alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Banyak Aset Pemkab Belum Bersertifikat, Ditarget Tuntas 2023

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

DRINGU, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) soal legalitas aset daerah Kabupaten Probolinggo. Tidak sedikit aset daerah yang belum bersertifikat hak milik.

Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari pun menegaskan, pihaknya tengah memulai gerakan penyertifikatan seribu tanah aset pemda. Karena, ternyata masih banyak aset daerah pemkab yang belum bersertifikat.

Tentu, ini menjadi pekerjaan dan harus segera dituntaskan. Supaya, tidak menjadi masalah sengketa aset daerah di kemudian hari.

Di sisi lain, KPK menurut Tantri -sapaannya- menargetkan Pemkab Probolinggo untuk menuntaskan sertifikasi aset daerah itu di tahun 2023. ”Kemarin ditarget oleh KPK untuk sesegera mungkin menyelesaikan sertifikasi seluruh aset pemda. Karena saat ini masih banyak aset pemda yang belum bersertifikat,” katanya.

Bupati pun menyebut sejumlah aset daerah pemkab yang belum bersertifikat. Seperti aset daerah lahan gedung sekolah, balai desa, kantor layanan kesehatan dan lainnya. Nah, pihaknya saat ini tengah fokus untuk mengiventarisir dan berupaya segera menuntaskan sertifikasi aset pemkab tersebut.

”Salah satunya aset di bawah dinas pendidikan, dinas kesehatan dan termasuk jalan desa. Semua itu, harus segera dituntaskan sertifikasinya,” terangnya.

Selain itu dikatakan bupati ada aturan terbaru tentang sarana prasarana umum dan sosial di perumahan yang harus dihibahkan ke pemerintah daerah.

”Banyak perumahan baru yang ada di Kabupaten Probolinggo. Di dalamnya ada fasilitas umum, fasilitas sosial dan akses jalan yang juga harus diserahkan menjadi aset daerah,” ungkapnya. (mas/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

DRINGU, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) soal legalitas aset daerah Kabupaten Probolinggo. Tidak sedikit aset daerah yang belum bersertifikat hak milik.

Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari pun menegaskan, pihaknya tengah memulai gerakan penyertifikatan seribu tanah aset pemda. Karena, ternyata masih banyak aset daerah pemkab yang belum bersertifikat.

Tentu, ini menjadi pekerjaan dan harus segera dituntaskan. Supaya, tidak menjadi masalah sengketa aset daerah di kemudian hari.

Mobile_AP_Half Page

Di sisi lain, KPK menurut Tantri -sapaannya- menargetkan Pemkab Probolinggo untuk menuntaskan sertifikasi aset daerah itu di tahun 2023. ”Kemarin ditarget oleh KPK untuk sesegera mungkin menyelesaikan sertifikasi seluruh aset pemda. Karena saat ini masih banyak aset pemda yang belum bersertifikat,” katanya.

Bupati pun menyebut sejumlah aset daerah pemkab yang belum bersertifikat. Seperti aset daerah lahan gedung sekolah, balai desa, kantor layanan kesehatan dan lainnya. Nah, pihaknya saat ini tengah fokus untuk mengiventarisir dan berupaya segera menuntaskan sertifikasi aset pemkab tersebut.

”Salah satunya aset di bawah dinas pendidikan, dinas kesehatan dan termasuk jalan desa. Semua itu, harus segera dituntaskan sertifikasinya,” terangnya.

Selain itu dikatakan bupati ada aturan terbaru tentang sarana prasarana umum dan sosial di perumahan yang harus dihibahkan ke pemerintah daerah.

”Banyak perumahan baru yang ada di Kabupaten Probolinggo. Di dalamnya ada fasilitas umum, fasilitas sosial dan akses jalan yang juga harus diserahkan menjadi aset daerah,” ungkapnya. (mas/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2