alexametrics
31C
Probolinggo
Friday, 22 January 2021

Sudah Divonis, Utang Kades Nonaktif Gunggungan Lor Ditagih ke Desa

PAKUNIRAN, Radar Bromo – Pemecatan Hasan Basri, Kades nonaktif Gunggungan Lor, Kecamatan Pakuniran yang terjerat kasus korupsi, belum juga dilakukan. Pemkab Probolinggo masih menunggu salinan putusan inkracht dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Cok Gede Putra Gautama, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo mengatakan, pihaknya sejauh ini belum menerima putusan inkracht itu. “Kami sudah menanyakan dan bilangnya masih diketik,” katanya saat dikonfirmasi.

Dengan demikian, status dari pada yang bersangkutan yakni Hasan Basri, masih kades nonaktif. Ia sementara ini, statusnya diberhentikan sementara dari jabatannya karena tersandung kasus korupsi dana desa.

Mengenai hak hak sebagai kepala desa, menurut Hari Pribadi, Camat Pakuniran, semuanya sudah dicabut. Ia sudah tidak lagi menerima hak itu setelah diberhentikan sementara. “Gajinya sudah tidak dapat. Jadi, tidak ada efek terhadap anggaran,” ungkapnya.

Yang menjadi masalah, ternyata Hasan Basri memiliki utang di salah satu bank. Sejauh ini, bank tersebut terus menagih kepada pihak desa. Sehingga, angggaran desa terus digunakan. “Pihak bank meminta putusan inkracht. Jika tidak, maka terus ditagih ke desa,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kades nonaktif Hasan Basri divonis 18 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya. Dia tersandung kasus korupsi Dana Desa (DD) tahun 2015-2016. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun dalam perkara ini, Hasan Basri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Desa (DD) tahun 2015-2016. Total dana tahun itu sekitar Rp 1,5 miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dari dana itu, kerugian negara yang disebabkan korupsi kepala desa sekitar Rp 195 juta. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU