alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Gubernur Tunjuk Wabup Timbul Jadi Plt Bupati Probolinggo

SURABAYA, Radar Bromo–Pemprov Jawa Timur langsung menyikapi penetapan Bupati Puput Tantriana Sari sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan Pj kades di Kabupaten Probolinggo. Selasa (31/8), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Probolinggo kepada Wabup Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Penyerahan SPT Plt dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa (31/8). Penunjukan Wakil Bupati Probolinggo sebagai Plt bupati Probolinggo tersebut sesuai dengan SPT Plt Bupati Probolinggo No. 131/1005/011.2/2021 tertanggal 31 Agustus 2021.

SPT Plt. Bupati Probolinggo tersebut juga diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 31 Agustus 2021 Nomor: 131.35/5597/OTDA perihal Penugasan Wakil Bupati Probolinggo selaku Pelaksana Tugas Bupati Probolinggo.

Di dalamnya disebutkan bahwa sesuai dengan pasal 65 UU Nomor 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang ditahan dilarang melaksanakan tugas dan wakil kepala daerah diangkat menjadi Plt. Dan saat ini, Wabup Probolinggo dijabat oleh Timbul Prihanjoko.

Acara penyerahan itu digelar pukul 17.00 dengan pembacaan SPT oleh Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jatim Jempin Marbun. Selanjutnya, diserahkan SPT Plt. Bupati Probolinggo oleh Gubernur Khofifah kepada Wabup Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Pejabat Forkopimda Kabupaten Probolinggo juga mengikuti kegiatan itu. Ada Ketua DPRD Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Dandim Probolinggo Letkol Arh. Arip Budi Cahyono, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi, Kajari Probolinggo David Palapa Duarsa, Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono. Juga hadir beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Usai penyerahan SPT Plt Bupati, dalam sambutannya Gubernur Khofifah meminta Plt Bupati Probolinggo segera lari kencang dalam menjalankan roda pemerintah. Ini penting, karena dalam waktu dekat harus segera menyelesaikan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Probolinggo selanjutnya membahas KUA PPAS bersama DPRD Kabupaten Probolinggo.

SURABAYA, Radar Bromo–Pemprov Jawa Timur langsung menyikapi penetapan Bupati Puput Tantriana Sari sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan Pj kades di Kabupaten Probolinggo. Selasa (31/8), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Probolinggo kepada Wabup Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Penyerahan SPT Plt dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa (31/8). Penunjukan Wakil Bupati Probolinggo sebagai Plt bupati Probolinggo tersebut sesuai dengan SPT Plt Bupati Probolinggo No. 131/1005/011.2/2021 tertanggal 31 Agustus 2021.

SPT Plt. Bupati Probolinggo tersebut juga diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 31 Agustus 2021 Nomor: 131.35/5597/OTDA perihal Penugasan Wakil Bupati Probolinggo selaku Pelaksana Tugas Bupati Probolinggo.

Di dalamnya disebutkan bahwa sesuai dengan pasal 65 UU Nomor 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang ditahan dilarang melaksanakan tugas dan wakil kepala daerah diangkat menjadi Plt. Dan saat ini, Wabup Probolinggo dijabat oleh Timbul Prihanjoko.

Acara penyerahan itu digelar pukul 17.00 dengan pembacaan SPT oleh Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jatim Jempin Marbun. Selanjutnya, diserahkan SPT Plt. Bupati Probolinggo oleh Gubernur Khofifah kepada Wabup Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Pejabat Forkopimda Kabupaten Probolinggo juga mengikuti kegiatan itu. Ada Ketua DPRD Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Dandim Probolinggo Letkol Arh. Arip Budi Cahyono, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi, Kajari Probolinggo David Palapa Duarsa, Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono. Juga hadir beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Usai penyerahan SPT Plt Bupati, dalam sambutannya Gubernur Khofifah meminta Plt Bupati Probolinggo segera lari kencang dalam menjalankan roda pemerintah. Ini penting, karena dalam waktu dekat harus segera menyelesaikan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Probolinggo selanjutnya membahas KUA PPAS bersama DPRD Kabupaten Probolinggo.

MOST READ

BERITA TERBARU

/