Petani Harus Terdata di E-RDKK Bila Hendak Mendapat Pupuk Subsidi dari Pemerintah

DRINGU, Radar Bromo – Ada penurunan kuota pupuk subsidi dari pemerintah di tahun ini. Alhasil, petani juga berpotensi tidak akan mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Sejauh ini sudah banyak petani yang mulai merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo melalui Kabid Sarana Prasarana Bambang Suprayitno mengatakan, tahun ini memang ada pengurangan pupuk subsidi. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk, para petani harus terdata di Elektronic Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Menurut Bambang, data yang diambil dari e-RDKK itu diambil dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sehingga, apabila ada petani yang belum terdata, maka pupuk bersubsidi tidak akan bisa dialokasikan.

“Seandainya ada petani yang hanya terdata pada e-RDKK, maka harus segera mengurus RDKK-nya. Kemudian akan diberikan surat dari pihak distributor pupuk. Sehingga, nanti saat proses menanam akan langsung bisa diberikan pupuk,” ujarnya.

Pendataan sudah berlangsung sejak Senin-Sabtu (20-25/1). Pendaftaran itu bisa langsung melalui kelompok tani atau Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat. Sehingga, apabila tidak terdata, maka tidak akan mendapatkan pupuk subsidi.

“Untuk pendaftarannya dilakukan setiap bulan pada tanggal 20-25. Sehingga, yang tidak terdaftar, tidak akan mendapat pupuk. Sementara bagi yang sudah mendapat pupuk, diimbau agar tidak terlalu berlebihan menggunakannya. Harus sesuai dengan standar operasional prosedur pemakaian,” ujarnya.

Setidaknya, tahun ini alokasi pupuk pada semua jenis pupuk seperti Urea sebanyak 22.400 ton; ZA sebanyak 7.351 ton; SP-36 sebanyak 1.763 ton; NPK sebanyak 8.524 ton dan Organik sebanyak 839 ton. Nantinya kuota pupuk tersebut akan didistribusikan ke 16 titik kelompok tani yang ada di Kabupaen Probolinggo. (mg1/fun)