Sampai Pemilu Usai, Belum Ada Parpol yang Mengajukan Pencairan Dana Banpol

PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah mengalokasikan hampir Rp 1 miliar untuk dana banpol (bantuan politik). Sejauh ini anggaran banpol itu masih utuh. Sebab, belum ada partai politik (parpol) yang mencairkan banpol tersebut.

Ilustrasi

Hal itu disampaikan Ugas Irwanto selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Probolinggo. Saat dikonfirmasi (24/5), Ugas mengatakan, melalui APBD 2019, telah dialokasikan banpol untuk para parpol pemilik kursi di legislatif. Namun, hingga saat ini belum ada pengajuan pencairan dana banpol tersebut.

”Dana banpol, anggarannya masih utuh. Karena belum ada parpol yang mengajukan pencairannya,” katanya.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, dana banpol tahun ini total berkisar Rp 905.296.500 untuk 8 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di legislatif. Nilai banpol sekitar Rp 905 juta itu, dengan asumsi sekitar Rp 1.400 per suara.

Ugas menjelaskan, tahun 2018 lalu, dana banpol terserap 100 persen. Sebanyak 8 parpol yang mendapatkan jatah banpol sudah melakukan pencairan dana banpol. Bahkan, ada partai yang selama 4 tahun sebelumnya tak pernah mencairkan dana banpol, di tahun 2018 lalu, telah diajukan pencairannya.

”Kalau tahun kemarin, realisasinya dana banpol dicairkan semua. Karena sesuai pengajuan dari parpol mengajukan pencairan semua,” terangnya.

Usai pemilu 2019 dikatakan Ugas, diharapkan parpol bisa memanfaatkan dana banpol sesuai keperuntukannya. Jangan sampai, dana banpol itu dicairkan jelang akhir tahun dan terkenda laporannya. Oleh karena itu, diharapkan dana banpol segera digunakan.

”Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain itu digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik,” terangnya. (mas/fun)