Pemkab Probolinggo Tak Bebaskan PBB Selama Pandemi, Target Masih Minim

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo tidak membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama pandemi Covid-19 terjadi. Tahun ini, PBB ditargetkan Rp 16,5 miliar. Namun, hingga pertengahan tahun ini realisasi capaian PBB masih Rp 3 miliar.

Target PBB sebesar Rp 16,5 Miliar itu berasal dari sektor PBB perkotaan dan pedesaan. PBB perkotaan ditetapkan Rp 7 miliar dan PBB pedesaan Rp 9,5 miliar.

Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi capaian PBB baru Rp 3 miliar. Kurang Rp 13,5 miliar untuk mencapai target PBB yang ditentukan.

Capaian PBB paling besar selama enam bulan ini berasal dari sektor pedesaan. Yaitu, sekitar Rp 2,38 miliar. Sedangkan capaian PBB perkotaan masih Rp 629 juta.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Priyo Siswoyo menjelaskan, tidak ada pembebasan PBB selama pandemi korona. Pemkab, menurut Priyo, sudah membahas dan mengkaji tentang PBB. Hasilnya, tidak ada regulasi atau acuan hukum yang bisa jadi dasar untuk menghapus atau membebaskan PBB. Itulah mengapa, PBB tidak dibebaskan.

”Target PBB di tengah pandemi Covid-19 tetap, sekitar Rp 16,5 miliar. Kami hanya memberikan pembebasan denda administrasi bagi pelanggan yang telat membayar PBB,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Saat ini diakui Priyo, capaian PBB masih rendah. Yaitu, sekitar Rp 3 miliar dari PBB perkotaan dan pedesaan. Pihaknya berharap kekurangan capaian target PBB dapat dikejar hingga akhir tahun. Mengingat, saat ini sudah mulai tahap persiapan new normal.

”Semoga saja saat kondisi sudah new normal penarikan PBB bisa kembali normal. Sehingga, pelanggan bisa membayar PBB,” katanya. (mas/hn)