alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

13 Kecamatan di Kab Probolinggo Masuk Kawasan Kumuh

DRINGU, Radar Bromo – Kawasan kumuh menjadi perhatian serius Pemkab Probolinggo. Maklum, luasnya mencapai 196,87 hektare dan tersebar di 33 desa di 13 kecamatan. Pemkab terus berusaha menyelesaikannya dengan berharap anggaran dari APBN.

Pembagian kewenangan urusan perumahan kawasan permukiman tertuang dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Kawasan dengan luasan di atas 15 hektare merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara, kawasan kumuh antara 10 hektare sampai 15 hektare kewenangan pemprov. Sementara, luasan kumuh di bawah 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Penanganan kawasan kumuh sudah ada regulasinya. Hal itu diatur juga lantaran keterbatasan anggaran,” ujar Kasub Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Probolinggo Oka Ferry Sandy.

Beberapa waktu lalu, Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan verifikasi lapangan terhadap baseline kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo. Ada dua lokasi yang dikunjungi.

Yakni, Desa Rangkang dan Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan. “Luasan kumuh di Desa Rangkang adalah 17 hektare dan luasan kumuh di Desa Kalibuntu adalah 6,95 hektare. Nantinya akan menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarif mengatakan, kawasan kumuh tersebar di 33 desa di 13 kecamatan. Mulai Kecamatan Kraksaan, Gending, Gading, Dringu, Kotaanyar, Krejengan, Leces, Paiton, dan Pajarakan. Serta, Kecamatan Sumberasih, Wonomerto, Maron, dan Besuk.

“Kami tetap melakukan senergitas dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tentunya kami berusaha mendapatkan atau melanjutkan penyelesaian kawasan kumuh menggunakan APBN, karena keterbatasan anggaran daerah,” ujarnya. (ar/rud)

DRINGU, Radar Bromo – Kawasan kumuh menjadi perhatian serius Pemkab Probolinggo. Maklum, luasnya mencapai 196,87 hektare dan tersebar di 33 desa di 13 kecamatan. Pemkab terus berusaha menyelesaikannya dengan berharap anggaran dari APBN.

Pembagian kewenangan urusan perumahan kawasan permukiman tertuang dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Kawasan dengan luasan di atas 15 hektare merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara, kawasan kumuh antara 10 hektare sampai 15 hektare kewenangan pemprov. Sementara, luasan kumuh di bawah 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Penanganan kawasan kumuh sudah ada regulasinya. Hal itu diatur juga lantaran keterbatasan anggaran,” ujar Kasub Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Probolinggo Oka Ferry Sandy.

Beberapa waktu lalu, Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan verifikasi lapangan terhadap baseline kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo. Ada dua lokasi yang dikunjungi.

Yakni, Desa Rangkang dan Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan. “Luasan kumuh di Desa Rangkang adalah 17 hektare dan luasan kumuh di Desa Kalibuntu adalah 6,95 hektare. Nantinya akan menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarif mengatakan, kawasan kumuh tersebar di 33 desa di 13 kecamatan. Mulai Kecamatan Kraksaan, Gending, Gading, Dringu, Kotaanyar, Krejengan, Leces, Paiton, dan Pajarakan. Serta, Kecamatan Sumberasih, Wonomerto, Maron, dan Besuk.

“Kami tetap melakukan senergitas dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tentunya kami berusaha mendapatkan atau melanjutkan penyelesaian kawasan kumuh menggunakan APBN, karena keterbatasan anggaran daerah,” ujarnya. (ar/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/