Pemprov Minta Laporan TPID Ditarik Karena Alasan Ini

KRAKSAAN, Radar Bromo – Jumlah Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Kabupaten Probolinggo yang telah mengumpulkan laporannya mencapai 90 persen. Namun, Pemprov Jawa Timur meminta laporan mereka harus ditarik untuk direvisi.

Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Probolinggo Setiadi Agus Prakoso mengatakan, laporan yang sudah masuk diminta ditarik kembali oleh masing-masing kecamatan. Sebab, harus direvisi. “TPID di masing-masing kecamatan yang sudah menyelesaikan diminta provinsi agar menarik kembali untuk disesuaikan dengan format milik provinsi,” ujarnya.

Sejak Jumat (24/1) lalu, laporan rincian realisasi dana TPID 2019 sudah 90 persen yang masuk dari total 24 TPID di Kabupaten Probolinggo. Jumlah TPID ini menyesuaikan jumlah kecamatan di Kabupaten Probolinggo. “Sudah ada progres mengenai laporan dana 2019 TPID dengan persentase 90 persen atau sudah 22 TPID yang menyetor laporannya,” ujarnya.

Dalam proses penyelesaian laporan, DPMD telah menerima surat terima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal percepatan laporan. Selain itu, sebelumnya pihaknya juga akan melayangkan surat peringatan kepada para TPID yang belum menyetor laporannya.

Sebab, bila TPID tak menyetorkan laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan, kosekuensinya akan disuruh mengembalikan dana TPID 2019 yang sudah terpakai maupun yang masih ada. “Bagi yang belum setor, nanti Pemerintah Provinsi akan meminta kembali uangnya. Insyaallah tidak sampai ke jalur hukum,” ujarnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, setiap TPID yang berada di setiap kecamatan diguyur anggaran cukup besar. Namun, besarannya disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah. Besarnya, antara Rp 70 juta sampai Rp 100 juta. (mg1/rud/fun)