alexametrics
27 C
Probolinggo
Sunday, 16 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Mudik Dilarang, Perusahaan Otobus di Probolinggo Kesulitan Bayar THR

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

SUDAH dua minggu dibuka posko pengaduan THR oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Probolinggo dan Disnaker Kabupaten Probolinggo. Namun, sampai Jumat (30/4) belum ada satu pun pengaduan. Baik dari perusahaan, maupun dari karyawan.

“Semoga saja tidak ada pengaduan dan perusahaan tetap bisa membayarkan hak-hak karyawan,” terang Roby Sutanto, kabid Hubungan Industrial di DPMPTSPTK Kota Probolinggo.

Selain membuat posko, DPMPTSPTK juga berkoordinasi dengan APINDO dan KSPSI tentang pembayaran THR. Tim gabungan ini turun ke beberapa perusahaan untuk memastikan kesiapan pembayaran THR.

“Ada 18 perusahaan yang kami datangi. Rata-rata siap membayarkan THR. Seperti PT KTI yang berencana membayarkan bersamaan dengan gajian,” ujarnya.

Namun, menurut Robi, memang ada yang kesulitan membayar THR dari perusahaan otobus. Seperti Akas Asri. Sebab, ada kebijakan pemerintah melarang mudik tahun ini. Kebijakan itu membuat pendapatan perusahaan turun drastis.

Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, harus dilakukan pembahasan bipartit antara perwakilan perusahaan dan karyawan. “Perusahaan menyampaikan kondisi dan situasi perusahaan saat ini kepada karyawan. Lalu, hasil pertemuan bipartit ini dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi, sampai saat ini tidak ada laporan soal ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Organda Probolinggo Tomy Wahyu Prakoso. Menurutnya, dimungkinkan sejumlah PO bus tidak bisa memberikan THR pada karyawan.

Sebab, jumlah penumpang merosot tajam selama pandemi. Pemasukan bagi perusahaan pun jauh berkurang. Lebih lagi pada tanggal 6-17 Mei ada larangan beroperasi bagi seluruh moda transportasi. Termasuk bus.

Menurutnya, sejumlah PO bus telah berkoordinasi dengan Organda tentang THR. Ada 70–80 persen yang tidak bisa memberikan THR bagi karyawan.

“Sejumlah PO bus hanya mengandalkan penumpang untuk mendapatkan penghasilan. Kalau penumpangnya tidak ada, maka pendapatan jelas merosot,” terangnya.

Kenyataannya di lapangan, menurut dia, pada tahun 2020 sejumlah PO bus merumahkan karyawannya. Sementara di tahun ini, jumlah penumpang juga tidak stabil lantaran pandemi.

Larangan beroperasi bagi semua moda transportasi pada 6-17 Mei, menurutnya, akan membuat pendapatan PO sama sekali tidak ada. Maka, dipastikan PO bus tidak bisa memberikan THR bagi karyawannya.

“Hingga kini kami masih menunggu keputusan apakah bus reguler bukan mudik masih bisa beroperasi? Jika tidak bisa, maka THR karyawan sudah pasti tidak bisa terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, di Posko Pengaduan THR Disnaker Kabupaten Probolinggo, juga tidak ada pengaduan tentang THR sampai kemarin. Baik dari perusahaan, maupun karyawan.

“Sampai saat ini masih belum ada pengaduan keberatan mengenai THR yang masuk,” terang Nengah Mangku, kasie Kesejahteraan Pengupahan di Bidang Hubungan Industrial, Disnaker Kabupaten Probolinggo.

Pihaknya, menurut Nengah, juga sudah menyosialisasikan pada perusahaan SE Gubernur Nomor 560/6490/012/2021 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan tahun 2020. Menurutnya, tahun lalu THR bisa dicicil maksimal sampai Desember. Sedangkan tahun ini, harus dibayarkan penuh paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.

