, sekarang sudah ada solusinya. Salah satunya verifikasi dan validasi agar program yang dijadikan tepat sasaran.

Keempat, masih ada sikap warga dan pemerintah atau pendamping desa kalau tidak ditekan, tidak jalan. Seperti persoalan Indeks Desa Membangun (IDM). Tahun kemarin, masih ada 89 desa tertinggal, tetapi tahun ini tersisa 9 desa. Ini karena politik lokal. Masih ada kepala desa yang tidak mau desanya naik kelas karena katanya kalau tetap (tidak naik kelas), bantuannya akan bertambah.

Sejatinya, kalau ada perangkat atau kepala desa yang sadar, sebenarnya penanggulangan kemiskinan ini bisa lebih cepat. Selama ini tidak hanya masyarakatnya, pemerintah desanya juga perlu didorong untuk berubah.

 

Bagaimana caranya membuat orang-orang miskin yang butuh treatment khusus agar merasa sejahtera?

Tidak dengan teori. Melainkan dengan pendekatan. Tidak mungkin hanya dengan memenuhi kebutuhan seperti dibantu beras dan lain-lain. Kalau pendekatan seperti itu (menggelontor bantuan), sebenarnya menjadikan masyarakat punya sifat ketergantungan. Maka ada beberapa solusi lain, seperti melalui pemberdayaan. Namanya pemberdayaan memang abstrak. Hasilnya tidak kangsung tampak.

Kadang-kadang orang bertanya apa sih hasilnya pemberdayaan? Padahal, itu menyangkut bagaimana memberdayakan masyarakat. Namanya pemberdayaan, sebetulnya masyarakat sendiri yang harus keluar dari masalahnya. Istilahnya, kami hanya mendorong dan kemampuan untuk berubah harus keluar atau tumbuh dari mereka sendiri. Harus ada keinginan untuk berubah dan tentu kami harus memfasilitasi. Misalnya, dengan menyediakan sarana prasarananya.

Bukan hanya bagaimana cara mengubah cara berpikirnya, tapi bagaimana cara dia berperilaku. Dengan demikian, sesuai dengan visi-misi kami, bagaimana mereka merasa tercukupi kebutuhannya. Kalau tidak merasa tercukupi, berapa pun punya mobil tetap tidak akan merasa sejahtera. Jadi, memang harus diimbangi antara kebutuhan rohani dan jasmaninya. Sejahtera itu memang abstrak, tapi itu yang dibutuhkan. Karena itu, yang kami sasar cara pandang mereka terhadap kemiskinan. Bagaimana masyarakat akan merasa tercukupi kebutuhan dasarnya. Mengangkat harkat dan memanusiakan manusia itu yang harus kami lakukan.

 

Program apa saja yang sudah dijalankan selama setahun ini untuk menanggulangi kemiskinan?

Ada program-program yang telah kami jalankan. Ada kluster satu sampai kluster empat. Di kluster satu masyarakat harus dapat bantuan. Tidak bisa untuk pemberdayaan. Setelah itu ada pemberdayaan. Kalau sudah berdaya dan bisa membuka usaha dan sebagainya, di kluster tiga perlakuannya bukan pemberdayaan lagi. Mereka akan didorong untuk berusaha dengan bantuan permodalan sehingga bisa mandiri. Seperti itu cara kami mengelompokkan masyarakat miskin.

Orang lapar atau sakit tidak mungkin langsung disuruh untuk bekerja. Tetapi, diobati dulu, baru setelah sehat dilatih sesuai kemampuan dan keinginannya. Misalnya, butuh pelatihan batik, nanti bila membatiknya sudah pintar, kami kasih modal dan bantu dalam pemasaran, seperti melalui pameran dan lain-lain.

Untuk mengubah satu orang tidak bisa dilakukan dalam satu tahun. Tapi, bertahap di tahun pertama kami kasih bantuan langsung dulu, seperti BPNT, KIP, dan KIS. Kadang kendalanya dia itu ingin di kluster pertama terus. Karena enak, tanpa kerja bisa dapat bantuan. Tapi, jangan kemudian ada bahasa,”itukan ingin menyalakan masyarakat.” Tidak selesaiselesai kalau seperti itu.

Cara pandang masyarakat tidak sama. Masak masyarakat disalahkan oleh pimpinan daerahnya. Bukan seperti itu cara pandangnya. Karena memang seperti itulah yang kami hadapi. Karena sudah nyaman di kluster satu, tetap di kluster satu. Itulah yang bisa dikatakan “batu.” Namun, tidak boleh begitu melayani masyarakat meski realitanya seperti itu. Memang melayani masyarakat itu butuh kesabaran.

Jadi, ada beberapa program yang kami siapkan. Di antaranya, program berbasis masyarakat. Berupa bantuan yang langsung diberikan kepada individu, seperti BPNT, KIS, dan KIP. Program berbasis pemberdayaan yang kaitannya dengan pelatihan-pelatihan. Ini tersebar di OPD-OPD, seperti di Dinkop dan Disnaker.

