alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

Guru di Kab Probolinggo Pertanyakan Pemotongan TPP Segini

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kebijakan pemotongan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo dipertanyakan. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah dilakukan pada gaji.

Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya mempertanyakan kebijakan pemotongan TPP yang dikeluarkan pada 19 November lalu. Dengan adanya pemotongan tersebut, pihaknya ingin tahu hal yang mendasari hingga pemotongan itu perlu dilakukan.

“Dengan adanya pemotongan ini kami sebagai guru timbul tanda tanya. Sebab, selama ini sudah dipotong gaji,” kata sumber tersebut.

Dalam surat edaran pemberitahuan pemotongan itu dijelaskan bahwa, Menindaklanjuti surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 900/171/426.203/2020 tanggal 17 November 2020 perihal utang iuran jaminan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berkaitan itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai bulan Januari hingga bulan Juni 2020 dikenakan iuran jaminan kesehatan masing-masing sebesar 1 persen. Pembayaran iuran dimaksud akan dibebankan pada penerimaan TPP bulan November 2020.

“Kami sudah dari dulu punya BPJS. Kenapa baru sekarang. Dan sebelumnya gaji juga sudah dipotong,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat Dewi Korina mengatakan, memang benar ada pemotongan itu. Menurutnya, regulasi yang baru premi BPJS Kesehatan sesuai regulasi 4 persen ditanggung pemberi kerja. Dalam hal ini pemerintah daerah. Sedangkan untuk 1 persennya ditanggung PNS penerima.

Untuk tahun ini sebenarnya lebih ringan. Dulu 3 persennya ditanggung Pemda, 2 persen ditanggung PNS. “Jadi hari ini beban pemda lebih berat karena menanggung 4 persen. Ini berlaku se Indonesia Raya,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu menjelaskan, pelaksanaan pemotongan tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan. Pasal 33 ayat 1 menyebutkan gaji pokok yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Prajurit atau Anggota Polri terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah.

Lebih lanjut, Dewi Korina menyebutkan, ketentuan tersebut mulai berlaku untuk instansi pusat pada tanggal 1 Oktober 2019, instansi daerah pada tanggal 1 Januari 2020.

“Premi BPJS Kesehatan 5 persen sebenarnya. Itu (5 persen, Red) dibagi untuk pemda 4 persen dan PNS 1 persen. Itu, dihitung dari gaji plus tunjangan tunjangan (termasuk tunjangan profesi, tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan). Yang menjadi utang adalah belum dipotongnya 1 persen dari tunjangan tunjangan tersebut,” ungkapnya. (sid/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kebijakan pemotongan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo dipertanyakan. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah dilakukan pada gaji.

Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya mempertanyakan kebijakan pemotongan TPP yang dikeluarkan pada 19 November lalu. Dengan adanya pemotongan tersebut, pihaknya ingin tahu hal yang mendasari hingga pemotongan itu perlu dilakukan.

“Dengan adanya pemotongan ini kami sebagai guru timbul tanda tanya. Sebab, selama ini sudah dipotong gaji,” kata sumber tersebut.

Dalam surat edaran pemberitahuan pemotongan itu dijelaskan bahwa, Menindaklanjuti surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 900/171/426.203/2020 tanggal 17 November 2020 perihal utang iuran jaminan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berkaitan itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai bulan Januari hingga bulan Juni 2020 dikenakan iuran jaminan kesehatan masing-masing sebesar 1 persen. Pembayaran iuran dimaksud akan dibebankan pada penerimaan TPP bulan November 2020.

“Kami sudah dari dulu punya BPJS. Kenapa baru sekarang. Dan sebelumnya gaji juga sudah dipotong,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat Dewi Korina mengatakan, memang benar ada pemotongan itu. Menurutnya, regulasi yang baru premi BPJS Kesehatan sesuai regulasi 4 persen ditanggung pemberi kerja. Dalam hal ini pemerintah daerah. Sedangkan untuk 1 persennya ditanggung PNS penerima.

Untuk tahun ini sebenarnya lebih ringan. Dulu 3 persennya ditanggung Pemda, 2 persen ditanggung PNS. “Jadi hari ini beban pemda lebih berat karena menanggung 4 persen. Ini berlaku se Indonesia Raya,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu menjelaskan, pelaksanaan pemotongan tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan. Pasal 33 ayat 1 menyebutkan gaji pokok yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Prajurit atau Anggota Polri terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah.

Lebih lanjut, Dewi Korina menyebutkan, ketentuan tersebut mulai berlaku untuk instansi pusat pada tanggal 1 Oktober 2019, instansi daerah pada tanggal 1 Januari 2020.

“Premi BPJS Kesehatan 5 persen sebenarnya. Itu (5 persen, Red) dibagi untuk pemda 4 persen dan PNS 1 persen. Itu, dihitung dari gaji plus tunjangan tunjangan (termasuk tunjangan profesi, tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan). Yang menjadi utang adalah belum dipotongnya 1 persen dari tunjangan tunjangan tersebut,” ungkapnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/