“Jika perusahaan merasa tidak mampu membayar THR, maka harus ada dialog bipartit antara perwakilan perusahaan dan pekerja untuk mencapai kesepakatan secara tertulis. Kesepakatan ini juga harus dilaporkan ke dinas,” tambahnya. (put/rpd/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

SUDAH dua minggu dibuka posko pengaduan THR oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Probolinggo dan Disnaker Kabupaten Probolinggo. Namun, sampai Jumat (30/4) belum ada satu pun pengaduan. Baik dari perusahaan, maupun dari karyawan.

“Semoga saja tidak ada pengaduan dan perusahaan tetap bisa membayarkan hak-hak karyawan,” terang Roby Sutanto, kabid Hubungan Industrial di DPMPTSPTK Kota Probolinggo.

Selain membuat posko, DPMPTSPTK juga berkoordinasi dengan APINDO dan KSPSI tentang pembayaran THR. Tim gabungan ini turun ke beberapa perusahaan untuk memastikan kesiapan pembayaran THR.

Mobile_AP_Half Page

“Ada 18 perusahaan yang kami datangi. Rata-rata siap membayarkan THR. Seperti PT KTI yang berencana membayarkan bersamaan dengan gajian,” ujarnya.

Namun, menurut Robi, memang ada yang kesulitan membayar THR dari perusahaan otobus. Seperti Akas Asri. Sebab, ada kebijakan pemerintah melarang mudik tahun ini. Kebijakan itu membuat pendapatan perusahaan turun drastis.

Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, harus dilakukan pembahasan bipartit antara perwakilan perusahaan dan karyawan. “Perusahaan menyampaikan kondisi dan situasi perusahaan saat ini kepada karyawan. Lalu, hasil pertemuan bipartit ini dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi, sampai saat ini tidak ada laporan soal ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Organda Probolinggo Tomy Wahyu Prakoso. Menurutnya, dimungkinkan sejumlah PO bus tidak bisa memberikan THR pada karyawan.

Sebab, jumlah penumpang merosot tajam selama pandemi. Pemasukan bagi perusahaan pun jauh berkurang. Lebih lagi pada tanggal 6-17 Mei ada larangan beroperasi bagi seluruh moda transportasi. Termasuk bus.

Menurutnya, sejumlah PO bus telah berkoordinasi dengan Organda tentang THR. Ada 70–80 persen yang tidak bisa memberikan THR bagi karyawan.

“Sejumlah PO bus hanya mengandalkan penumpang untuk mendapatkan penghasilan. Kalau penumpangnya tidak ada, maka pendapatan jelas merosot,” terangnya.

Kenyataannya di lapangan, menurut dia, pada tahun 2020 sejumlah PO bus merumahkan karyawannya. Sementara di tahun ini, jumlah penumpang juga tidak stabil lantaran pandemi.

Larangan beroperasi bagi semua moda transportasi pada 6-17 Mei, menurutnya, akan membuat pendapatan PO sama sekali tidak ada. Maka, dipastikan PO bus tidak bisa memberikan THR bagi karyawannya.

“Hingga kini kami masih menunggu keputusan apakah bus reguler bukan mudik masih bisa beroperasi? Jika tidak bisa, maka THR karyawan sudah pasti tidak bisa terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, di Posko Pengaduan THR Disnaker Kabupaten Probolinggo, juga tidak ada pengaduan tentang THR sampai kemarin. Baik dari perusahaan, maupun karyawan.

“Sampai saat ini masih belum ada pengaduan keberatan mengenai THR yang masuk,” terang Nengah Mangku, kasie Kesejahteraan Pengupahan di Bidang Hubungan Industrial, Disnaker Kabupaten Probolinggo.

Pihaknya, menurut Nengah, juga sudah menyosialisasikan pada perusahaan SE Gubernur Nomor 560/6490/012/2021 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan tahun 2020. Menurutnya, tahun lalu THR bisa dicicil maksimal sampai Desember. Sedangkan tahun ini, harus dibayarkan penuh paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.

“Jika perusahaan merasa tidak mampu membayar THR, maka harus ada dialog bipartit antara perwakilan perusahaan dan pekerja untuk mencapai kesepakatan secara tertulis. Kesepakatan ini juga harus dilaporkan ke dinas,” tambahnya. (put/rpd/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2