Ada juga program peningkatan kesejahteraan atau kesempatan usaha. Di dalamnya ada program yang kaitannya dengan peluang usaha, investasi, bantuan modal, dan pemasaran. Beriktunya, ada program lanjutan atau penunjang. Contohnya, kami membangun jalan, sanitasi, air bersih, itu merupakan program penujang. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat. Misalnya, untuk menuju puskesmas atau RSUD, sekolah serta memudahkan masyarakat menjual hasil produksinya. Program-program ini tersebar di OPD-OPD.

 

Banyaknya pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Selain pemberdayaan, bagaimana upaya pemkab untuk menanggulanginya?

Selain pemberdayaan, menyediakan lapangan pekerjaan juga terus kami lakukan. Salah satunya melalui job market fair yang selama ini sering dilaksanakan melalui Disnaker.

Adanya dana desa, alokasi dana desa, dan sejumlah anggaran untuk desa, juga kami tekankan untuk dikerjakan secara padat karya. Program pembangunan saya dorong agar tidak diborongkan serta mengutamakan potensi lokal. Dikerjakan melibatkan pekerja dan masyarakat sekitar.

Begitu juga ketika hendak mendapatkan barangbarang kebutuhan pembangunan. Seperti, semen. Kami sarankan untuk membeli di toko bangunan terdekat. Kalau di desa itu ada toko bangunan, kami sarankan membeli di desa itu sendiri. Karena itu akan mengangkat perekonomian desa tersebut. Perputaran uangnya tetap di sana. Sejak awal-awal sudah kami sampai begitu, bila itu dikerjakan akan lebih cepat dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam mengelola modal, memang harus dipikirkan bagaimana sekiranya mempunyai mata rantai lebih panjang. Selain itu, OPD-OPD juga sudah punya program penanggulang kemiskinan dan pengangguran.

 

Sampai September 2019, ada 19.332 calon KPM PKH. Sebanyak 11.040 calon KPM sudah diverifikasi dan dinyatakan layak untuk menerima mulai tahun depan. Bagaimana menurut Wabup?

Adanya tambahan KPM tidak apa-apa asalkan riil. Mungkin mereka yang dulunya kaya, sekarang jadi miskin. Memang verifikasi dan validasi itu dinamis. Program PKH itu juga lebih pada pemberdayaan. Kalau tetap menerima PKH, berarti belum berdaya dan pemberdayaannya belum berhasil. Tidak apa-apa ada tambahan KPM asalkan riil.

 

Bagaimana jika para penerima bantuan keluarga rumahnya dipasangi stiker keluarga miskin?

Saya setuju. Bahkan, Dinas Sosial sudah lama saya dorong untuk menerapkannya. Mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga belum dilaksanakan. Dengan diterapkannya stiker miskin ini, insyaallah nanti akan banyak warga yang mengundurkan diri jadi penerima bantuan. Karena malu dikatakan miskin. Selama ini banyak yang sebenarnya malu dikatakan miskin, tapi tidak malu menerima bantuan.

Sebetulnya, petugas PKH-nya juga harus menilai karena mereka yang lebih tahu. Penerima ini masuk kategori mampu apa tidak? Anggaran untuk masalah ini luar biasa dari pemerintah, tapi kok tidak ada hasilnya. Bukan sia-sia, tapi melambat. Pendamping desa mestinya merasa malu karena desa dampingannya tidak naik kelas.

 

Selain program-program tersebut, adakah solusi lain untuk menanggulangi kemiskinan?

Sebenarnya ada, tetapi ini solusi nakal. Survei itu ada periodenya. Ketika mau disurvei masyarakat bisa kita gelontor bantuan. Kita kan sudah tahu materi surveinya, berapa hari makan daging, berapa hari makan apa, dan lain-lain. Pada saat itu kita gelontor bantuan untuk masyarakat. Maka ketika disurvei mereka sejahtera, tapi itu akal-akalan.

Setelah survei selesai dan data terkirim ke pusat, keluarlah data bahwa Kabupaten Probolinggo sejahtera. Bantuan memang mungkin tidak dapat, tapi kami dapat nama, dapat penghargaan, namun yang dikorbankan masyarakat.

Nah, kita bekerja untuk mengabdi apa hanya ingin penghargaan, tenar, atau untuk mengabdi? Itu pilihan bila hanya untuk mengejar reward atau pencitraan. Dan itu yang saya tidak mau. Tapi, saya tidak menuduh yang sudah baik itu melakukan ini lho yaa…

 

Melihat angka kemiskinan masih 18,71 persen, apa target tahun ini turun sampai 18,14 persen bisa tercapai?

Insyaallah, kami optimistis. Karenanya, kami sampai mengubah program dan anggaran dalam rangka mengentaskan kemiskinan (Refocusing sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam APBD 2019. Hasilnya, ada 43 program di 13 PD telah disesuaikan lokasi dan sasarannya berdasarkan aplikasi Sepakat senilai Rp 278.066.357.494). Seperti yang kami bilang, tinggal yang keras-keras dan perjalannya akan melambat. Tidak mungkin langsung maju. (rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/