alexametrics
28.3 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Demo Mahasiswa Tolak RUU KUHP di DPRD Kab Probolinggo Ricuh

KRAKSAAN, Radar Bromo – Aksi mahasiswa menolak RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo berakhir ricuh Selasa (26/7) sore. Kericuhan terjadi pukul 14.30, saat itu koordinator aksi sedang berdialog dengan perwakilan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Belum selesai berdialog, massa mahasiswa yang berada di barisan belakang membakar sejumlah ban. Tak ayal, personel kepolisian yang awalnya bertugas mengamankan aksi di balik pagar DPRD maju untuk memadamkan api. Alat pemadam api ringan (Apar) disemprotkan ke ban yang terbakar. Begitupun mobil water cannon digunakan untuk memadamkan api.

Namun, upaya petugas memadamkan api dihalangi massa. Akibatnya, kericuhan terjadi. Petugas dan massa saling dorong dan tarik menarik. Bahkan, massa mulai melempar batu. Petugas pun terus menghalau massa. Sejumlah pukulan menggunakan tongkat juga dilakukan kepada massa. Mereka pun mundur ke jalan raya sehingga membuat arus lalu lintas cukup tersendat. Tak berapa lama, Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim yang turun ke lapangan menarik personel agar kembali masuk ke dalam pagar DPRD.

Aksi itu sendiri diikuti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Probolinggo Raya.

Ketua Umum PC PMII Kabupaten Probolinggo sekaligus koordinator aksi massa M. Zia Ulhaq mengatakan, pihaknya menuntut RUU KUHP dibatalkan. Sebab, dinilai mengebiri nilai-nilai demokrasi Indonesia.

“KUHP memang warisan kolonial Belanda, tapi RUU ini lebih kolonial lagi. Sehingga akan membuat negara kacau,” katanya dengan mata berkaca-kaca saat melakukan orasi.

Menurutnya, sejumlah pasal dalam RUU KUHP tersebut melampaui kewenangan UUD 45. Lagipula, pembuatan RUU ini sengaja tidak melibatkan publik.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Aksi mahasiswa menolak RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo berakhir ricuh Selasa (26/7) sore. Kericuhan terjadi pukul 14.30, saat itu koordinator aksi sedang berdialog dengan perwakilan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Belum selesai berdialog, massa mahasiswa yang berada di barisan belakang membakar sejumlah ban. Tak ayal, personel kepolisian yang awalnya bertugas mengamankan aksi di balik pagar DPRD maju untuk memadamkan api. Alat pemadam api ringan (Apar) disemprotkan ke ban yang terbakar. Begitupun mobil water cannon digunakan untuk memadamkan api.

Namun, upaya petugas memadamkan api dihalangi massa. Akibatnya, kericuhan terjadi. Petugas dan massa saling dorong dan tarik menarik. Bahkan, massa mulai melempar batu. Petugas pun terus menghalau massa. Sejumlah pukulan menggunakan tongkat juga dilakukan kepada massa. Mereka pun mundur ke jalan raya sehingga membuat arus lalu lintas cukup tersendat. Tak berapa lama, Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim yang turun ke lapangan menarik personel agar kembali masuk ke dalam pagar DPRD.

Aksi itu sendiri diikuti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Probolinggo Raya.

Ketua Umum PC PMII Kabupaten Probolinggo sekaligus koordinator aksi massa M. Zia Ulhaq mengatakan, pihaknya menuntut RUU KUHP dibatalkan. Sebab, dinilai mengebiri nilai-nilai demokrasi Indonesia.

“KUHP memang warisan kolonial Belanda, tapi RUU ini lebih kolonial lagi. Sehingga akan membuat negara kacau,” katanya dengan mata berkaca-kaca saat melakukan orasi.

Menurutnya, sejumlah pasal dalam RUU KUHP tersebut melampaui kewenangan UUD 45. Lagipula, pembuatan RUU ini sengaja tidak melibatkan publik.

MOST READ

BERITA TERBARU

/