alexametrics
33.9 C
Probolinggo
Wednesday, 20 October 2021

Lowongan Kerja untuk Disabilitas Ternyata Minim Pendaftar

BERBAGAI upaya dilakukan Disnaker Kabupaten Pasuruan agar sejumlah perusahaan mau mempekerjakan rekan disabilitas. Namun, Pemkab Pasuruan sendiri justru belum memiliki data berapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disabilitas.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan Bambang Adi mengatakan, belum ada data khusus untuk ASN yang disabilitas. Namun, setiap tahun perekrutan CPNS, disabilitas memang selalu rutin masuk kuota.

“Tapi meskipun ada kuota disabilitas, sulit terisi karena hampir tidak ada pelamarnya. Sehingga Pemkab Pasuruan sendiri sulit menambah kuota untuk rekan disabilitas,” terangnya.

Menurutnya, syarat untuk disabilitas memang masih tinggi. Karena pemerintah dalam beberapa tahun ini hanya menerima kebutuhan teknis, kesehatan dan guru. Sehingga, minimal pendidikan yang ditawarkan juga harus sarjana.

Pemkab Pasuruan sendiri sejatinya terbuka kalau ada pekerjaan entry level yang bisa dipekerjakan untuk disabilitas. “Tapi selama ini pengajuan kami untuk kuota lulusan SMA selalu ditolak dari pusat. Sehingga kuota CPNS, bahkan P3K semuanya untuk strata sarjana,” terangnya.

Pemda sendiri menurutnya, sejatinya bisa menerima tenaga honorer untuk disabilitas. Namun, belum ada pijakan aturan terkait hal tersebut. Hal ini yang membuat aturan UU Disabilitas dan kebijakan KemenpanRB cenderung tidak sinkron.

Yovianus Toni Sakera, project coordinator Provinsi Jatim USAID Mitra Kunci yang konsen pada disabilitas mengatakan, sudah beberapa tahun ini pihaknya memperhatikan kuota disabilitas di Kabupaten Pasuruan. “Memang ada upaya untuk memberikan kuota 2 persen. Tapi memang selama ini sepi pelamar untuk kuota tersebut,” terangnya.

BERBAGAI upaya dilakukan Disnaker Kabupaten Pasuruan agar sejumlah perusahaan mau mempekerjakan rekan disabilitas. Namun, Pemkab Pasuruan sendiri justru belum memiliki data berapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disabilitas.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan Bambang Adi mengatakan, belum ada data khusus untuk ASN yang disabilitas. Namun, setiap tahun perekrutan CPNS, disabilitas memang selalu rutin masuk kuota.

“Tapi meskipun ada kuota disabilitas, sulit terisi karena hampir tidak ada pelamarnya. Sehingga Pemkab Pasuruan sendiri sulit menambah kuota untuk rekan disabilitas,” terangnya.

Menurutnya, syarat untuk disabilitas memang masih tinggi. Karena pemerintah dalam beberapa tahun ini hanya menerima kebutuhan teknis, kesehatan dan guru. Sehingga, minimal pendidikan yang ditawarkan juga harus sarjana.

Pemkab Pasuruan sendiri sejatinya terbuka kalau ada pekerjaan entry level yang bisa dipekerjakan untuk disabilitas. “Tapi selama ini pengajuan kami untuk kuota lulusan SMA selalu ditolak dari pusat. Sehingga kuota CPNS, bahkan P3K semuanya untuk strata sarjana,” terangnya.

Pemda sendiri menurutnya, sejatinya bisa menerima tenaga honorer untuk disabilitas. Namun, belum ada pijakan aturan terkait hal tersebut. Hal ini yang membuat aturan UU Disabilitas dan kebijakan KemenpanRB cenderung tidak sinkron.

Yovianus Toni Sakera, project coordinator Provinsi Jatim USAID Mitra Kunci yang konsen pada disabilitas mengatakan, sudah beberapa tahun ini pihaknya memperhatikan kuota disabilitas di Kabupaten Pasuruan. “Memang ada upaya untuk memberikan kuota 2 persen. Tapi memang selama ini sepi pelamar untuk kuota tersebut,” terangnya.

MOST READ

BERITA TERBARU