alexametrics
26 C
Probolinggo
Sunday, 22 May 2022

Pertahankan Tanah Pengairan, Tukang Becak di Kraksaan Ini Banding

KRAKSAAN, Radar Bromo – Muhammad Hasan Sanah, 55, warga Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berusaha mempertahankan tempat tinggal dan tempat usahanya. Setelah putusan Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan tidak menguntungkannya, Hasan memilih banding.

Banding itu diajukan menyusul adanya putusan hakim yang memenangkan penggugat Hakimuddin, Rabu (6/1). Putusan itu terkait tanah pengairan di RT 001/RW 001, Desa Sumberlele, yang ditempati keluarga Hasan. Informasinya, ada 16 kepala keluarga yang tinggal di sana. Hasan digugat bersama dua orang lainnya yang sama-sama tinggal di sana. Yakni, Nurfila dan Juha. Rumah mereka berjejer dan menjadi tempat usaha sebagai warung kopi.

Rabu (6/1), PN Kraksaan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan Hasan, Nurfila, dan Juha, bersalah. Karena para tergugat ini melakukan upaya banding.

“Saya hanya ingin numpang hidup di atas tanah pengairan negara ini. Kesehariannya saya hanya jualan es degan dan membecak. Keluarga saya yang lain juga demikian. Buka warung kopi dan toko kelontong. Kenapa saya harus digugat dan diusir,” ujar Hasan, di rumahnya.

Kuasa hukum tergugat Husein mengatakan, mereka bertiga digugat oleh pengusaha, Hakimuddin. Ia mengklaim tanah tersebut miliknya. Setelah menjalani persidangan, PN Kraksaan memenangkan Hakimuddin.

Menurut Husein, tanah ini merupakan tanah pengairan. Namun, dengan terbitnya SHM atas nama Hakimuddin, selain merampas hak warga Sumberlele, juga mencaplok tanah negara yang mestinya diberikan kepada tunawisma.

“Penggusuran yang mengancam warga Desa Sumberlele akan memperpanjang deretan konflik agraria di Kabupaten Probolinggo, yang selama ini jarang disorot,” ujarnya.

Terpisah, Humas PN Kraksaan Yudistira membenarkan atas putusan terhadap kasus tersebut. Namun, pihaknya enggarn berkomentar banyak karena sudah akan melakukan banding.

“Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Krs Antara Hakimuddin dan kawan-kawan sebagai penggugat, melawan Muhammad Hasan Sanah dan kawan-kawan, sebagai tergugat. Putusan tanggal 6 Januari 2021 Amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” ujarnya.

Menurutnya, tergugat mengajukan upaya hukum banding pada 20 Januari 2021. “Terus terang untuk yang dibandingkan itu, saya masih belum cek. Dan yang dibandingkan ini akan menjadi materi pemeriksaan,” ujarnya. (mu/rud/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Muhammad Hasan Sanah, 55, warga Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berusaha mempertahankan tempat tinggal dan tempat usahanya. Setelah putusan Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan tidak menguntungkannya, Hasan memilih banding.

Banding itu diajukan menyusul adanya putusan hakim yang memenangkan penggugat Hakimuddin, Rabu (6/1). Putusan itu terkait tanah pengairan di RT 001/RW 001, Desa Sumberlele, yang ditempati keluarga Hasan. Informasinya, ada 16 kepala keluarga yang tinggal di sana. Hasan digugat bersama dua orang lainnya yang sama-sama tinggal di sana. Yakni, Nurfila dan Juha. Rumah mereka berjejer dan menjadi tempat usaha sebagai warung kopi.

Rabu (6/1), PN Kraksaan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan Hasan, Nurfila, dan Juha, bersalah. Karena para tergugat ini melakukan upaya banding.

“Saya hanya ingin numpang hidup di atas tanah pengairan negara ini. Kesehariannya saya hanya jualan es degan dan membecak. Keluarga saya yang lain juga demikian. Buka warung kopi dan toko kelontong. Kenapa saya harus digugat dan diusir,” ujar Hasan, di rumahnya.

Kuasa hukum tergugat Husein mengatakan, mereka bertiga digugat oleh pengusaha, Hakimuddin. Ia mengklaim tanah tersebut miliknya. Setelah menjalani persidangan, PN Kraksaan memenangkan Hakimuddin.

Menurut Husein, tanah ini merupakan tanah pengairan. Namun, dengan terbitnya SHM atas nama Hakimuddin, selain merampas hak warga Sumberlele, juga mencaplok tanah negara yang mestinya diberikan kepada tunawisma.

“Penggusuran yang mengancam warga Desa Sumberlele akan memperpanjang deretan konflik agraria di Kabupaten Probolinggo, yang selama ini jarang disorot,” ujarnya.

Terpisah, Humas PN Kraksaan Yudistira membenarkan atas putusan terhadap kasus tersebut. Namun, pihaknya enggarn berkomentar banyak karena sudah akan melakukan banding.

“Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Krs Antara Hakimuddin dan kawan-kawan sebagai penggugat, melawan Muhammad Hasan Sanah dan kawan-kawan, sebagai tergugat. Putusan tanggal 6 Januari 2021 Amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” ujarnya.

Menurutnya, tergugat mengajukan upaya hukum banding pada 20 Januari 2021. “Terus terang untuk yang dibandingkan itu, saya masih belum cek. Dan yang dibandingkan ini akan menjadi materi pemeriksaan,” ujarnya. (mu/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/