alexametrics
28.1 C
Probolinggo
Sunday, 3 July 2022

Lima Bulan, DPRD Kab Probolinggo Sahkan Empat Perda

PAJARAKAN, Radar Bromo – Hingga Mei, DPRD Kabupaten Probolinggo beberapa kali menggelar sidang paripurna. Dari sidang tersebut, setidaknya sudah ada 4 Peraturan Daerah (Perda) yang sudah berhasil disahkan.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo mengatakan, empat peraturan yang sudah disahkan itu meliputi Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo. Kedua, Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Ketiga, terkait Perubahan Ketiga perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Keempat, perda tentang Perubahan keempat atas Perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha.

Andi menyebut, dalam perubahan perda yang pertama, ditujukan untuk memberikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Terutama setelah adanya pandemi. Untuk perubahan perda kedua ialah untuk mengendalikan lalu lintas dan retribusi dari izin pekerja asing yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sementara atas perubahan perda ketiga dan keempat diperlukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Semua perda ini dibuat tentunya untuk kebaikan bersama dan kemaslahatan massyarakat Probolinggo,” ujarnya.

Andi melanjutkan, ke depan pihaknya tidak dapat memastikan akan ada berapa perda lagi yang bisa disahkan. Namun, pihaknya akan terus menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Probolinggo guna dibahas di dalam sidang-sidang selanjutnya. (mu/fun)

PAJARAKAN, Radar Bromo – Hingga Mei, DPRD Kabupaten Probolinggo beberapa kali menggelar sidang paripurna. Dari sidang tersebut, setidaknya sudah ada 4 Peraturan Daerah (Perda) yang sudah berhasil disahkan.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo mengatakan, empat peraturan yang sudah disahkan itu meliputi Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo. Kedua, Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Ketiga, terkait Perubahan Ketiga perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Keempat, perda tentang Perubahan keempat atas Perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha.

Andi menyebut, dalam perubahan perda yang pertama, ditujukan untuk memberikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Terutama setelah adanya pandemi. Untuk perubahan perda kedua ialah untuk mengendalikan lalu lintas dan retribusi dari izin pekerja asing yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sementara atas perubahan perda ketiga dan keempat diperlukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Semua perda ini dibuat tentunya untuk kebaikan bersama dan kemaslahatan massyarakat Probolinggo,” ujarnya.

Andi melanjutkan, ke depan pihaknya tidak dapat memastikan akan ada berapa perda lagi yang bisa disahkan. Namun, pihaknya akan terus menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Probolinggo guna dibahas di dalam sidang-sidang selanjutnya. (mu/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/